Aspirasi Mahasiswa Harus Dikawal dan Digaungkan

0
243

Tidak ada yang tahu, siapa penggagas petisi online yang kala itu ramai di media sosial mahasiswa UMS. Petisi tersebut berisi tuntutan refund uang pembayaran Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditujukan kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). (Pabelan-online.com, 4/5/2020)

Petisi menyebar tak lama usai kampus memberikan subsidi total dua ratus ribu rupiah dalam bentuk pengurangan cicilan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa selama kuliah daring.

Dalam petisi dijelaskan, selain sulitnya perekonomian di tengah pandemi, juga tidak sepadannya angka sebesar Rp 200.000 dengan besaran total biaya SKS yang dibayarkan. Petisi  yang tertuang pada laman change.org ini meminta rektorat agar meninjau kembali kebijakan pemotongan SPP supaya menyentuh kata adil.

Ramainya petisi kemudian disusul press release yang dikeluarkan oleh beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas.

Baca JugaPBSI UMS Raih Juara Dua SINTA 2020 dari Total 261 Prodi Nasional

DPM Fakultas Geografi (FG) mengaku tidak membuat petisi apapun saat itu. Press release turut dikeluarkan pula oleh DPM Fakultas Psikologi (FP) dan BEM Fakultas Hukum (FH), yang mengimbau agar mahasiswa lebih berhati-hati dalam menanggapi sesuatu yang sumbernya belum diketahui secara jelas.

BEM mengaku, bahwa imbauan yang masif agar tidak mengisi petisi tersebut bukan instruksi khusus dari BEM U. Ia menganggap petisi tersebut sah dan mahasiswa berhak membuat petisi. Namun, ia merasa perlu diperhatikannya privasi dan data yang masuk.

Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa harus tanggap mendengar dan menyampaikannya pada pimpinan kampus. Jangan sampai menunggu mahasiswa menyuarakan di luar mekanisme dan kemudian dianggap tidak etis. Soal petisi bisa jadi refleksi apakah birokrasi yang saat ini berjalan begitu rumit.

Pimpinan kampus pun mesti memahami di situasi perekonomian yang lesu ini akan menyulitkan mahasiswa dalam membayar SPP. Pemotongan  Rp 200.000 bukan angka yang sepadan untuk dapat diterima mahasiswa.

Sebab, selama kuliah daring, biaya operasional sarana dan prasarana kampus akan banyak berkurang karena tak ada kegiatan mahasiswa di kampus.

Selain itu, birokrasi kampus perlu mengadakan audiensi, dialog, negosiasi yang persuasif, dan memberikan jawaban atas keluhan mahasiswa.

Benar bahwa pihak kampus telah mengalihkan tunjangan dosen ke warga sekitar kampus, memberikan Voucer Buka dan Sahur Ramadan bagi mahasiswa, serta bantuan-bantuan lainnya di tengah pandemi. Namun, masih perlu dituntaskan keluhan mahasiswa yang banyak disampaikan ke jejaring sosial mereka.