Selain Rangkap Jabatan, Mantan Menlu BEM UMS Juga Soroti Kejanggalan Kongres Student Government

0
448

UMS, Pabelan-online.com – Adanya dugaan rangkap jabatan pada Presiden dan Wakil Presiden BEM UMS dibantah langsung oleh Danang Maulana. Berikut tanggapan mantan Menlu BEM UMS mengenai rangkap jabatan maupun hasil kongres Student Government.

Pernah mengisi jabatan Menteri Luar Negeri (Menlu) BEM UMS Kabinet Bengawan Bakti periode 2017/2018, Panji Akbar Ramadhani menjelaskan peraturan tertulis dalam AD/ART KAMA UMS yang masih berlaku hingga kini. Panji menegaskan, sumbut dengan ART KAMA pasal 33 ayat 1, terdapat larangan bagi presiden dan wakil presiden BEM UMS merangkap jabatan, baik di lingkup eksternal maupun internal.

Ia juga mengingatkan, dalam pasal tersebut tertulis syarat calon presiden dan wakil presiden mahasiswa tak pernah meninggalkan Keluarga Mahasiswa (KAMA) selama 30 hari. “Sebelum calon presiden dan wakil presiden mahasiswa mendaftarkan diri, mereka harus terbebas dari dua poin itu,” tegas dia, saat ditemui tim LPM Pabelan, Rabu (24/7/2019).

Lebih dari itu, Panji kemudian menyoroti hasil sidang Kongres Student Government pada 30 Juni 2019 yang menurutnya sedikit janggal. Pasalnya, kongres tersebut sedari awal harusnya bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden baru, melainkan pembenahan AD/ART dan membahas kekosongan student government pada tahun sebelumnya.

“Soal pemilihan entar aja. Permasalahannya, itu kongres nggak ada seminggu udah terpilih presiden dan banyak mahasiswa yang gak tahu proses itu berjalan,” tandasnya.

Baca Juga Presiden BEM UMS Bantah Dugaan Adanya Rangkap Jabatan

Reporter           : Muhammad Sukma Aji

Editor               : Annisavira Pratiwi