Kontroversi Pemilwa, Begini Solusi dari Aliansi BEM UMS

0
105

UMS, Pabelan-Online.com  – Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F) seUMS menyampaikan akar permasalahan dan solusi terhadap pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) 2018 dalam acara Press Release  di Ruang RLPPM 1 Fakultas Geografi (FG), Jumat (1/6/2018).  Acara tersebut  sebagai tindak lanjut Surat Pernyataan Sikap yang dilayangkan Aliansi BEM Kampus Dua pada  2 Mei 2018.

Dipimpin langsung oleh Gubernur BEM Fakultas Komunikasi dan Informatika (FKI), Adonis Pallas Sutanto, dalam acara tersebut dirinya membacakan press release yang telah ditandatangani oleh seluruh Gubernur Fakultas se-UMS. Kepada audiensi, ia membacakan tiga akar permasalahan terhadap Pemilwa 2018 dan tiga solusi untuk menanggulanginya.

Tiga akar permasalahan tersebut adalah regenerasi Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) yang tidak berjalan dengan baik, tidak adanya lembaga yang mampu menjadi penengah dalam pemilwa, dan adanya dominasi salah satu pihak yang menjadikan perpolitikan tidak stabil. Kemudian solusi yang ditawarkan BEM-F diantaranya, menetapkan KPUM sebagai organisasi tetap, merancang lembaga yudikatif, dan melaksanakan perubahan perombakan dalam student government UMS.

Hingga sekarang belum ada tanggapan dari pihak KPUM sebagai penyelenggara Pemilwa mengenai Surat Pernyataan Sikap yang dilayangkan Aliansi BEM Kampus Dua. Adonis, menjelaskan bahwa apabila tidak adanya amandemen terhadap Undang-undang (UU) Pemilwa Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 10, sesuai keputusan antar-Gubernur BEM-F maka pihaknya tidak akan mengakui Pemilwa UMS 2018 sebagai Pemilwa yang sah dan tidak mengakui Pasangan calon Presiden dan Wakil Presedien yang terpilih.

“Antara BEM kampus dua dan kampus satu maupun FKU dan FKG (Fakultas Kedokteran Umum dan Fakultas Kedokteran Gigi-red) sudah setuju dengan pernyataan sikap yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Aliansi kampus dua,” jelasnya, Jumat (1/6/2018).

Menanggapi hal tersebut, selaku Ketua KPUM, Fahrur Rizky Dewantara, menuturkan bahwa pihaknya belum mengetahui jelas tentang press release yang diadakan oleh seluruh Gubernur BEM se-universitas, akan tetapi mengenai amandemen UU Pemilwa Pasal 4 ayat 3 dan Pasal 10, pihak KPUM tidak bisa melakukan amandemen. Menurutnya amandemen hanya bisa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan disahkan oleh BEM Universitas.

“Pembuatan undang-undang, BEM fakultas nggak diikutsertakan, jadi mereka juga nggak tahu UU-nya gimana. Itu baru tahupun waktu pemilwa diadakan, kan jadi miss komunikasi antara BEM-U dan BEM-F,” tuturnya, Sabtu (2/6/2018).

Sementara itu, Agatha Sonia Kartikadewi, selaku Anggota KPUM, menjelaskan bahwa pihak KPUM tidak merasa melanggar UU tentang pemilwa. Ia menjelaskan pasal 4 ayat 3 memang selambat-lambatnya pemungutan suara bulan April tetapi dalam pasal 4 ayat  5 ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dengan peraturan KPUM.  “Jadi kita nggak menyalahi Undang-undang, jadi itu nggak apa kalo  di luar bulan April (pelaksanaan-red),” ungkapnya, Sabtu (2/6/2018).

 

Reporter              : M Sukma Aji

Editor                    : Afitasari M

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here