Kabut Asap Karhutla Riau dan Upaya Penanggulangan Geografisnya

0
273

UMS, Pabelan-online.com—Bencana asap akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda Riau dan sekitarnya. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan bencana dinilai lambat.

Kepungan asap pekat yang melanda Riau seolah tidak mengenal titik akhir, bahkan seperti menjadi langganan pada tiap tahunnya. Asap tersebut disinyalir berangkat dari berbagai titik di mana telah terjadi karhutla. Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dikerahkan pemerintah, tanpa benar-benar mengetahui bagaimana dan apa penyebabnya.

Sedangkan masyarakat yang terdampak hanya dapat menunggu kebijakan pemerintah terkait, sembari mengenakan masker sebagai upaya pencegahan paling mudah, setidaknya untuk mencegah kemungkinan gangguan kesehatan yang lebih parah. Masker dikenakan hingga musim penghujan tiba, yang diharapkan asap tersebut akan berangsur hilang.

Bencana asap tahun ini tampaknya lebih parah dari yang pernah ada. Di beberapa lokasi dikabarkan, tebalnya asap bahkan menghalangi sinar matahari hingga membuat langit pukul sebelas siang menjadi seperti malam hari. Sehingga jarak pandang terbatas dan mengganggu pernapasan.

Berbagai aktivitas kantor dan pembelajaran di sekolah terpaksa diliburkan di beberapa wilayah. Daerah-daerah yang terdampak asap kembali lumpuh. Sehingga rentetan protes dan kritik dilayangkan kepada pemerintah yang berwenang, karena dianggap belum melaksanakan tugas dengan benar. Kendati demikian, pemerintah tak lantas menetapkannya sebagai bencana nasional.

Menurut pasal 7 ayat (2) Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan, penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat beberapa indikator, meliputi: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Baca Juga Mengupas Sudut Pandang Hukum dan Psikologi Terkait RUU P-KS

Spekulasi dan pertanyaan pun turut mencuat dari berbagai wilayah dan lintas kalangan, termasuk datang dari Muhammad Iqbal Taufiqurahman Sunariya selaku akademisi. Menurutnya, kabut asap yang melumpuhkan banyak aktivitas dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, bahkan pendidikan adalah sebuah bencana.

“Jika bukan hanya kerugian secara fisik yang terjadi, tetapi juga kerugian secara materiil (ekonomi) atau kerugian sosial lain, maka itu juga bisa disebut bencana,” papar dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini, Selasa (17/09/2019).

Dosen yang juga pernah mengambil tema skripsi tentang kebakaran lahan ini juga menjelaskan, sebelum kabut asap, hal yang perlu diamati terlebih dahulu adalah mengenai kebakaran itu sendiri. Ada tiga syarat yang menyebabkan terjadinya kebakaran. Syarat pertama ialah bahan bakar, kedua ada pemicunya, dan ketiga adanya agen penyebar api seperti hembusan angin.

Dalam kasus di Indonesia, tepatnya di Riau untuk saat ini, bahan bakarnya adalah gambut atau batu bara. Sifat kedua elemen tersebut mudah terbakar apabila dalam kondisi kering. Sedangkan untuk pemicunya memang belum bisa dipastikan, apakah karena faktor alam atau perbuatan manusia. Lalu, apabila itu karena perbuatan manusia, maka  perlu dilihat wilayah terjadinya kebakaran.

“Konteksnya di wilayah-wilayah itu kita harus lihat dulu, itu wilayah mana yang terbakar? Milik private atau publik? Kalau private pemerintah tidak bisa masuk (untuk penanggulangan). Kalau publik, maka pemerintah semestinya bisa bergerak cepat (untuk menanggulangi kebakaran-red) karena sudah ada unit khususnya di daerah,” imbuhnya.

Iqbal juga menambahkan, pencegahan atau mitigasi dari ranah geografi bisa dilakukan, utamanya dengan pemetaan lahan gambut. Daerah mana yang lahan gambutnya masih alami alias masih basah sebagaimana seharusnya, dan mana yang telah mengering. Kalau telah mengering, lahan gambut rawan terbakar.

Daerah lahan gambut seharusnya dikelola pemerintah, sehingga bisa ditandai apakah di wilayah tersebut dekat dengan pemukiman penduduk atau tidak. Karena di samping memang perlu diberikan perlindungan, penduduk itu sendiri juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran, salah satunya puntung rokok yang dibuang sembarangan. “Jadi sumber pemicunya juga dilihat, selain sumber bahan bakarnya itu tadi,” tandasnya.

 

Reporter         : Rika Tri Amalia

Penulis            : Akhdan Muhammad Alfawwaz

Editor             : Inayah Nurfadilah