Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menulis surat terbuka untuk Panglima TNI, Jenderal Moeldoko. Surat terbuka tersebut diserahkan BEM UMS kepada Jenderal Moeldoko, Pimpinan UMS, dan kawan Pers setelah kuliah umum UMS di Auditorium Mohammad Djazman Jum’at (19/9).
Berikut isi surat terbuka tersebut. (Surat Terbuka BEM UMS tersebut, Redaksi Pabelan-Online.com copy sesuai apa yang diposting Presiden BEM UMS, Suci Nur Afifah, melalui akun facebook-nya tanpa melalui proses edit).
Surat Terbuka Untuk Panglima TNI, Jenderal Moeldoko yang baru saja menyampaikan kuliah umum di Auditorium Mohammad Djazman. Atas Nama Seluruh mahasiswa dan rakyat. disampaikan oleh BEM UMS dan diserahkan kepada Jenderal Moeldoko, Pimpinan UMS dan kawan kawan Pers pada pukul 11.00. tanggal 19 September 2014.
Semoga menjadi koreksi dalam diri TNI untuk memperbaiki diri dan kinerjanya sebelum membicarakan peran militer dalam civil society dan demokrasi di indonesia. salam perjuangan.
SURAT TERBUKA
UNTUK PANGLIMA TNI MOELDOKO
OLEH;
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
KEPADA Bapak Moeldoko Yang Kami Hormati,
Pertama-tama, ijinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami adalah pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (BEM UMS), sebuah organisasi mahasiswa intera universitas di UMS yang memiliki salah satu fungsi untuk ikut serta menyumbangkan karya dan pikiran dalam penataan kehidupan bangsa dan bernegara (AD/ART Keluarga Mahasiswa UMS).
Lewat surat ini, kami ingin berdialog dengan Anda sebagai Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Republik Indonesia. Menurut Airangga pribadi dalam surat terbukanya pada Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa, negeri kita didirikan memiliki tujuan yang sangat jelas yaitu: pertama, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; kedua, dan untuk memajukan kesejahteraan umum; ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan mencermati keempat tujuan berdirinya negara ini, kami BEM UMS memiliki beberapa kegelisahan yang ingin kami utarakan pada anda. Kegelisahan itu meliputi tugas-tugas mendesak tentara yang harus segera di selesaikan. Terutama dengan mempertimbangkan tunjuan berdirinya negara Indonesia. Kegelisahan itu antara lain mengenai kasus-kasus pelanggaran berat yang terjadi di masalalu dan sampai saat ini belum terselesaikan. Selain itu pada kedaulatan wilayah yang saat ini begitu menghawatirkan.
Terkait kegelisahan pertama, Bapak Moeldoko tentu mengetahui tentang pelanggaran HAM di negeri kita. KOMNAS HAM dan KONTRAS telah berulang kali mempublikasikan hasil pengamatan mereka dalam kasus pelanggaran HAM. Mereka berulang kali menghimbau pada negara ini untuk menindak tegas para pelanggar HAM, termasuk para petinggi tentara. Namun bagaimana kelanjutan dari investigasi dan rekomendasi mereka? Ternyata Pemerintah kita masih abai pada kasus-kasus pelanggaran HAM. Pemerintah lebih tertarik pada proses pembangunan demokrasi yang minim nilai-nilai kemanusiaan.
Apakah anda juga menyadari semua itu? Jika iya kami juga ingin mengklarifikasi beberapa hal, setelah bapak menyampaikan kuliah tentang civil society dan demokrasi. Hal ini dikarenakan, banyaknya catatan perjalanan yang kami temui dalam perjalanan militer di Indonesia.
Kami menemukan beberapa catatan tentang pembantaian massal 1965. Data yang kami peroleh majalah tempo edisi khusus Sarwo Edhi Wibowo dan Misteri 1965 (November 2011). Dalam investigasi yang dilakukan wartawan tempo, mereka menemukan bahwa pada tanggal 19 Oktober malam, batalion Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) di Jakarta mulai beroperasi di Semarang untuk menumpas orang-orang yang dituduh PKI. Sebanyak 1050 orang ditangkap. Massa ikut bergerak membakari gedung-gedung milik PKI, juga milik warga keturunan Tionghoa. Dilanjutkan ke Magelang, pada 21 Oktober malam. Pasukan lain ada yang beroperasi di daerah lain.
Kemudian kasus di Timor Timur pra referendum yang merupakan invasi Indonesia kepada Timor Timur yang menelan korban hingga ratusan ribu jumlahnya. Belum lagi tentang kasus-kasus Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, kasus pembantaian warga Papua yang berkaitan dengan OPM, kasus penculikan 13 aktivis reformasi 1998, dan lain-lain. Beranikah anda sebagai panglima tertinggi tentara melakukan konferensi pers untuk mengakui kesalahan-kesalahan tentara di masalalu? Kami Mahasiswa dan rakyat Indonesia selalu menanti sikap tegas tentara Indonesia untuk membersihkan noda sejarah dan memperjelas status HAM di masalalu. Apakah nyawa rakyat Indonesia masih dihargai dengan layak dinegeri ini, terutama oleh tentara? Apakah anda sebagai panglima tertinggi tentara berani menjelaskan keberadaan 13 aktivis reformasi tersebut? Jika anda punya itikad baik itu, tentu kami Mahasiswa dan rakyat Indonesia akan mendukung penuh kebijaksanaan anda.
Begitupun dengan tugas tentara dalam mengamankan kedaulatan wilayah Indonesia. Cerita pahit negara kita yang gagal dalam mempertahankan pulau sipadan, ligitan dan pulau yang kini dikenal dengan pulau x-mas tidak boleh terulang kembali. Penerobosan kapal-kapal asing dalam batas teritorial kita yang sering diberitakan media, merupakan kejadian memalukan untuk tentara kita. Apakah tentara kita begitu lemah mengawasi batas-batas teritorial hingga banyak pulau terluar Indonesia yang hilang dan kapal-kapal berbendera asing yang begitu leluasa masuk menembut wilayah Indonesia? Tolonglah bapak Moeldoko, penuhi tugas-tugas ketentaraan anda dalam pengamanan wilayah Indonesia! Kami tidak ingin lagi mendengar berita tentang pencurian ikan oleh kapal asing atau pencaplokan wilayah Indonesia oleh negara lain. Kami sangat kecewa dengan praktek tugas ketentaraan yang selama ini terjadi.
Jika anda telah mampu melakukan dua tugas besar itu, kami yakin civil society dan demokrasi di Indonesia akan berjalan dalam jalur yang benar. Keterlibatan tentara dalam membangun civil society dan demokrasi akan didukung sepenuhnya oleh kami, mahasiswa dan rakyat Indonesia. Tanpa adanya penuntasan kasus HAM dan ketegasan dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, kami sangsi bahwa tentara mampu berperan dalam konteks Civil Society dan Demokrasi.
Surakarta, 19 September 2014
Atas nama seluruh rakyat Indonesia
BEM UMS
