UMS, pabelan-online.com – Menjelang Pemilu 2019, masa kampanye tengah berlangsung bagi calon elit politik. Kampanye memiliki sejumlah aturan yang mesti dipatuhi. Mengacu pada UU yang berlaku, UMS sebagai institusi pendidikan harus bersih dari politisasi.
Disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 86 poin h, bahwa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Belakangan ini beberapa mahasiswa di sejumlah fakultas mengeluhkan adanya dosen yang berkampanye saat perkuliahan berlangsung di dalam kelas. Lumrahnya hal ini disebut politisasi kampus. Kabarnya, sudah berlangsung cukup lama hingga memunculkan suasana tak kondusif dalam kegiatan perkuliahan.
Baca Juga: Diisukan Kebobolan Soal, BAA Klaim Sistem PMB Aman
Menanggapi hal tersebut, selama menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Muhammad Da’i mengaku tak mengetahui dalam perkuliahan ada praktik politisasi kampus. “Mungkin kalau ada hal-hal seperti itu mahasiswa perlu mendiskusikan sebagai satu sikap kritis,” tambah Da’i, Selasa (02/04/2019).
Da’i mengatakan, secara kelembagaan UMS, hal itu tentu tak boleh dilakukan. Apalagi bila sampai menggiring mahasiswa memilih salah satu kandidat. Ia berpandangan, meskipun tidak secara gamblang, mahasiswa pasti akan terlibat dalam politik praktis. Bila mahasiswa nyatanya tidak terlibat di dalam politik praktis, maka diskusi yang selama ini diadakan mahasiswa menjadi tak terbuka. “Tapi kalau misalkan sekadar introdusir dalam konteks untuk mencerahkan, silakan saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Dion Tediansyah selaku mahasiswa Fakultas Hukum, menyarankan kepada dosen-dosen yang masih melakukan kegiatan politik di dalam perkuliahan untuk menghentikan politisasi di wilayah kampus. Ia menanggapi, jika politik praktis dimasukkan ke dalam kampus, hal tersebut akan menjadi sebab terpecah-belahnya pihak-pihak di dalam kampus.
Jika ada mahasiswa yang ingin terjun ke dunia politik, menurutnya tidak masalah. Namun tetap saja politik tidak boleh dimasukkan ke dalam kampus sebagai lembaga pendidikan. “Karena ada tiga undang-undang yang melarang adanya politik di dalam kampus,” tambah Dion, Selasa (02/04/2019).
Reporter : Naufal Abdurrahman Musa
Editor : Afitasari Mulyafi
