Pemilu 2019 Dinilai Kompleks dan Eksperimental

0
266

UMS, pabelan-online.com – Pergelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang direncanakan pada 17 April mendatang dinilai akan sangat kompleks dan masih bersifat eksperimental. Pasalnya, ini merupakan kali pertama dalam sejarah politik elektoral dan demokrasi Indonesia yang memilih calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif secara bersamaan.

Hal tersebut dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, sebagai pembicara dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Peran Ormas dalam Menciptakan Pemilu Damai’. Seminar Nasional ini digelar pada hari Jumat (22/02/2019) lalu di Auditorium Djazman kampus satu, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Nantinya, peserta Pemilu 2019 akan memilih lima posisi bakal pejabat negara sekaligus. Diantaranya yakni pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu, hal ini disebut dengan Pemilu Lima Kotak atau lima surat suara.

“Pemilu 2019 disebut the most complex in the world (yang paling kompleks di dunia –red) sebagai pemilu eksperimental. Mulai dari regulasi (kodifikasi), sistem, kelembagaan, sampai perilaku peserta maupun penyelenggara,” ujarnya.

Dalam Seminar Nasional itu, Titi mendorong lembaga penyelenggara dan peserta Pemilu 2019 agar lebih maksimal lagi. Baik secara regulasi dan teknis Pemilu 2019 yang dinilainya sangat rumit dan kompetitif. Sebab, sistem penyelenggaraan pemilu kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dari pemilihan calon anggota legislatif (Pileg) serta pemilihan presiden (Pilpres) yang dilaksanakan secara bersamaan, ambang batas yang lebih ketat, penuh target politik yang menantang, dan partai politik peserta pemilu bertambah. “Reputasi demokrasi Indonesia akan menjadi taruhannya,” tegas Titi.

Titi melanjutkan bahwa terbatasnya informasi mengenai Pileg 2019 juga menjadi kendala besar. Pileg seolah tertutup oleh Pilpres dan menjadi bayang-bayang Pilpres.  “Hal ini bisa berdampak pada pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi tidak optimal dalam proses penyelenggaraan pemilihan calon anggota legislatif karena semua terkonsentrasi pada Pilpres 2019,” pungkasnya.

Sementara itu, Pramono Ubaid Tantowi selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), menyatakan bahwa Pemilu 2019 ini harus menjadi agenda publik. “Pemilu jangan diskursus hanya untuk para elit politik. Publik, dalam hal ini civil society (masyarakat sipil -red) juga harus berperan,” jelas Pramono.

Pramono lantas menyebutkan bahwa literasi politik di tatanan masyarakat sejauh ini masih rendah. Buktinya, masyarakat sangat mudah menerima pesan-pesan atau berita hoax (palsu –red) di media sosial. Ia menilai, penyebaran berita hoax mampu mempengaruhi kredibilitas kandidat. “Adanya penyebaran hoax ini tak hanya merusak kredibilitas kandidat, namun juga penyelenggara pemilu serta proses hasil pemilu dan pilkada,” tandasnya.

 

Dalam Seminar Nasional ini dihadiri pula Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas; Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti; Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pusat, Imam Aziz; dan Rohaniwan Katolik, Franz Magnis Suseno. Diadakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

 

Reporter         : Rio Novianto

Editor             : Annisavira Pratiwi