UMS, Pabelan-Online.com – Kementerian Luar Negeri (Menlu) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) gelar Dialog Kebangsaan di Ruang Seminar lantai 7 Gedung Induk Siti Walidah (GISW), Kamis (23/11/2017). Seminar tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010, serta tamu undangan lainnya.
Acara yang mengusung tema “Menegakkan Gerakan Kerakyatan dalam Menyongsong Era Baru Reforma Agraria” merupakan Dialog Kebangsaan dalam rangka pra temu BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Zona IV Jateng dan DIY. BEM PTM memberi mandat lewat acara ini yang berencana membawa gagasan Reforma Agraria (RA) ke Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk ditindaklanjuti oleh Presiden. “Jadi, ini mandat dari BEM PTM yang dilimpahkan ke Departemen Luar Negeri BEM UMS”, jelas Slamet Wuryogo, selaku ketua panitia, Kamis (23/11/2017).
Selaku Sekjen KPA, Dewi Kartika mengatakan bahwa ketimpangan struktur penguasaan dan konflik agraria masih terjadi. Monopoli kekayaan agraria terjadi dihampir semua sektor kehidupan rakyat. “Titik berangkat kebijakan agraria harus kembali kepada Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, Pancasila, dan UUD 1945”, tuturnya, Kamis (23/11/2017).
Dewi juga menjelaskan RA bukanlah suatu program, bukan janji politik, melainkan agenda bangsa yang harus dilakukan dengan nyata dan konkrit. “Kelembagaan RA harus dipimpin langsung oleh Presiden, bukan dari kementerian,” ujarnya.
Dewi meminta kepada seluruh mahasiswa agar mendukung kelurusan RA ini, mendorong gerakan mahasiswa, mulai lebih aktif menyelesaikan ketimpangan, konflik agraria. Karena tanah dan sumber agraria masih dijadikan barang komoditi, juga masih banyak petani miskin yang dikriminalkan.
Reporter : Rio Novianto
Editor: Afifah Hutria
