Kemerdekaan dan Pendidikan

0
108

Momentum kemerdekaan telah berlalu seiring dengan usainya segala kemeriahan pesta 17-an. Tanggal 17 Agustus datang untuk kita rayakan, layaknya menyambut hari ulang tahun, kita isi dengan hiburan, makan besar, dan acara-acara seremonial lainnya.

Padahal Soekarno berpesan, bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir dari sebuah perjuangan, tetapi hanya alat atau ia sebut sebagai “jembatan emas” yang menghantarkan pada sebuah tujuan. Jadi, jangan berbangga dulu.

Inilah yang harus kita refleksikan sekarang bagaimana kondisi bangsa kita setelah melewati jembatan emas itu, apakah menuju dunia sama rata-sama rasa (kesejahteraan) atau sama ratap-sama tangis (kesengsaraan).

Dalam hal ini, pendidikan menjadi salah satu kebutuhan fundamental bagi tercapainya arah perubahan dan kesejahteraan bangsa.

Jika tidak demikian, tidak mungkin pendidikan di Indonesia akan dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam preambule konstitusi tertinggi. Konstitusi lahir dalam momentum kemerdekaan bangsa, jadi dapat dikatakan tujuan pendidikan yang dilakukan oleh institusi pendidikan manapun di negara ini harus memerdekakan rakyat, khususnya subjek didik itu sendiri.

Universitas sebagai salah satu institusi pendidikan memiliki peranan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sesuai dengan amanat di pembukaan UUD 1945. Secara tidak langsung, konstitusi dasar kita telah memberikan kepercayaan terhadap seluruh elemen pendidikan termasuk universitas sebagai konsekuensi logis untuk turut membawa arah perubahan dan kesejahteraan terhadap bangsa ini. Barangsiapa memiliki institusi pendidikan yang tidak mendidik, tidak mencerdaskan, tidak memberikan kebebasan dalam berpikir, serta tidak memerdekakan maka sudah tidak amanah terhadap konstitusi kita.

Menyoal Kemerdekaan

Kemerdekaan dalam konotasi kekinian sering diartikan sebagai kekuasaan untuk menentukan diri sendiri, untuk berbuat atau tidak berbuat. Dimana subjek yang merdeka harus punya kekuasaan untuk menguasai diri sendiri dan perbuatannya.

Paulo Freire, dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Kaum Tertindas” pernah melakukan kritik tajam terhadap sistem pendidikan negaranya (Brazil). Freire menolak model pendidikan “gaya bank”, dimana pendidikan yang diberikan cenderung anti-dialogis dan miskin daya cipta. Relasi guru-murid hanya dipahami sebagai subjek-objek, murid dianggap sebagai objek pasif.

Berangkat dari kritik tersebut, muncul gagasan mengenai pendidikan alternatif yakni hadap-masalah. Dia menganggap model pendidikan hadap-masalah lebih liberatif, partisipatif, dan humaniter (memanusiakan manusia). Bagi Freire pendidikan yang memerdekakan adalah menumbuhkan kesadaran kritis-transitif. Untuk mencapai makna kemerdekaan diperlukan sebuah upaya memahami realitas sebagai sesuatu yang harus ditundukkan dan dikuasai dengan kehendak yang kita miliki, layaknya Freire ketika itu.

Merdeka merupakan kondisi terbebas dari suatu belenggu yang merugikan bagi subjektivitas kita. Maka dari itu, “terjajah” atau tidaknya tergantung kita sebagai pelaku realitas yang merasakan. Rocky Gerung menyebutnya pikiran yang otonom sebagai modal untuk menghadapi apapun kondisi zamannya.

Maka, seharusnya pendidikan tidak lagi berperan selaku “mesin” pencetak sarjana yang siap dipasarkan di dunia kerja. Jika masih demikian, maka apa bedanya dengan orientasi saat pra-kemerdekaan dimana pendidikan masih menjadi bagian dari politik etis. Yakni mencetak orang-orang dengan kemampuan yang dibutuhkan, semata untuk kepentingan Belanda.

Manusia bukanlah subjek yang terjebak segala sistem mekanistis, serba menyiapkan zona nyaman dan kemapanan semu berupa meteri, tapi merekalah kaum terdidik yang benar-benar merdeka.

 

Penulis: Ubaidillah Rosyid

Mahasiswa Fakultas Geografi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here