Universitas dan Tuntutan Transparansi di Tingkat Bawah
Sebuah universitas tidak lepas yang namanya fasilitas, baik itu fasilitas untuk akademik maupun fasilitas penunjang kualitas lainnya. Berita tentang adanya fasilitas mobil yang diberikan kepada pimpinan universitas semakin mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Fasilitas yang kemudian berubah menjadi tunjangan senilai Rp 50 Juta ini memang menuai banyak pertanyaan.
Apakah apresiasi terhadap jasa pimpinan universitas memang harus diberikan sampai sebesar itu? Dan yang paling utama adalah ketidaktransparanan penyampaian keputusan tersebut di kalangan bawah. Sehingga semakin lama banyak pertanyaan yang kemudian tidak terjawab karena dianggap ini hanya sebagai keputusan pimpinan yang tidak perlu dikatakan pada yang lain. Tuntutan untuk dibuat farum terbuka untuk mendiskusikan inipun muncul dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U). Bahkah ada isu yang berhembus bahwa mereka BEM U akan membentuk tim investigasi untuk mengetahui sejauh mana tunjangan ini dianggap penting untuk diberikan pada pimpinan.
Kalau ditanya siapa yang tidak setuju tunjangan ini diberikan, tentu saja mereka yang selama ini merasa kurang diperhatikan pekerjaannya. Seolah pengabdian yang mereka berikan pada UMS selama bertahun-tahun itu tidak dihargai. Pernah seorang dosen kemudian sampai mendatangi sebuah kantor media karena merasa tidak puas dengan kebijakan ini. Tentu bukan tanpa alasan kalau sampai dosen tersebut akhirnya menyampaikan uneg-unegnya pada media tersebut. Dia yang mengaku tidak hanya mewakili dirinya tetapi suara orang-orang yang merasakan ketidakadilan.
Tidak hanya itu beberapa karyawan yang selama ini mengabdi dan hanya mendapat beberapa ribu rupiah sebagai upahnya tentu juga akan merasakan kecemburuan sosial. Betapa mereka tidak pernah bisa mengumpulkan uang sebanyak itu selama bekerja bertahun-tahun. Merasakan betapa tidak adilnya ketika mereka harus bertugas pagi-pagi buta kemudian pulang paling akhir.
Ketika hal ini sudah sampai sejauh itu dimana kepercayaan dari kalangan bawah mulai luntur memang sebaiknya ada pembahasan khusus mengenai hal ini. Sudah bukan waktunya lagi pimpinan acuh menghadapi masalah ini. Dan membiarkannya terus bergulir ataupun hanya menyembunyikan fakta tanpa memberikan perhatian pada tuntutan dari pihak lain. Kalau ini masih didiamkan tentu akan nada ketakutan bahwa permasalahan ini akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan mengganggu kenyamanan suasana belajar di universitas.
Karena tidak hanya dari BEM U, tetapi di fakultas sendiri sudah mulai ikut mengawal permasalahan ini. Dan sebenarnya sangat sederhana dimana ada satu tuntatan yang mendasar yaitu masalah keterbukaan ketika keputusan ini diambil. Kalau ini dianggap sebagai masalah sensitif untuk dibahas maka bagaimana cara meredamnya tentu dengan menjelaskan secara terperinci.
Selain itu, perhatian universitas terhadap kesejahteraan karyawan memang perlu diperhatikan lagi. Mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun seharusnya segera diangkat sebagai karyawan tetap. Bukan hanya mempertimbangkan sistem kekeluargaan. Itu kalau universitas masih mau menjalankan prinsip keterbukaan dan juga keadilan maka demikanlah beberapa tuntutan yang ada di kalangan bawah
Penulis adalah mahasiswa FKIP Akuntansi UMS
Angkatan 2007.
Short URL: http://pabelan-online.com/?p=1406











