Aksi Mahasiswa Tolak WTA Tak Dapat Respon Tegas Pemkot Surabaya

0
190

UMS, pabelan-online.com Aksi unjuk rasa ISMKMI terkait penolakan terhadap event World Tobacco Asia (WTA) sempat mengalami penundaan, akhirnya dilancarkan pada 14 Oktober lalu. Namun tak ada tindakan tegas dari pemkot Surabaya menanggapi tuntutan mahasiswa.

 

Tak Dapat Izin Polrestabes Surabaya, Aksi Sempat Tertunda

Aksi unjuk rasa ISMKMI terkait acara World Tobacco Asia (WTA) rencananya digelar pada 2 Oktober 2019, namun tak dinyana terpaksa tertunda. Rian Berlian, salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) Nasional mengonfirmasi hal tersebut.

Tertundanya aksi lantaran Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya tak menerbitkan izin aksi penolakan terhadap pameran World Tobacco Asia (WTA). Menurut riset, WTA rencananya diselenggarakan di Grand City Mall Exhibition and Convension Center.

Selain itu, alasan lain tertundanya aksi karena bertepatan dengan aksi buruh nasional Surabaya. Menurut keterangan yang disebut Rian, ISMKMI berencana tetap menggelar aksi penolakan WTA namun harinya diganti. Keputusan ISMKMI gelar aksi sudah bulat, mereka takut prevalensi pengguna rokok bertambah dengan terselenggaranya WTA.

Sebab menurut Rian, apabila pengguna rokok bertambah, sebanding dengan meningkatnya prevalensi penyakit akibat rokok. “Rencananya pelaksanaan aksi penolakan WTA akan dilaksanakan pertengahan bulan Oktober, sebelum bu Risma dinas keluar,” ungkap Rian saat ditemui tim Pabelan Online, Rabu (2/10/2019).

Pihak ISMKMI sendiri mempunyai acuan kuat untuk membantah promotor acara. Antara lain Perda No. 2 tahun 2019, Surabaya mempunyai peraturan tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) dan di Bab 3 berisi penerapan KTR, pasal 3 ayat 1 berisi mana saja kawasan KTR yang salah satunya adalah tempat umum. WTA pun tidak sejalan dengan PP No. 109 Th. 2012 tentang Penanganan Zat-Zat Terlarang.

Dwi Linna Suswardhany, Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Kesehatan, memberi tanggapan mengenai aksi yang akan dihadiri salah satu mahasiswanya. Ia mengungkapkan, mahasiswa berhak mengikuti kegiatan tersebut. “Tapi kalau dari FIK kami tidak membuat surat tugas atau mendelegasikan mahasiswa ke sana,” ujarnya, Kamis (3/10/2019)

 

Aksi Kecam WTA Dilancarkan, Namun Respon Pemkot Tak Tegas

Seperti dikutip dari news.detik.com, aksi ISMKMI melakukan penolakan pada WTA yang sempat tertunda, akhirnya dilancarkan pada 14 Oktober lalu. Digelar di depan Balai Kota Surabaya, mahasiswa bersikukuh ingin menyampaikan aspirasinya langsung pada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Namun, Wali Kota Surabaya tampak tak hadir saat itu dan aksi mereka hanya diterima BPB Linmas yang mewakili Risma.

Agenda WTA 2019 diantaranya memamerkan dan mendiskusikan pemasaran produk rokok, rencana dilaksanakan pada 16-17 Oktober 2019. Korlap aksi sekaligus Sekretaris Jenderal ISMKMI, Ahmad Syauqi menegaskan bahwa acara terkait tentu bertentangan dengan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Dan juga tidak sejalan dengan peraturan pemerintah No. 109 tahun 2012 terkait tembakau rokok. Kami mengecam penyelenggaraan WTA di Surabaya dan di Indonesia,” ujarnya, Senin (14/10/2019).

Kepala BPB Linmas Kota Surabaya, Eddy Chirtijanto menerima aspirasi dari aksi mahasiswa yang menolak WTA. Menurutnya, selaku bagian dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, pihaknya telah mengirim surat penundaan WTA di Surabaya kepada pemerintah pusat.
“Tapi kewenangan semuanya di Kementrian Perdagangan,” tukas Eddy.

Dilansir dari gresnews.com, Syauqi beranggapan pemkot sebetulnya punya wewenang untuk membatalkan. “Berkaca dari yang dilakukan Pemda Provinsi Bali yang berhasil membatalkan penyelenggaraan pameran serupa bernama Inter-Tabac pada 2014,” terangnya, Kamis (18/10/2019), menanggapi statement dari pemkot yang mengatakan bahwa pihaknya tidak berwenang membatalkan acara WTA.

 

Reporter         : Nadia Riski

                          Deny Bayu Wijanarko

                          Arga Rosa Wibawani

                          Mulyani Adi Astutiatmaja

                          Mg_Dinar

Editor             :  Meliana Diah Pertiwi dan Annisavira Pratiwi