UMS, pabelan-online.com – Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Universitas Udayana (Unud) dinilai kurang adanya transparansi. Hal tersebut dikarenakan pihak rektorat kesulitan untuk merinci dana SPI yang tergabung dalam rekening Unud.
Melansir dari denpasar.suara.com, Ketua Badan Eksekutif (BEM) Unud, I Putu Padma mengungkapkan tanggapannya dalam sidang rakyat menggugat rektorat. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan pihak rektorat, dana SPI tersebut dicampur dalam rekening Unud, sehingga tidak dapat diperlihatkan transparansi penggunaannya.
Lanjutnya, tidak adanya komunikasi tentang pencampuran SPI dengan rekening Unud antara rektorat dan tim hukum menyebabkan ketidakrincian ketika ada pemasukan SPI 1.8 M yang tidak terpakai. Oleh karenanya, Padma menilai perlu adanya transparasi mengenai alokasi penggunaan SPI.
Padma menambahkan bahwa menurutnya ada kelebihan dana SPI sebesar Rp 1.8 M yang dibayarkan mahasiswa. Hal tersebut dikarenakan hanya nominal yang lebih besar yang bisa di klik dalam sistem, sehingga nominal SPI tidak sesuai dengan di formulir.
“Mengenai klaim untuk siap mengembalikan uang (kelebihan- Red) SPI yang hanya 1.8m, saya rasa masih sangat membingungkan,” ungkapnya Senin, (3/4/2023)
BEM Unud mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menghimpun data mahasiswa yang meminta pengembalian dana SPI, namun belum menyarankan untuk melakukan permohonan pengembalian. Hal ini karena masih belum ada kejelasan bentuk pengembalian serta mekanismenya.
“Termasuk kami telah berkoordinasi dengan BEM Fakultas yang di SK Rektor mengenai SPI tidak tercantum program studinya, karena memang ada beberapa aspirasi masuk juga,” tutupnya.
Dihubungi oleh tim reporter Pabelan-Online, salah satu mahasiswa Udayana yang tidak ingin disebutkan namanya, berpendapat bahwa pengelolaan dana SPI tersebut kurang transparan, serta terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengatur sistemnya.
“Namun dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah tiap tahunnya, SDM yang dipekerjakan untuk mengatur sistem ini terlihat tidak bertambah bahkan bisa dibilang sangat kekurangan,” ujarnya Minggu, (9/4/2023).
Lebih lanjut ia menambahkan, karena SDM yang kurang menyebabkan sistem beberapa kali mengalami kesalahan atau error, maka perlu adanya perbaikan dan penambahan tenaga SDM.
“Harapan saya kedepannya dibuatkan sistem yang lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat umum, dibarengi dengan tenaga SDM yang memadai,” tutupnya.
Reporter: Nimas Ayu Sholehah
Editor : Anisa Fitri Rahmawati
