Pentingnya Akreditasi Hingga Menunda Wisuda

0
57

Akreditasi merupakan ihwal bergengsi dalam suatu perguruan tinggi, karena di sanalah penentuan mutu dan kualitas perguruan tinggi terukur. Oleh karenanya, akreditasi berpengaruh dalam jenjang karir  mahasiswa, ketika mahasiswa lulus dari perguruan tinggi dengan akreditasi tinggi, maka tercetus paradigma di tiap mahasiswa mengenai kemudahan dalam mencari pekerjaan.

Akreditasi pada Fakultas Hukum UMS telah habis masa berlakunya pada 10 Oktober 2019. Hal itu bertepatan dengan sejumlah mahasiswa yang telah rampung sidang skripsi. Sehingga berakibat para mahasiswa itu tak bisa wisuda pada bulan Desember mendatang. Mahasiswa yang berniat untuk tetap memaksakan kelulusan pada saat re-akreditasi akan dirugikan, lantaran kelak dalam ijazah maupun Surat Keterangan Lulus akan tercantum sebagai program studi tak terakreditasi.

Maka tak pelak jika mahasiswa UMS, dalam kasus ini Fakultas Hukum (FH), terpaksa menunda kelulusan demi ijazah yang berakreditasi. Setidaknya terdapati 30 mahasiswa FH yang belum bisa melakukan wisuda, lantaran Surat Keputusan (SK) resmi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) terkait akreditasi FH belum juga terbit hingga kini. Karena peran akreditasi sangat penting, terutama ketika mencari pekerjaan dalam perusahaan-perusahaan besar, hal itu yang memengaruhi mahasiswa terpaksa melakukan penundaan wisuda.

Pasca re-akreditasi, FH UMS memperoleh nilai A dengan jumlah 381 poin dan telah terbit sejak 16 Oktober 2019 lalu. Mahasiswa akhirnya bisa bernapas lega atas torehan akreditasi yang telah diperbarui tersebut. Namun dibalik proses yang panjang demi sebuah akreditasi, bagaimana nasib mahasiswa yang terpaksa harus menunda wisudanya tersebut? Apakah tetap mengambang dalam menunggu kepastian dari pihak birokrat, ataukah ada alternatif lain dalam mengatasi hal ini?

Seharusnya pihak birokrat mampu memberi alternatif lain terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak perlu dikorbankan dengan menunda wisuda. Kampus patutnya memberikan kepastian terhadap mahasiswa mengenai kapan mereka bisa melakukan wisuda. Hal itu juga merupakan salah satu pelayanan terbaik birokrasi, dalam menghadapi keresahan yang mengambang diantara para mahasiswa.

Langkah lain dalam penanganan tertundanya mahasiswa untuk wisuda, pihak birokrat bisa memasifkan tindakan seperti;  sosialisasi akreditasi, terlebih untuk kepentingan mahasiswa. Dan lagi, harusnya kampus dapat mengajukan re-akreditasi sesuai dengan peraturan yang ada sesuai pasal 6 ayat 2 jauh sebelum masa akreditasi berakhir. Sehingga dapat mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan mahasiswa.

Diharapkan, pihak kampus tak mengulangi penundaan wisuda bagi mahasiswanya, dan mampu untuk mengatasi problematika kampus, demi kepentingan mahasiswanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here