Petisi Keadilan Refund Uang SKS, BEM U: Itu Sah-Sah Saja

0
209

UMS, pabelan-online.com – Beberapa waktu lalu, di media sosial mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ramai soal beredarnya petisi berisi tuntutan refund uang pembayaran Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditujukan kepada UMS. Per 25 April 2020, petisi aspirasi mahasiswa UMS telah 1054 kali ditandatangani.

Beredarnya petisi tersebut, lantaran selain sulitnya perekonomian di tengah pandemi, juga tidak sepadannya angka sebesar Rp.100.000 dengan besaran total biaya SKS yang dibayarkan. Petisi  yang tertuang pada laman change.org ini meminta rektorat supaya meninjau kembali kebijakan pemotongan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) agar menyentuh kata adil.

Ramainya petisi yang tidak diketahui identitas penggagasnya tersebut kemudian disusul press release yang dikeluarkan oleh beberapa Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas. DPM Fakultas Geografi (FG) mengaku tidak membuat petisi apapun saat itu. Press release turut dikeluarkan pula oleh DPM Fakultas Psikologi (FP), yang mengimbau agar mahasiswa FP lebih berhati-hati dalam menanggapi sesuatu yang sumbernya belum diketahui secara jelas.

Danang Maulana sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMS mengatakan, bahwa adanya petisi tersebut sah-sah saja. Menurutnya, semua mahasiswa mempunyai hak untuk membuat petisi. Ia juga menuturkan, bahwa imbauan yang masif untuk tidak mengisi petisi tersebut bukan merupakan instruksi khusus dari BEM-U, melainkan inisiatif dari BEM dan DPM Fakultas itu sendiri. “Yang perlu diperhatikan adalah kebijakan dari privasi data yang sudah masuk itu bagaimana,” tuturnya, Selasa (21/4/2020).

Baca Juga: Melalui Hotline, Mahasiswa Kritik Pelaksanaan Kuliah Daring Selama Pandemi

Untuk menanggapi banyaknya keluhan mahasiswa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) BEM-U bersama DPM-U menyebarkan kuesioner yang berisi tentang evaluasi pembelajaran daring dan mengenai biaya kuliah. Hasil dari kuesioner akan diolah dan akan diupayakan audiensi dengan rektorat, tetapi hingga saat ini belum ada konfirmasi dari pihak rektorat. Danang juga menambahkan, apabila tidak ada perubahan mengenai refund biaya setelah dilakukannya audiensi dengan rektorat, setidaknya ada perubahan dalam proses pembelajaran daring.

Ahmad Arfian Hafis, salah satu mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI) berpendapat bahwa ia tidak bisa membenarkan atau menyalahkan petisi tersebut karena menurutnya, petisi juga mempunyai payung hukum. Ia menambahkan, bahwa dalam hal penyampaian pendapat atau aspirasi merupakan hal yang sah. Namun, menurut Arfian sebagai aktivis harus cerdas dalam mengambil sebuah langkah. “Langkah dalam memperjuangkan hal yang dirasa perlu dikaji dan diperbaiki,” tuturnya, Kamis (23/4/2020).

Reporter         : Meliana Dyah Pertiwi

Editor             : Rio Novianto