Jika KPK Dilemahkan, BEM FH UMS Akan Tempuh Jalur Hukum

0
145

UMS, pabelan-online.com – Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah berganti status jadi UU KPK. Menyikapinya, BEM FH UMS mengadakan petisi dan memasang spanduk di gedung I UMS berisi penolakan terhadap UU KPK.

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kita kenal dengan istilah RUU KPK, telah disahkan DPR RI dalam sidang paripurna 17 September 2019 yang dipimpin oleh Fahri Hamzah. Pada rapat tersebut, sebanyak tujuh fraksi partai serta anggota DPR menyatakan setuju terhadap isi RUU KPK, meskipun ada dua fraksi partai yang masih tak menerima adanya dewan pengawas.

Sontak, hal itu menuai beragam respons masyarakat, khususnya mahasiswa. Berbagai mahasiswa dari segala penjuru mulai bergerak turun ke jalan, tak gentar berdemonstrasi, menuntut beberapa RUU yang dinilai kontroversial di depan gedung DPR maupun DPRD. Tak terkecuali RUU KPK.

Menanggapi isu RUU KPK yang telah berubah statusnya menjadi UU KPK, BEM FH UMS memasang spanduk berisi pernyataan sikapnya. Presiden Mahasiswa BEM FH, Mohammad Reynaldi Syahputra menegaskan pihaknya menolak disahkannya UU KPK yang dinilai melemahkan KPK itu sendiri. Ia menilai, sidang paripurna yang membahas UU KPK tersebut dinilai tergesa-gesa dalam membuat keputusan.

Baca Juga Aksi dan Tuntutan Mahasiswa Dapat Dukungan Aliansi Akademisi

Menurut Aldi, revisi undang-undang merupakan hal yang lazim. Namun secara formal, revisi undang-undang wajib terbuka dan dipublikasikan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ia juga menambahkan, sepengetahuannya, revisi UU KPK tidak termasuk dalam Prolegnas.

Bahkan, sebelumnya DPR lebih menggencarkan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dibanding UU KPK. “Saya heran, mengapa RUU KPK yang malah lebih dahulu dibahas dan disahkan,” tuturnya, saat diwawancarai, Senin (23/9/2019).

Dalam UU KPK yang baru, ia mengkritisi beberapa poin yang dianggap dapat melemahkan KPK. Diantaranya dewan pengawas dipilih oleh DPR untuk memegang wewenang perizinan KPK dalam melaksanakan penyidikan dan penyadapan.

Mahasiswa yang akrab disapa Aldi ini mengkhawatirkan keberadaan dewan pengawas akan menjadi ruang untuk intervensi dan penghambat KPK dalam menjalankan tugas. Ia pun menambahkan, pihaknya tak segan menuntut revisi pencabutan UU KPK, jika upaya KPK dalam memberantas korupsi dibatasi ruang geraknya setelah UU KPK disahkan.

Baca Juga Puluhan Ribu Aparat Gabungan Kawal Aksi Mahasiswa 30 September

“Kita akan mengkaji dulu. Dalam artian selama satu sampai dua bulan KPK ini akan seperti apa. Apabila nanti upaya pemberantasan korupsi ternyata tersendat, mungkin kita akan menempuh jalur hukum dulu nggak masalah,” tukasnya, Senin (23/9/19).

Pernyataan serupa dilontarkan oleh seorang mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris, Aldo Aulia Afif. Aldo juga menolak disahkannya UU KPK yang menurutnya melemahkan lembaga tersebut. Ia mengkritisi dua pasal dari UU KPK yang baru, yaitu anggota KPK dijadikan ASN (Aparatur Sipil Negara) dan pengadaan dewan pengawas menurutnya dapat memperlambat KPK untuk menyelidiki terduga pelaku korupsi.

“Seharusnya KPK itu menjadi badan yang independen, sehingga dapat melakukan apa saja,” tambahnya, Selasa (1/10/2019).

Reporter : Ocavaro De Adio Hardiyanto

Editor   : Alvanza Adikara Jagaddhita & Annisavira Pratiwi