Saat Hukum Diambang Ketidakjelasan

0
262

RUU Kefarmasian tak juga disahkan. Selama ini, apoteker dalam menjalankan tugasnya hanya berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. RUU ini sebenarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sejak tahun 2015. Namun, setelah itu tak ada tindak lanjut terkait hal tersebut, bahkan tak masuk prioritas.

RUU ini perlu prioritas Prolegnas agar dapat diperdalam maksud dan tujuan RUU tersebut. Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden. UU berperan dalam mengatur rakyat baik dalam konsolidasi politik dan hukum untuk mewujudkan tujuan negara.

PP nomor 51 tahun 2009 ini masih dalam hierarki atau level PP, karena tujuan pembuatannya bukan untuk menggantikan UU nomor 23 tahun 1992, melainkan hanya sebagai penjelas dari pasal tertentu dari UU tersebut. Aturan tersebut masih belum cukup kuat dalam mengatur kehidupan bidang kefarmasian dan peraturannya masih bersifat sempit serta sudah tidak sesuai dengan keadaan kondisi kefarmasian saat ini.

Dengan masuknya RUU Kefarmasian ke dalam Prolegnas, itu hal yang cukup melegakan bagi mahasiswa Farmasi yang kelak akan menjadi apoteker atau tenaga kefarmasian. Namun hal itu saja belum cukup. Profesi apoteker ke depannya butuh payung hukum yang lebih kuat dibandingkan yang pernah ada sebelumnya, maka tak sekadar RUU, diharapkan UU Kefarmasian kelak segera ditetapkan.

Ketidakjelasan status RUU Kefarmasian menimbulkan kekhawatiran apoteker terhadap kinerja mereka. Namun, jika aturan ini telah disahkan apakah beberapa masalah kefarmasian ini dapat teratasi?  Tentunya beberapa orang masih mengkhawatirkan hal tersebut, mengingat praktik obat-obatan ilegal masih melenggang luas di pasaran.

Dengan Undang-Undang Kefarmasian, tidak hanya mengatur soal obat-obatan, namun mampu membuat apoteker terlindungi dalam melaksanakan tugas. Pengukuhan Guru Besar Fakultas Farmasi beberapa waktu lalu di Universitas Muhammadiyah Surakarta diharapkan mampu mendukung penuh dan mengawal perkembangan RUU Kefarmasian ini agar tak lagi sekedar wacana.