Kejanggalan Prosedur DO Mahasantri Shabran

0
297

UMS, Pabelan-Online.com –  Diberlakukannya Surat Keterangan (SK) pada tanggal 6-10 Februari 2018 menyatakan bahwa, sebanyak 17 mahasantri Pondok Hajjah Nuriyah Shabran terkena Drop Out (DO). Rendahnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) menjadi salah satu faktor penyebab mahasantri tersebut terkena DO.

Selaku Direktur Pondok Hajjah Suriyah Shabran, Muttoharun Jinan, menanggapi mengenai sistem pemberlakuan DO, tidak hanya mahasantri semester akhir saja, melainkan juga terdapat mahasantri semester awal yang terkena kebijakan tersebut. Selain alasan karena nilai akademik yang kurang baik, terdapat beberapa pertimbangan yang dikaji seperti kurangnya keaktifan dalam menjalani kegiatan selama di pondok. “Pantauan kita kan tidak hanya IP (IPK-red), misal kegiatan sholat jemaah, kegiatan sholat tahajud, tahfidz dan murojaah juga mempengaruhi”, jelasnya Kamis (1/3/2018). Surat Peringatan (SP) bisa diberikan satu kali maupun dua kali, dan bahkan bisa tanpa peringatan, tergantung dari pelanggaran yang telah dilakukan, dan aturan SP ini sudah berlaku sejak tahun 1993. “Karena kita tinggalnya di pondok, ya harus ikut aturan pondok,” tambahnya

Menanggapi dari adanya DO, salah satu mahasantri yang tidak ingin disebutkan namanya beranggapan bahwa, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pondok menjadikan sebuah problematika tersendiri bagi mahasantri yang kurang mengetahui akan kebijakan tersebut. “Dalam penurunan SK DO tidak langsung di sosialisasikan terlebih dahulu oleh pihak pondok, pihak pondok langsung menyerahkannya ke kampus.” ujarnya, Sabtu (3/3/2018).

Dampak yang didapat oleh mahasantri yang terkena DO adalah pencabutan beasiswa yang telah diberikan, dan tidak tinggal lagi di pondok dan berstatus menjadi mahasiswa regular Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). “Untuk surat peringatan (SP-red) yang dikeluarkan tentu tergantung dari seberapa besar  kesalahan mahasantri yang dibuat, bahkan tanpa surat peringatan bisa saja kami keluarkan dari pondok dan mencabut beasiswa yang ada.” ucap  Jinan.

DO yang tidak sesuai prosedur mengakibatkan mahasantri kecewa terkait dengan sistem DO. “Ada yang bilang harus SP tiga dulu baru DO, tetapi buktinya ada juga di SP satu sudah di DO” jelas salah satu mahasantri tersebut kepada reporter Pabelan Online melalui WhatsApp, Sabtu (3/3/2018). Sistem DO yang tidak prosedural inilah yang membuat mahasantri tidak bisa aktivasi, dikarenakan dari pihak pondok menurunkan SK DO ke pihak kampus. Dampak dari DO yang tidak sesuai prosedural ini membuat mahasantri cenderung malas berorganisasi, karena takut mengganggu waktu kuliahnya.

Dari mahasantri sendiri dan korban DO sudah melakukan audensi bersama direktur pondok dengan membawa beberapa bukti sedikit kejanggalan dalam prosedur DO, namun hasilnya harus bisa menerima sesuai dengan keputusan yang pondok berikan. Harapan untuk mahasantri yang terkena DO terkait dengan teknis pemberlakuan kebijakan tersebut yaitu memperbaiki hal tersebut agar terdapat kejelasan aturan dengan mahasantri.

Reporter         : Naufal Rusada

Editor              : Muh. Rizal Pahlevi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here