BEM FH Sarankan BEM U Anut Sistem Senat dalam Pemilwa

0
342

UMS, Pabelan-Online.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) tetap akan independen selama sistem pemerintahan BEM Universitas masih menganut sistem kepartaian. Independensi tersebut didasari Undang-Undang Dasar (UUD) Senat yang menjadi konstitusi BEM FH.

Pernyataan tersebut diutarakan Presiden BEM FH, Muh. Isra Bil Ali bahwa sistem kepartaian sudah tidak ideal lagi untuk diterapkan dalam pemilihan calon pemimpin. Menurutnya, partai dipakai hanya untuk pemilihan pemimpin dan muncul pada waktu tertentu saja. “Setelah itu partai tidak pernah dipakai untuk mengembangkan potensi, baik terhadap kader maupun mahasiswa umum,” terangnya, Sabtu (23/4/2016).

Isra menerangkan bahwa sistem keterwakilan adalah sistem yang paling tepat diterapkan karena fungsinya mencakup kepentingan dari setiap fakultas. “Selama ini teman-teman yang ada di lingkup fakultas kurang terjamah dan keluhan-keluhan hanya ditampung dan tidak pernah dieksekusi,” ujarnya.

Independensi FH berdasarkan atas UUD Senat Bab I mengenai Bentuk, Definisi, Sifat, dan Kedaulatan Pasal 1 Ayat (3) bahwa Senat Mahasiswa FH UMS bersifat demokrasi, mandiri, dan independen berdasarkan Undang-Undang (UU) yang berlaku. “BEM FH menafsirkan bahwa berdasarkan pasal tersebut FH mempunyai dasar untuk independen,” tambah Isra.

Menanggapi permintaan BEM FH tentang perubahan sistem, Presiden BEM U, Amna Atho’illah, menyarankan untuk menyampaikannya dalam Sidang Umum pada saat reorganisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan BEM pada waktu mendatang. “Kalau solusi yang saya tawarkan ikut Sidang Umum bahas sampai tuntas,” kata Amna, Sabtu (23/4/2016).

Ia menerangkan bahwa sistem yang dianut BEM U bukan sistem kepartaian, melainkan sistem presidensial. Meskipun dalam UU Nomor 01 Tahun 2016 tentang Partai Mahasiswa bagian Menimbang poin (c) disebutkan bahwa sistem pemerintahan mahasiswa lingkup Keluarga Mahasiswa (Kama) UMS menganut sistem kepartaian sebagai suatu wadah keterwakilan politik, komponen organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Kama UMS perlu diberi landasan hukum.

Amna pun menerangkan bahwa sistem kepartaian hanya terdapat dalam UU tentang Partai Mahasiswa. “Sistem yang dianut BEM U adalah sistem presidensial seperti yang dijelaskan dalam AD/ART KAMA UMS Bab V Badan Eksekutif Mahasiswa Pasal 30,” tegasnya.

Penulis: Reporter Pipit Ernawati

Editor: Aisyah Arminia