Lunturnya Iklim Demokrasi yang Sehat

0
312

Demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat dengan perantara perwakilan. Dalam sistem demokrasi sendiri, seharusnya kebebasan berpendapat merupakan hak setiap rakyat. Namun kini, hak bersuara tersebut kian masam rasanya.

Kebebasan berkarya layaknya tak lagi dapat dirasakan. Karya-karya sastra kini kian matang diperhitungkan makna sebenarnya. Kendati seperti itu, maraknya prasangka buruk atas makna sebuah karya, masif terjadi pada khalayak umum.

Kasus pemberedelan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Universitas Sumatera Utara (USU), yaitu Suara USU, menjadi salah satu bukti bahwa karya sastra fiksi, pun kini tak lagi dianggap sebuah kebebasan dalam berpendapat. Sebuah karya sastra, kini marak tuk dicurigai; seperti memiliki maksud terselubung. Peliknya, karya sastra yang seharusnya dinikmati dan diambil moral baiknya malah dianggap membawa racun tersembunyi untuk bisa tersebar luas.

Cerpen Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya, menuai banyak polemik dalam lingkup kemahasiswaan, pun begitu dalam masyarakat. Imbasnya berlaku untuk penulis, bahkan lembaga penerbitan sebagai wadah karya tersebut. Tak hanya mendapat keputusan sewenang-wenang, pihak Suara USU turut dihadiahi tindakan intimidasi. Penyedia layanan hosting website, mensuspensi laman media suarausu.co tanpa pemberitahuan kepada pemilik website.

Pelbagai problematika yang dituai Suara USU tak lantas membuat ketir para anggotanya. Pihak suara USU menindaklanjuti perilaku sewenang-wenang tersebut dengan mengirim gugatan atas Surat Keputusan (SK) pemecatan 18 anggota suara USU. Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan, yang berlangsung sejak Agustus silam hingga pada peradilan terakhir November lalu.

Gugatan pihak Suara USU terhadap kampusnya sendiri ditolak putusan hakim. Hakim dinilai terlalu berpatokan pada peraturan-peraturan USU dan mengabaikan peraturan yang termaktub dalam undang-undang. Ini menunjukkan kurangnya objektivitas majelis hakim dalam memberi keputusan. Dewan hakim seharusnya lebih objektif dalam mengkaji permasalahan yang ada.

Keputusan Hakim dengan melakukan penolakan menimbulkan banyak pertanyaan. Seberapa adilkah peradilan yang berlangsung, apa saja yang sudah dipertimbangkan, dan sudah sesuaikah dengan norma yang ada? Hakim lebih cenderung untuk menyarankan banding, ketimbang melakukan kajian kolektif. Hal itu salah satu yang menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia hingga kini belum dilakukan sesuai asas-asas yang berlaku.

Yael Stefani Sinaga, selaku Pemimpin Umum (PU) Suara USU berserta rekan-rekan lainnya menyayangkan keputusan majelis hakim dan kini akan mengajukan banding. Dukungan demi dukungan kian mengalir demi keadilan Suara USU. Rahmat Ali, Sekjend PPMI Nasional dan juga tim dari divisi advokasi turut mengawal perkembangan peradilan gugatan Suara USU.

Diharapkan proses pengadilan setelah banding akan lebih objektif dan kolektif dalam memberi keputusan. Negara pun harusnya turut aktif berperan dalam melakukan penyelesaian masalah ini. Kebebasan berpendapat yang juga menjadi pedoman dalam negara demokrasi harus kembali diperjuangkan.