Realitas Kampus Tanpa Presiden Mahasiswa

0
968

Kita semua tahu bahwa organisasi internal kampus, salah satunya yaitu pemerintahan mahasiswa (Student Goverment) merupakan pembelajaran bagi mahasiswa diluar studi yang mereka tempuh. Pada dasarnya Student Goverment adalah miniatur sebuah pemerintahan, dimana mahasiswa yang mengelola secara langsung jalannya pemerintahan tersebut. Jadi bisa dikatakan, Student Goverment merupakan sumber pembelajaran yang disediakan oleh kampus dalam rangka mempersiapkan diri untuk kehidupan yang konkret di masyarakat.

Idealnya Student Goverment memiliki tatanan yang sudah ditetapkan, seperti halnya terdapat Badan Eksekutif mahasiswa (BEM), Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan jajaran lainnya.

BEM memiliki satu pemimpin yang disebut Presiden Mahasiswa (Presma) yang setiap tahunnya menjadi jabatan yang diperebutkan dalam pesta mahasiswa yaitu Pemilwa. Suara mahasiswa inilah yang menjadi dasar dalam penentuan siapakan yang seyogyanya menjadi Presma yang notabene merupakan pemimpin bagi seluruh mahasiswa di kampus.

Sebuah fakta bahwa hingga saat ini belum ditetapkan siapa figur atau sosok seorang presiden mahasiswa menjadikan masalah tersendiri. Permasalahan cukup panjang jika dibahas di sini, pada intinya pemilwa tahun ini merupakan proses demokrasi mahasiswa yang berlebihan dalam merebutkan kekuasaan di kampus.

Bisa dianalogikan jika memang masing-masing calon memiliki i’tikad baik dalam mencalonkan diri maka jalan yang ditempuh seyogyanya dilakukan dengan baik pula. Sebagaimana dikatakan bahwa meja permusyawaratan seharusnya menjadi tempat berdiskusi yang menghasilkan solusi.

Lantas apa yang telah menjadi hasil permusyawaratan seharusnya dapat disepakati bersama, saling mendukung satu sama lain dan tidak saling menyerang demi kemajuan Student Goverment saat ini, yang berujung membawa nama baik kampus.

Realitas Lapangan

Ada sedikit banyak yang perlu kita ketahui kenapa presma harus hadir di tengah-tengah pemerintahan mahasiswa. Pertama, Presma pada umumnya merupakan pemimpin bagi segenap penjuru mahasiswa di UMS.

Bagaimana mahasiswa dapat memiliki seorang figur yang dapat dibanggakan dan memiliki kedekatan langsung terhadap mahasiswa, menangani setiap permasalahan yang dihadapi mahasiswa termasuk mengawal gejolak mahasiswa baik intenal kampus maupun nasional sekalipun. Sebagai contoh gejolak ekonomi Indonesia yang sekarang sedang tidak stabil hingga harga BBM naik dan rupiah melemah, tetapi tidak ada reaksi dari mahasiswa yang notabene agent of change.

Kedua, ketidakhadiran presma dalam forum unit kegiatan mahasiswa (UKM) menjadi menu baru tahun ini. UKM dipaksa untuk mengurus segala halnya sendiri tanpa pendampingan presma, yang pada dasarnya hal ini dapat menimbulkan ketidak-seimbangan dimana beberapa UKM akan mendominasi di kalangan mahasiswa.

Dalam hal ini Presma dianggap sebagai penyelaras, jika tidak ada penyelaras lantas apa yang akan terjadi?  Ketiga, presma sebagai bagian dari BEM Universitas atau pusat memiliki jajaran yang harus diurus.

Lantas saat ini siapa yang dapat mengorganisasikan BEM Fakultas dan jajarannya jika BEM Universitas tidak bergerak? Atau mungkin ada semacam otonomi daerah yang membebaskan BEM Fakultas mengatur sendiri pemerintahan fakultas sebebas-bebasnya sehingga tidak perlu lagi ada kordinasi dengan BEM Universitas?

Salah satu fungsi BEM Universitas adalah mengkordinasikan masing-masing BEM Fakultas, kemudian BEM Fakultas akan menurunkannya kepada Himpunan mahasiswa Jurusan (HMJ) dan seterusnya hingga sampai pada keterlibatan mahasiswa.

Kordinasi inilah yang dianggap mantap bagi BEM, sehingga masing- masing ranah dapat dilaksanakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing antara BEM Universitas, BEM Fakultas, hingga pada HMJ. Dengan kejelasan tupoksi itu maka dapat tercipta Student Goverment yang dinilai baik dalam pandangan internal maupun eksternal.

Kuda Tunggang Presma

Tidak dipungkiri bahwa Presma diangkat oleh setiap partainya masing-masing. Pertarungan inilah yang mengawali pergejolakan presma di UMS. Pertarungan bendera menjadi faktor pertamanya, dimana masing-masing calon membawa bendera yang dikibarkannya sendiri.

Artinya bahwa, kepentingan yang mereka bawa apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau kebutuhan kampus? Ataukah pergulatan yang selama ini terjadi hanya membawa kepentingan bendera masing-masing sehingga kepentingan umum dianggap tidak penting dan tetap mempertahankan diri demi kibar benderanya? Hal ini bisa menjadi penghambat kemajuan BEM maupun Student Goverment secara umum.

Permasalahan ini juga tidak hanya dibebankan kepada BEM saja, Badan yang lain juga harus ikut andil menyelesaiakan masalah ini. DPM juga dapat beraksi, sebagai perwakilan dari suara rmahasiswa maka DPM seyogyanya memiliki jalan sendiri dalam menyelesaikan masalah ini.

Jangan lantas menyerahkan kepada kampus kemudian dianggap sudah menyelesaikan masalah. Pengawalan dan pengawasan juga harus terus berjalan hingga masalah ini benar-benar dianggap selesai. Harapannya masalah ini selesai di periode ini, hingga tercipta kampus yang di dalamnya terdapat kehidupan yang harmonis dan humanis.

 

Penulis            : Rido Wahyudi

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here