Mengenai Keputusan Rektor Memecat Pengurus Suara USU

0
124

Setelah mengunggah cerpen “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku di Dekatnya” pada 12 Maret lalu, awalnya website LPM Suara USU, suarausu.co, baik-baik saja. Tetapi usai mempromosikan cerpen itu di media sosial, disitu awal pertikaian mulai terjadi. Rupanya, cerpen tersebut menuai beragam respon dari warganet. Dikutip dari Rilis Pers Mahasiswa USU, sejumlah warganet menganggap Suara USU mengkampanyekan LGBT lewat cerpen tersebut, hingga akhirnya me-report akun instagram Suara USU.

Tak cukup sampai disitu, bahkan penyedia hosting website pun mensuspensi suarausu.co secara sepihak tanpa menghubungi LPM Suara USU terlebih dulu. Katanya ini alasan pribadi. Namun di waktu berikutnya, pihak rektorat mengakui telah mensuspensi suarausu.co.

Sebelumnya rektorat telah memanggil Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Umum Suara USU untuk mencabut cerpen ini dari website. Namun Pemimpin Redaksi menilai tak ada yang salah dengan cerpen sehingga mengharuskan untuk dicabut.

Ringkasnya selang beberapa hari setelah itu, rektorat pun mengundang 18 pengurus Suara USU untuk membahas tentang cerpen yang tengah viral ini. 18 pengurus sepakat cerpen tersebut tidak merujuk ke arah pornografi dan tidak pula mengkampanyekan LGBT. Rektor kemudian gusar dan berujung menerbitkan Surat Keputusan Pemecatan bagi 18 pengurus Suara USU.

Rektor memecat ke-18 pengurus Suara USU hanya karena sebuah cerpen, bahkan berencana akan merekrut pengurus baru yang akan diseleksinya sendiri agar memberitakan hal-hal positif saja. Tentu ini menyalahi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, statuta USU mengenai kebebasan akademik, dan bahkan mengintervensi AD/ART internal Suara USU terlalu jauh.

Tindakan sewenang-wenang Rektor sangat disayangkan. Sebuah cerpen tentu merupakan bagian dari sastra, dan sastra sendiri adalah tempat penulis bebas berekspresi dalam sebuah tulisan. Menurut Rektor, permasalahannya ada kata-kata yang menurut Rektor terlalu frontal dan mengkampanyekan LGBT. Namun itu sendiri telah diklarifikasi oleh awak redaksi bahkan Pemimpin Umum, bahwa maksudnya bukanlah seperti itu dan lebih menitikberatkan pada diskriminasi sosial yang dihadapi pelaku LGBT. Pemimpin Umum sendiri bahkan mengatakan pesan moral dari cerpen tersebut supaya tidak ada diskriminasi sosial.

Awak Redaksi Suara USU telah melakukan kerja jurnalistik sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan telah memiliki independensi sebagaimana mestinya. Mereka sendiri telah melakukan tinjau ulang tulisan karya sastra itu. Bukan berarti karena ada unsur LGBT, mereka mengkampanyekan LGBT. Tidak bisa disimpulkan seperti itu. Lagipula, namanya karya sastra merupakan salah satu fiksi. Mengacu pada penggunaan kata yang frontal, belumlah tentu bisa segampang itu disebut pornografi. Mengingat definisi pornografi sendiri di KBBI penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi. Bahkan Eka Kurniawan, Ayu Utami, Djenar Mesa Ayu dalam karya-karyanya menggunakan bahasa yang frontal. Apakah penggunaan kata yang frontal, lantas merujuk pornografi? Sekali lagi, belum tentu begitu. Nyatanya pada cerpen, kata yang digunakan tidak menyinggung frasa membangkitkan nafsu berahi.

Tetap saja, tindakan semena-mena Rektor terhadap pemecatan pengurus Suara USU tidak bisa dibenarkan. Tidak diberi akses peliputan, menulis, bahkan menyampaikan berita tentu itu membatasi Kode Etik Jurnalistik Pers Mahasiswa. LPM Pabelan menyatakan dukungan pada LPM Suara USU untuk menolak tindakan sewenang-wenang Rektor USU. #KamiBersamaSuaraUSU