Politikus Bahas Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian

0
217

UMS, pabelan-online.com – Mahfud M.D, Aidul Fitriciada Azhari, Syamsul Bachri, dan Arteria Dahlan hadir sebagai pembicara dalam seminar nasional “Konstitusionalitas Pengenaan Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian”.

Asas legalitas terkait ujaran kebencian disampaikan Mahfud M.D., mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sekaligus pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) masa jabatan 2008-2013. Ujaran kebencian, katanya, adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan dalam berbagai aspek SARA.

“Ada tujuh pengelompokan ujaran kebencian, diantaranya adalah pencemaran nama baik, penghinaan, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong atau hoax,” papar Mahfud saat gilirannya berbicara, Selasa (08/10/2019).

Di negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi, kebebasan dalam berpendapat menjadi salah satu ciri penerapan sistem yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Namun berpendapat dan mengungkapkan perasaan perlu pembatasan dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Baca Juga :Arti Eksistensi Media Sosial di Era Generasi Milenial

Hal ini dikemukakan Aidul Fitriciada Azhari, mantan dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial periode 2016-2018. UU ITE tersebut memuat hukuman pidana yang rinci kepada para pelaku ujaran kebencian. “Maka dari itu, sebenarnya Undang-Undang ITE sudah memberikan perlindungan atas identitas primordial jadi disitu ada pengakuan atas hak,” ujar Aidul.

Salah satu peserta seminar, Ais Sulistiawati, mahasiswi FH semester tujuh, mengungkapkan bahwa tertarik dengan seminar tersebut karena dari MK sendiri yang mengadakan, jadi tidak main-main. Menurutnya, seminar tersebut seru dan materi yang disampaikan masuk dalam mata kuliahnya. “Kesannya mengikuti seminar ini sih seru, maksudnya enak gitu lah pokoknya,” ungkapnya, Selasa (08/10/2019).

Seminar yang diselenggarakan oleh MK bekerja sama dengan Universitas Tarumanegara, Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, dan UMS di Ruang Seminar Gedung Induk Siti Walidah lantai tujuh diikuti mayoritas oleh mahasiswa Hukum, meski ada beberapa yang  berasal dari fakultas lain di UMS.

 

Reporter : Aprilia Aryani Dewi  Kurniawati, Mg_Alfina, Mg_Nafisa

Editor     : Widia Arum Pratiwi