Presiden BEM UMS: Kami Sudah Dilantik MPM

0
249

UMS, pabelan-online.com – Seremoni BEM UMS tempo lalu melalui WR III yang diduga pelantikan menuai beragam respon dari BEM Fakultas. Ada yang memaklumi, ada pula yang menolak mengakui. Namun BEM U bersikeras pihaknya dilantik oleh MPM.

Isu pelantikan BEM UMS yang dianggap tidak sah dibantah Danang Maulana Arif Saputra, selaku Presiden BEM UMS 2019-2020. Menurutnya pelantikan BEM U tak ada kesalahan, hanya miscommunication. Mengenai isu BEM U dilantik WR III, Danang mengatakan itu sebatas ceremonial atau bisa dikatakan hanya acara peresmian belaka.

Danang menyebut, BEM U tetap dilantik oleh MPM, karena ikrarnya tetap memakai ikrar MPM. Bahkan ketetapan atau Tunis Afrique Presse (TAP)-nya pun menggunakan TAP MPM. “Hanya MPM yang berhak melantik presiden dan wakil presiden BEM U, WR III hanya sebatas administrasi dalam mengambil dana,” jelasnya, Kamis (21/11/2019).

Danang juga mengatakan, tidak mengapa jika teman-teman BEM Fakultas (F) tidak terima atau masih mempermasalahkan pelantikan. “Tapi kan kembali lagi kepada adanya BEM U itu untuk apa, kemudian keberlangsungan bagi mahasiswa umum itu untuk apa,” tegas Danang.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan BEM F, Danang mengaku jika sebelumnya sudah berbicara pada Gubernur Fakultas Teknik (FT) dan BEM U tetap menghargai apapun pandangan politik mereka.  Ia memberi apresiasi jika ada yang mengkritik BEM U, tandanya masih ada yang peduli.

Menanggapi pernyataan dari BEM U, Yerikho Ristian, selaku Wakil Gubernur (Wagub) Fakultas Komunikasi dan Informatika (FKI) mengatakan dirinya sepakat bila memang begitu nyatanya. Jika ditilik dari AD/ART yang berlaku, BEM U memang seharusnya dilantik dan disahkan oleh MPM. “Mungkin pelaksanaannya di kongres kemarin,” terkanya saat diwawancara via Whatsapp, Sabtu (7/12/2019).

Yerikho menambahkan, Student Goverment (SG) atau yang sering disebut Kepemerintahan Mahasiswa sebaiknya tidak perlu melibatkan para jajaran rektorat untuk ikut andil dalam proses suksesi terbentuknya SG di UMS. “Karena pada dasarnya SG itu milik mahasiswa, bukan rektor,” jelasnya, Minggu (24/11/2019).

Ajik Habib Ma’sum selaku Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FT, kukuh mempertahankan sikap tak mengakui status pelantikan BEM U dan DPM U. Menurutnya mereka baru bisa mengakui, ketika BEM U dan DPM U sudah dilantik secara konstitusional dan benar sesuai Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART).

Baca Juga MPQ UMS Tumbuhkan Spirit Hafal Alquran Lewat Semnas

“Tetapi semisal masih sak senenge (semaunya-red) ya silakan bersenang-senang disana,” ujarnya, Minggu (8/12/2019).

Senada dengan Ajik, Aditya Haryoko Imrabullah Asa’at sebagai Gubernur BEM FT memberi tanggapan bahwasanya belum mengakui BEM-U sudah dilantik oleh MPM. Ia mengaku kecewa karena AD/ART yang telah disahkan saat kongres tidak banyak mengalami perubahan setelah satu setengah tahun.

Saat kongres pengesahan AD/ART, ia pun menilai para peserta forum kurang memiliki ketertarikan untuk membahas AD/ART  dan cenderung berkeinginan untuk memilih presiden baru. Menanggapi pengakuan BEM U dilantik oleh MPM, yang BEM FT ketahui hingga kini MPM bahkan belum terbentuk sepenuhnya dan baru terpilih ketuanya saja.

“Kita BEM FT belum pernah dimintai untuk delegasi ke sana (pelantikan oleh MPM-red) dan piye ceritane BEM-U sudah dilantik MPM, padahal MPM belum terbentuk sampai sekarang,” ujar Aditya, Selasa (10/12/2019).

Adit menyampaikan, seluruh pihak KAMA FT masih pada sikap seperti dahulu. KAMA FT ingin membangun Student Goverment bersama-sama dan mengharapkan BEM Fakultas turut  memperbaiki sistem AD/ART.

Ia juga mengimbau saat sidang umum, peserta forum harusnya lebih aktif. Sebab forum besar seperti kongres kemarin yang notabene setingkat universitas hampir imbang jumlah pesertanya dengan forum setingkat fakultas.

Reporter              : Rifqah, Tri Cahyo Utomo

Editor                   : Arsy Candra Prabowo