Belum Ada Payung Hukum Memadai, Mahasiswa Farmasi Tuntut RUU Kefarmasian Diseriusi

0
683

UMS, Pabelan-Online.com – Selasa (12/11/2019) lalu, mahasiswa Fakultas Farmasi (FF) se-Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan seruan aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah.

Aksi ini dilakukan sebagai momentum untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN). Selain itu, mahasiswa juga menuntut terkait adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kefarmasian. Diperjelas oleh Staf Ahli KASTRAD (Kajian Strategi dan Advokasi ISMAFARSI Joglosepur 2018-2020), Ashari Wahyu Budi Aji, satu-satunya profesi kesehatan yang belum memiliki payung hukum adalah apoteker.

Selama ini, apoteker hanya bekerja berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2009. Maka dari itu, mahasiswa Farmasi menuntut disahkannya RUU Kefarmasian. Ashari menuturkan, tujuannya  tak lain adalah untuk melindungi apoteker-apoteker pada saat bekerja, sehingga dalam melakukan pelayanan kesehatan kefarmasian bisa maksimal.

“Ada tiga tuntutan besar sebenarnya. Yaitu terkait pendidikan farmasi, perlindungan hukum, dan yang ketiga terkait pengawasan obat dan makanan,” katanya, Kamis (14/11/2019).

Ashari menjelaskan lebih lanjut bahwa sebenarnya perjalanan RUU Kefarmasian sudah dimulai sejak lama. Kabarnya pada tahun 2015, RUU ini masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun sampai akhir periode kemarin tidak ada pembahasan lebih lanjut. Maka pada periode ini, mahasiswa Farmasi tidak ingin kecolongan lagi.

Mahasiswa Farmasi secara masif menuntut RUU Kefarmasian bukan hanya masuk Prolegnas, tetapi juga masuk prioritas Prolegnas. Tuntutan yang disampaikan melalui aksi tersebut mendapat tanggapan baik dari perwakilan DPRD dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Audiensi yang dilakukan antara kedua belah pihak menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya aspirasi mahasiswa Farmasi seluruh daerah akan disampaikan DPRD Provinsi Jateng menuju DPR RI, khususnya Komisi IX. DPRD Provinsi Jateng langsung menyampaikan ke DPR RI pada hari itu juga.

Perwakilan DPR RI (Komisi IX) kemudian bertugas meneruskan aspirasi ke internal Komisi IX untuk melakukan pembahasan. Selanjutnya, Komisi IX DPR RI atau perwakilan akan memanggil Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) sebagai organisasi profesi untuk bersama melakukan rancangan. Audiensi kembali akan diadakan oleh Komisi IX DPR RI atau perwakilannya secara formal, terkait waktu akan diinformasikan lebih lanjut.

“Yang terakhir itu, jika sampai pada waktu yang disepakati, yaitu tanggal 31 Januari 2020 tidak ada perkembangan, maka mahasiswa Farmasi akan kembali aksi ke DPRD dengan massa yang lebih besar,” imbuhnya.

Dari FF UMS sendiri ada sejumlah mahasiswanya yang turut berpartisipasi dalam aksi penuntutan RUU Kefarmasian. Hal ini pun telah diketahui dan mendapat persetujuan beberapa dosen bahkan Dekan Fakultas Farmasi (FF) UMS, Azis Saifudin. Ashari mengatakan, dekan telah memberi dia dan teman-temannya dukungan secara moril untuk memperjuangkan nasib apoteker di masa depan.

Diakui Ashari pula, Azis sering memberi masukan terkait RUU Kefarmasian dan sangat mendukung Ikatan Senat Mahasiswa Farnasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) untuk meng-goal-kan RUU Kefarmasian. “Ya kebanyakan dari teman-teman yang ikut aksi mereka pakai uang sendiri untuk kesana kesini,” jelasnya, Sabtu (16/11/2019).

Baca Juga Krisis Demokrasi, Gugatan Keadilan Atas Polemik Cerpen Ditolak Putusan Hakim

Menanggapi aksi penuntutan RUU Kefarmasian oleh mahasiswa Farmasi tempo hari lalu, Muhammad Da’i selaku Wakil Rektor I (WR I) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengatakan memang saatnya tenaga-tenaga di dunia kesehatan perlu wadah. Payung hukum diperlukan masing-masing profesi khususnya Farmasi, lantaran belum ada perbedaan antar profesi.

RUU Kefarmasian bisa jadi solusi selama di dalamnya mengandung hal yang komprehensif, baik terkait dengan sumber daya manusia (SDM), praktik, obat, serta aspek yang terkait dengan kefarmasian. “Pasti akan menjadi solusi, adanya UU tentunya bisa meningkatkan peran farmasis dalam dunia kesehatan untuk melindungi masyarakat dengan baik dan adanya UU mengatur,” tuturnya, Jumat (29/11/2019).

Pria yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Farmasi UMS ini mendukung adanya RUU Kefarmasian agar sumber daya manusia dalam bidang kefarmasian bisa berdiri sejajar dengan tenaga kesehatan yang lain. Dengan adanya RUU, dapat menjamin praktik kefarmasian serta perlindungan produk kefarmasian mampu berjalan dengan baik dan imbang. Untuk itu ia menilai perlu UU Kefarmasian untuk diwujudkan.

Muhammad Da’i mengungkapkan, terkait kepentingan masa depan dunia kefarmasian yang lebih baik, mahasiswa harus menyampaikan aspirasi, tentunya diiringi dukungan dari masyarakat. “Negara kita demokrasi, kalo ada aspirasi tapi tidak ada yang menyuarakan maka tidak akan diperhatikan sebagai proses demokrasi. Kemudian masuk dalam tahapan legislasi agar menjadi UU yang sah,” pungkasnya.

Reporter           : Shaffira Nuur Fauziah, Munasifah Rahmawati, Annisa Nur Aisyah

Editor               : Annisavira Pratiwi