Berlangsung Damai, Aksi Tolak Omnibus Law di Ngarsopuro Diapresiasi Polisi

0
114

UMS, pabelan-online.com – Gelombang penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja kembali dilaksanakan. Kali ini aksi tolak Omnibus Law digelar oleh Aliansi Solidaritas Perlawanan Surakarta (SODARA), berlokasi di perempatan Ngarsopuro.

Masih sama dengan aksi-aksi yang dilakukan sebelumnya, kali ini tuntutan utama mahasiswa yang turun ke jalan pun masih sama yaitu penolakan atas disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja. Sekitar 200 massa yang berasal dari berbagai masyarakat turun ke jalanan menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Ade Safri Simanjuntak, selaku Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Polisi Sektor (Polsek) Surakarta menyebutkan bahwa aparat kepolisian baru menerima surat pemberitahuan aksi pada Selasa sore. Ia menyebutkan bahwa sesuai dengan UU No. 9 tahun 1998 terdapat penjelasan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak warga negara, kemudian bentuk penjaminan dengan adanya polisi untuk mengamankan kegiatan agar berjalan sesuai dengan rencana yang ada.

Ade mengatakan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak dan harus diiringi dengan kewajiban, salah satunya mematuhi peraturan yang ada, termasuk dengan undang-undang. Aparat kepolisian menghargai teman-teman Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), termasuk mahasiswa.

“Mahasiswa yang mengikuti aksi di Ngarsopuran sudah cukup tertib dan damai, cuma masih harus menutup satu jalur,” ungkap Ade, Rabu (28/10/2020).

Aksi ini sempat diguyur hujan, tetapi tak memudarkan semangat massa aksi, mereka tetap di tempat sembari menyampaikan tuntutan-tuntutan dari aksi tersebut. Sigit, selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi menuturkan bahwa saat ini masyarakat sudah disatukan oleh keresahan yang sama. Rakyat telah sepakat untuk menolak kehadiran UU ini sehingga berbagai perlawanan muncul setelah disahkannya UU tersebut.

Bukan tanpa alasan, secara substansi UU ini mengandung banyak masalah. Begitu pula dipandang dari sistem hukum pun UU ini bukanlah UU yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. “Gerakan perlawanan ini bukan gerakan yang sementara, gerakan ini akan terus ada mewarnai gerakan di surakarta,” imbuh Sigit, Rabu (28/10/2020).

Zakky Musthofa Zuhad, salah satu massa aksi mengatakan bahwa berjalannya aksi kali ini perlu diapresiasi karena massa aksi tidak mudah terprovokasi dan berlangsung secara aman dan damai. Ia juga menyebutkan, bahwa aksi ini merupakan sesuatu yang perlu dipertahankan pada aksi-aksi yang akan datang.

“Harapanya menjadi wadah integrasi berbagai elemen masyarakat agar tetap konsisten dan tetap melawan, jegal sampai batal cabut Omnibus Law Cipta Kerja,” ungkapnya, Rabu (28/10/2020).

Reporter              : Anisa Yuliana Pertiwi

Editor                    : Naufal Abdurrahman Musa