Diskusi Publik: Kebijakan Rektorat Perlu Dikawal Secara Bersama-sama

0
330

UMS, pabelan-online.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Komunikasi dan Informatika (FKI) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar diskusi publik “Mahasiswa: Aksi x Teori” via grup WhatsApp pada Minggu, 10 Mei 2020. Diskusi publik ini banyak membahas mengenai kebijakan rektorat di tengah pandemi saat ini.

Berubahnya pelaksanaan perkuliahan yang dialihkan menjadi perkuliahan daring membuat beberapa kebijakan juga ikut berubah.

Salah satu kebijakan yang paling disoroti saat ini ialah perihal pengurangan subsidi biaya Satuan Kredit Semester (SKS) yang banyak dikeluhkan oleh mahasiswa UMS. Hal itu dikarenakan kebijakan yang dibuat rektorat masih belum efektif di tengah pandemi saat ini.

Pada diskusi publik online ini, BEM FKI sebagai penyelenggara diskusi turut mengundang Yasin Abdul Aziz, selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) BEM UMS Periode 2019-2020 dan Ivan Nur Rohman, selaku Ketua Umum DPM UMS Periode 2019-2020 sebagai pembicara. Diskusi publik online ini mengangkat tema “Kebijakan Rektorat di Tengah Pandemi, Efektifkah?”.

BEM dan DPM dikenal sebagai pengawal juga penyalur aspirasi mahasiswa umum agar dapat disampaikan kepada jajaran rektorat kampus.

Yasin, selaku perwakilan dari BEM-U menyampaikan jika nurani pimpinan kampus sudah mati. Ia juga mengatakan, bahwa pihak BEM-U sendiri telah mengambil langkah dengan berkonsolidasi dengan DPM-U mengenai penyerapan aspirasi perihal pelaksanaan perkuliahan daring dan permasalahan pada subsidi kuota gratis.

Yasin menjelaskan, bahwa aspirasi tersebut sudah disampaikan kepada Wakil Rektor (WR) III, Taufik Kasturi. Puncaknya ialah, ketika rektorat mengeluarkan Surat Edaran Rektor perihal perpanjangan kuliah daring dan juga subsidi kuota sebesar Rp.100.000.

Ketika BEM-U dan DPM-U kembali membawa tuntutan hasil serap aspirasi yang dilakukan pada 18 April 2020 lalu, pihak rektorat hanya menjawab bahwa akan disampaikan pada saat rapat pimpinan.

Baca Juga: Kajian EKSIS FE UNNES: Beri Pemahaman Tentang Puasa yang Sebenarnya

Ketika ditanyakan mengenai transparansi dana kampus pun juga tidak ingin menjawab, dengan alasan kurang etis jika berbicara mengenai hal tersebut. Menurut Yasin, saat ini kampus lebih menggunakan prinsip kapitalisme pendidikan.

Lebih lanjut lagi, ia mengatakan bahwa apabila masih belum ada keputusan akhir mengenai tuntutan yang BEM-U bawa kemarin, ia berharap agar BEM-U dan DPM-U dapat berkolaborasi untuk mengadakan janji temu via online dengan jajaran rektorat.

“Terlepas dari adil ataupun tidak, yang penting pembayaran untuk SKS mahasiswa tetap jalan. Kampus tentunya tidak mau rugi,” tambahnya via grup Whatsapp, Minggu (10/5/2020).

Selaku Ketua Umum DPM UMS, Ivan menyampaikan bahwa sejak diubahnya pelaksanaan perkuliahan menjadi daring, DPM-U telah membuat hotline mengenai aspirasi mahasiswa terkait pelaksanaan perkuliahan daring.

Namun, ia mengungkapkan bahwa saat itu respons mahasiswa umum masih sedikit. Respons dari lembaga kemahasiswaan terkait aspirasi mahasiswa umum ini juga belum ada jawaban yang pasti.

Berbicara mengenai kebijakan rektorat saat ini, Ivan berpendapat bahwa hal ini perlu dikawal bersama. Terkait transparansi dana, ia senada dengan pembicara sebelumnya, bahwa sangat sulit untuk mendorong pihak rektorat agar merubah kebijakan tersebut.

“Agar gerakan yang dibuat dapat efektif, maka perlunya konsolidasi bersama, kalau perlu mungkin aksi mogok membayar SKS dapat dilakukan jika rektorat tidak mendengarkan aspirasi mahasiswa,” ujar Ivan.

Dihubungi oleh tim Pabelan Online via Whatsapp, Della Eka Putri mahasiswa Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMS, menjelaskan alasan ia mengikuti diskusi online ini karena ingin mengetahui sejauh mana organisasi kampus, baik BEM-U atau DPM-U yang menjadi penyalur aspirasi mahasiswa umum.

Ia juga mengatakan, bahwa jalannya diskusi online tersebut seakan-akan hanya menjadi media klarifikasi dari pihak BEM-U dan DPM-U, juga kurang efektif karena tidak menemukan titik temu pembahasan.

Mengenai kebijakan yang ditetapkan oleh rektorat saat ini, menurutnya kebijakan diambil sepihak dari kampus tanpa adanya jajak pendapat lebih dulu. Dapat dikatakan sebagai kebijakan yang tidak bijak sama sekali.

Della mengatakan, jika pihak kampus tidak boleh mengklaim sendiri bahwa potongan biaya SKS sebesar Rp.200.000 tersebut sudah dianggap cukup, ditambah lagi pernyataan tersebut tidak memiliki dasar.

Ia berharap untuk kedepannya, pihak Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) bisa berinisiatif dan punya keseriusan lebih serta nyata dalam mengawal isu ini. “Bukan hanya langkah-langkah mainstream yang sudah buntu dan malah kita (mahasiswa umum –red) disuruh menunggu,” terangnya, Senin (11/5/2020).

Reporter         : Novali Panji Nugroho

Editor             : Rifqah