UMS, pabelan-online.com – Isu politik praktis yang tengah marak di lingkungan kampus menarik Aliansi Marak untuk mengadakan diskusi publik. Dalam diskusi tersebut, dibahas mengenai pelarangan politisasi di lingkungan kampus.
Diskusi Publik yang bertajuk “Membongkar Hantu Politisasi Kampus” secara terbuka berhasil digelar oleh Aliansi Marak (Mahasiswa Bergerak) di Hall Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu politik praktis yang sedang marak di lingkungan kampus.
Di kampus dua UMS, diskusi publik yang digelar pada pukul 14.00 WIB, dimulai dengan pembahasan dua buah artikel milik tirto.id, yang berjudul “Mengapa Publik Terpaksa Menerima Paket Jokowi-Ma’ruf” dan artikel serupa, yang bisa dikatakan sebagai penyeimbang berjudul “Mengapa Publik Terpaksa Menerima Paket Prabowo-Sandi”.
Mengingat 2019 adalah tahun yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, diikuti dengan pemilu legislatif, isu politik kini tengah ramai dibicarakan. Kehangatan isu ini tak luput memasuki dunia akademis, khususnya universitas.
Baca Juga WR I UMS Larang Politisasi Menerpa Kampus
Sebagai pemateri pertama, Hanif menuturkan, adanya kecacatan pada proses pemilihan kedua calon presiden (capres) menjadi bahasan utama di sesi awal diskusi. Katanya, untuk mencalonkan diri menjadi capres itu membutuhkan dana yang terbilang cukup besar. “Dana yang diperlukan untuk mencalonkan diri menjadi capres minimal sebesar tujuh triliun,” ungkap Hanif, mengisyaratkan betapa besar sokongan dana yang dia maksud, Jumat (05/04/2019).
Hanif juga menyinggung terkait konstitusi yang mengatur pada peraturan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), tentang pengawasan kampanye pada pasal 24 poin D. Peraturan ini berisi tentang larangan adanya politisasi kampus. “Disana menjelaskan tentang larangan menyampaikan materi kampanye ditempat umum secara terbuka, salah satunya di lingkungan akademis,” lanjutnya menjelaskan kepada hadirin.
Rahman, selaku pemateri kedua juga menyampaikan hal serupa terkait adanya politisasi kampus. Menurutnya, politisasi kampus termasuk kampanye yang dilarang, apalagi bila difasilitasi oleh pihak kampus. “Sebab kampus sendiri termasuk dalam lingkup akademis,” ujarnya, Jumat (05/04/2019).
Reporter : Akhdan Muhammad Alfawwaz, Munasifah Rahmawati
Editor : Rifqah
