Krisis Demokrasi, Gugatan Keadilan Atas Polemik Cerpen Ditolak Putusan Hakim

0
218

Pabelan-online.com – Asas atau peraturan Pendidikan Tinggi (Dikti) yang menjunjung tinggi demokrasi pada lingkup perguruan tinggi, tampaknya tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lingkup Universitas Sumatera Utara (USU). Gugatan yang dilayangkan LPM Suara USU pada PTUN Medan terkait pemecatan semena-mena pengurus berbuntut pada keputusan penolakan majelis hakim.

Cerpen Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya dianggap banyak menuai kontroversi, namun pihak keredaksian Suara USU tetap bersikeras menganggap bahwa telah menulis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada.

Birokrat USU melontarkan keputusan semena-mena dengan meluncurkan Surat Keputusan pemecatan pengurus Suara USU. Menyikapi hal ini, pengurus Suara USU tak tinggal diam dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Setelah menunggu beberapa waktu, gugatan tersebut sampai hingga ke meja hijau.

Sayangnya, pada sidang yang berlangsung hari Kamis, 14 November lalu, berujung pada keputusan bahwa majelis hakim menolak gugatan yang dilayangkan Suara USU. Pengurus Suara USU tak dapat menyembunyikan lagi rasa kecewa.

Belum habis perjuangan LPM Suara USU dalam menindaklanjuti hegemoni yang dilakoni oleh pihak birokrat, pengajuan banding kini tengah dimusyawarahkan oleh anggota Suara USU. Ini dinilai penting untuk menunjukkan kebebasan demokrasi dalam berpendapat dan bentuk statement Suara USU dalam upaya mencari keadilan.

 Baca Juga Bongkar Paksa Sekretariat LPM Suara USU, Rektorat Berdalih Lakukan Renovasi

Hakim Tolak Gugatan Suara USU, Rektor USU: Terima Kasih

Budiamin Rodding selaku Hakim Ketua, menerangkan jika tulisan yang diterbitkan oleh mahasiswa USU itu menuai polemik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Ihwal tersebut diperkuat dengan penjelasan perihal penolakan gugatan, yang menyebut bahwa cerpen itu mengandung unsur pornografi atau LGBT.

Budiamin menambahkan, keputusan yang dilakukan oleh Rektor USU tersebut telah tepat dan sesuai prosedur. Dilansir dari medan.tribunnews.com, hakim menyatakan tindakan rektor dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, mempunyai wewenang mengeluarkan kebijakan atas tulisan yang menuai pro dan kontra di dalam masyarakat.

Atas pertimbangan terkait, hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat dan melimpahkan beban biaya perkara terhadap penggugat. Menurut hakim, kegiatan mahasiswa yang mengatasnamakan USU, berkewajiban menghormati peraturan yang ada.

“Suara USU wajib mengikuti peraturan internal USU, dan menjalankan kegiatan sesuai dengan dasar nilai jati diri USU dan dengan berdasarkan undang-undang yang tertera pada peraturan Rektor pasal 129 UU no. 15 tentang tata kelola USU,” tegas Budiamin dalam laju sidang.

Selaku Rektor USU, Runtung Sitepu menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis hakim PTUN, lantaran telah menolak gugatan mahasiswa USU atas keputusan pemecatan anggota suara USU. Ia menyatakan akan lebih pro aktif kembali dalam membina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), untuk lebih menghormati peraturan-peraturan yang ada.

Runtung juga tidak keberatan jika suara USU mengajukan banding, menurutnya itu adalah hak hukum mereka. “Namun kami lebih menghargai, jika mereka tidak mengajukan banding. Terlebih lagi jika mereka akan berfokus terhadap studinya dan memenuhi harapan orang tua,” ucapnya.

Baca Juga: Rektor Pecat Pengurus Persma Suara USU, Begini Tanggapan PPMI Solo

Keputusan Majelis Hakim Dinilai Kurang Objektif

Yael Stefani Sinaga, selaku Pemimpin Umum (PU) Suara USU menilai bahwa keputusan hakim tersebut tidak objektif. Sebab, hanya menimbang berdasarkan peraturan dari birokratnya sendiri dan kurang mempertimbangkan undang-undang yang ada.

Dilansir dari Tirto.id, Yael mengungkapkan ada beberapa hal yang sangat mengecewakan dari pernyataan hakim. Diantaranya menyebut bahwa tindakan rektor telah sesuai prosedur dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemecatan 18 anggota Suara USU. “Menurutku, banyak pertimbangan-pertimbangan yang tidak dipikirkan dan dimusyawarahkan secara bijaksana,” ujarnya.

Pernyataan majelis hakim bahwa mahasiswa seharusnya tetap menjaga nilai, norma, dan etika serta mengetahui batasan-batasan sosial yang ada juga turut membuat Yael kecewa. “Hal itu menurutku keliru, dan aku tidak menerima pernyataan tersebut,” tegas Yael, Sabtu (16/11/2019), dilansir pada laman Tirto.id.

Kuasa Hukum Suara USU yang diwakili oleh Roy Marsen Simamarta dan Ronal Sapriansah, menyatakan keterkejutannya atas putusan majelis hakim. Ronal Sapriansah berpendapat, hakim kurang memperhatikan kebebasan berekspresi dan lebih banyak mempermasalahkan perihal norma-norma. “Padahal kami sudah menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan salah satu pondasi dalam kehidupan berdemokrasi,” ujar Ronal dikutip dari medan.tribunnews.com.

 

Kerangkeng Baru Bagi Pers Mahasiswa

Sekretaris Jenderal Nasional Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI), Rahmat Ali, sedari awal tidak menyetujui keputusan pembredelan atas LPM Suara USU. Menurutnya, rektor telah membatasi kerja-kerja jurnalistik di lingkungan kampus, dan hal itu jelas menyalahi aturan kebebasan berkarya pers.

Rahmat Ali juga menambahkan, pers mahasiswa bukanlah humas kampus yang hanya memberitakan prestasi kampus. “Harusnya kampus bersiap atas kritikan-kritikan yang ada, sebab Persma bertugas untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Jika tidak boleh dikritik, bagaimana kampus bisa maju?” ungkapnya, pada laman media Tirto.id.

Ketua Bagian Advokasi Aliansi Jurnalisme Independen (AJI), Erick Tanjung turut mengutarakan kekecewaaan atas keputusan majelis hakim. Menurutnya, hakim telah keliru dalam menimbang berbagai pertimbangan yang ada, dan malah memutuskan secara tidak objektif.

Erick menyatakan keberatan dengan statement hakim yang menyatakan; bahwa suara USU wajib mengikuti peraturan penerbitan kampus yang ada. “Tidak bisa! Pers mahasiswa harus diberi ruang berkarya dan kebebasan dalam kemerdekaan pers. Tidak bisa mereka dijadikan humas rektorat. Kami tidak setuju dengan itu,” tegasnya, dilansir dari Tirto.id.

Reporter         : Sulkhan Fajar Affani

Editor             : Alvanza Adikara Jagaddhita