Student Government UMS Ada, Tapi Tidak Terasa

0
686

UMS di tahun 2019 akhirnya punya Student Government. BEM dan DPM UMS telah dilantik  pada 20 Juli lalu di Ruang Seminar Gedung Induk Siti Walidah Lantai 7, bersama Bagmawa dan Wakil Rektor III yang nampak hadir kala itu. Sempat mengalami kekosongan di periode-periode sebelumnya, sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM U serta DPM kali ini tidak melalui rangkaian pemilwa seperti biasanya.

Melainkan melalui Kongres Student Government yang digelar hingga menghasilkan keputusan tercetaknya Ketua MPM, Ketua DPM, hingga Presiden-Wakil Presiden BEM. Namun ironisnya tidak semua sivitas akademika UMS tahu tentang proses terbentuknya Student Government ini, entah karena keapatisan mahasiswa yang mulai luntur kepercayaan terhadap BEM U, atau malah karena informasi kongres ini tak menyebar ke seluruh lapisan masyarakat UMS?

Sebelum menjurus ke arah situ, mari kita telaah kembali awal mula kongres terjadi. Saat itu Suryadi selaku Kemahasiswaan mengundang seluruh UKM, BEM-F, DPM-F untuk rapat koordinasi pembentukan BEM-U. Mengingat kala itu dekat dengan penyambutan mahasiswa baru, Suryadi menghendaki BEM-U segera terbentuk mengingat acara universitas seringkali melibatkan BEM-U. Setelah itu, Kemahasiswaan membebaskan mereka menyusun bagaimana sistematika pembentukan BEM-U ke depan.

Namun dalam penyelenggaraan kongres tetap difasilitasi Kemahasiswaan. Setelah melalui 2 kali rakor akhirnya terbentuk Badan Pelaksana dan Badan Pekerja Kongres. Singkatnya setelah Kongres mahasiswa 26-30 Juni lalu yang berlangsung selama kurang lebih empat hari dengan rangkaian acara yang ada, terpilihlah Danang Maulana Arif Saputra dan Resky Gustiandi sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM U serta Ketua DPM U, Miftakhurrohman.

Jika ditilik ke belakang, saat kongres Student Government berlangsung, tak semua UKM, BEM-F atau DPM-F hadir secara penuh. Itu juga yang dikeluhkan Badan Pekerja dan Badan Pelaksana. Lantaran kuorum kurang, kongres yang tadinya rencana 3 hari selesai mundur menjadi 4 hari. 3 hari terhitung singkat jika tujuannya ingin membahas pembentukan Student Government yang lebih baik. Pasalnya tak hanya memilih Presiden BEM U, namun kongres ini juga membahas AD/ART. Sayangnya AD/ART tak benar-benar menjadi pembahasan serius dalam kongres Student Government.

Mengingat AD/ART yang dibahas mencakup Keluarga Mahasiswa se-UMS, semestinya seluruh KAMA UMS dilibatkan dan berpartisipasi memperbaiki AD/ART jika dirasa tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Beberapa pihak mengeluhkan AD/ART yang tidak banyak mengalami perubahan sejak tahun lalu, bahkan menyayangkan peserta kongres yang seolah tidak tertarik memperbaiki AD/ART dan cenderung berkeinginan memilih presiden baru.

Student Government memang terbentuk, namun pada kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat UMS mengakui hal ini. BEM FH dan BEM FT UMS secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap menolak mengakui ada BEM U di kampus menara. Tidak hanya itu, jika beberapa mahasiswa UMS ditanya siapa presiden dan wakil presiden BEM-U, rata-rata akan menjawab tidak tahu. Betapa menyedihkan ketika menjadi pemimpin di negara sendiri tapi tak diketahui bahkan diakui rakyatnya.

Tampaknya memang sedari awal kongres ini hanya berfokus pada pembentukan BEM-U. Mengingat pada awal kongres, Kemahasiswaan hanya menargetkan BEM-U terbentuk, tanpa peduli Student Government yang lain. Padahal seyogianya, Student Government tak hanya diduduki BEM-U, ada MPM dan DPM-U yang menyertai. Ketiga lembaga inilah yang memegang peran krusial sebagai kontrol kebijakan kampus dan pemerintah.

Hal itu menyebabkan pembahasan AD/ART KAMA yang paling penting malah tak terlalu diacuhkan. Terbukti dari kongres hingga saat ini, MPM yang terbentuk hanya berwujud ketua saja, tanpa anggota. Lantas masih bisakah MPM menjalankan fungsinya jika hanya ada ketua saja? Menurut AD/ART KAMA yang telah disahkan dalam kongres tersebut, yang mana juga tak banyak berubah dari sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilu dan dilantik melalui MPM. Ini jadi bukti kecacatan Kongres Student Government, sebab nyatanya presiden dan wapres terpilih tidak melalui pemilu dan rancu dilantik siapa sebenarnya.

Belakangan Presiden BEM U terpilih mengonfirmasi dirinya dilantik MPM namun melalui apa dan kapan kurang jelas. Lantaran kurangnya informasi bahkan press release yang memberitahu khalayak terkait pengesahan Presiden dan wakil presiden terpilih, maka tak mengherankan banyak yang tak tahu. Keadaan ini makin ruwet kala BEM U dan DPM U dilantik bersama oleh Kemahasiswaan. Pada acara yang berjudul “Pelantikan Bersama” seolah-olah mereka memang dilantik oleh Kemahasiswaan, karena Kemahasiswaan yang mendominasi dan berfoto bersama mereka. Sedangkan MPM malah tak terlihat batang hidungnya di sana.

Akhir-akhir ini pun berhembus kabar bahwa Ketua DPM U bukan lagi dijabat Miftah. Tapi tak ada publikasi jelas mengenai pergantian ini. Maka pantaslah jika Student Government ada, tapi kehadirannya tak terasa, selayaknya hantu. Mereka seolah-olah berpuas dengan kekuasaan yang telah dimiliki, tapi tak peduli fungsi dan keberadaan mereka untuk masyarakat UMS sudah terasa atau belum.

Seharusnya informasi dimasifkan kembali mengingat sebagai publikasi kalau UMS kini telah punya Student Government.  Tidak adanya publikasi yang jelas ditengarai menjadi penyebab hal ini tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika memang ada kesalahpahaman, setidaknya ada rekonsiliasi atau klarifikasi mengenai hal yang sebenarnya terjadi. Menerima kritikan merupakan hal yang baik, namun bagaimana tindaklanjut usai dikritik? Akankah ada perubahan atau masih saja terjebak dalam keadaan yang sama?

Pembahasan mengenai AD/ART sekali lagi juga tak bisa dianggap remeh, sebab itulah landasan operasional dalam menjalankan roda kepengurusan atau organisasi agar selalu mengingat visi misi organisasi dan tidak melenceng darinya. Akan bobrok sekali jika Student Government sampai melenceng dari AD/ART yang ada. Selain itu, seluruh lapisan masyarakat UMS berhak tahu apa saja isi AD/ART yang berlaku kini, oleh karena itu sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, tak hanya melibatkan pihak tertentu saja.