Diskusi Film Biak Berdarah, Asrama Mahasiswa Papua Dikepung Aparat

0
553

UMS, Pabelan-Online.com – Pada Jumat, 6 Juli 2018 pukul 20.30 Asrama Mahasiswa Papua (AMP) didatangi rombongan TNI, Polri, dan Satpol PP yang berdalih melakukan operasi yustisi. Jalan Kalasan Nomor 10 Tambaksari Surabaya tak sunyi lagi, kedatangan tersebut terjadi pada saat pemutaran film dan diskusi 20 Tahun Biak Berdarah.

Salah satu anggota AMP, Stefanus Pigai sudah merasa akan mendapat tekanan aparat. Namun karena kejadian seperti ini bukan yang pertama kali, Stefanus mengaku sudah lebih menyiapkan diri. Pasalnya pada 1 Juli yang lalu ia dan teman-temannya juga dilarang Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya ketika ingin membahas peringatan 47 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat.

Mahasiswa Institut Teknik Adhi Tama Surabaya ini menegaskan bahwa tragedi Biak Berdarah penting untuk diketahui banyak orang. Menurutnya peristiwa tersebut merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terbesar di Papua. “Kawan-kawan kami mendiskusikannya agar kita tahu hal dan kenyataan yang benar terjadi pada saat orang tua kami dibunuh,” kata mantan Ketua AMP tahun 2015 ini, dilansir dari tirto.id.

Menurut Filep Karma dalam bukunya, Seakan Kitorang Setengah Binatang (2014), aksi di Biak terjadi pada tahun 1998. Aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Tower Air Biak saat itu semata-mata untuk menyatakan bahwa bangsa Papua ingin merdeka. Hal tersebut bukan tanpa alasan, selama tahun 1960-1980 di kampung-kampung yang ada di Biak banyak terjadi kasus pelanggaran HAM seperti penangkapan, penculikan, dan penghilangan paksa.

Dilansir dari akun twitter resmi Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, @lbhsurabaya menuliskan bahwa kedatangan tersebut dengan dalih melakukan operasi yustisi alias pendataan penduduk. Ridwan Mubarun, Camat Tambaksari menganggap bahwa mahasiswa asal Papua di asrama tersebut senang mencari permasalahan. Ia mengungkapkan diskusi film tersebut dapat menganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun ketika perwakilan mahasiswa Papua menanyakan surat perintah, Ridwan yang datang bersama rombongan tersebut tidak bisa menunjukkannya. “Bagaimana ada surat perintah kalau saya yang memberi surat perintah itu (melakukan operasi yustisi-red)?” ujar Ridwan dilansir dari tirto.id.

 

Penulis             : Afitasari Mulyafi

Editor               : Aprilia Indra S.P