Duduk Perkara Penambahan SKS Ilegal di FEB UMS

0
625

UMS, Pabelan-Online.com Menyambung isu yang pernah beredar di kalangan mahasiswa FEB mengenai adanya penambahan SKS melalui pihak Tata Usaha (TU) Fakultas, tim Pabelan-Online melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Penambahan Satuan Kredit Semester (SKS) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) nyatanya merupakan sesuatu yang legal, tetapi dengan ketentuan khusus. Salah satu ketentuan tersebut mengharuskan mahasiswa yang ingin menambah SKS terlebih dahulu menerima Surat Peringatan (SP) dari pihak fakultas.

Jika memenuhi persyaratan, hal tersebut sejatinya sah mengingat adanya dasar kebijakan yang mendukung, yaitu Surat Keterangan Rektor tertanda tangan Wakil Rektor I, Muhammad Da’i, mengenai program akselerasi dan program remidi.

Menurut keterangan yang diberikan Anton Agus Setyawan, Wakil Dekan (WD) 1 FEB, adanya kebijakan mengenai program akselerasi dan remidi tersebut berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang mengharuskan mahasiswa untuk lulus selambat-lambatnya empat belas semester atau tujuh tahun pada jenjang sarjana (S1).

Dirinya juga memberikan keterangan tambahan bahwasanya program ini dikhususkan untuk mahasiswa semester tua yang kiranya terdampak oleh peraturan baru Kemenristekdikti. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peraturan ini kelak akan dicabut setelah mahasiswa-mahasiswa yang bersangkutan diperkirakan lulus, yakni tahun 2020.

“Ketika itu diputuskan (Peraturan Menristekdikti), kan banyak sekali angkatan-angkatan lama, terutama yang kita mulai dari tahun 2010. Mereka ini sudah melewati batas masa studi. Kemudian kita lakukan pemanggilan (sesuai data yang diberikan BAA-red). Itu tadi periode pertama,” ujar Anton.

Ia pun menyambung, “Program akselerasi untuk mahasiswa lama termasuk remidi dan lain sebagainya, dan mungkin juga penambahan SKS. Tetapi ini (program akselerasi, red) hanya untuk mahasiswa yang sudah mendapat SP bahwa dia akan terkena DO (Drop Out, red),” terangnya mengenai batasan mahasiswa yang berhak mengambil SKS lebih, Selasa (26/11/2019).

Sayangnya, apa yang tertuang dan menjadi iktikad baik dalam kebijakan itu kurang mendapat pengindahan dari pihak-pihak tertentu. Keterangan mengenai penyelewengan dalam pelaksanaan kebijakan pernah dibeberkan oleh mahasiswa semester lima fakultas terkait pada bulan September lalu (sebagaimana diberitakan di rubrik yang sama portal berita pabelan-online.com).

Seakan merupakan sebuah pengakuan dosa, mahasiswa yang tidak ingin disebutkan namanya itu menyatakan bahwa dirinya secara sengaja telah mengajukan penambahan SKS ke pihak TU.

Penambahan SKS tersebut di luar kuota SKS yang bisa diambil melalui input mandiri di sistem star.ums.ac.id. Seperti yang diketahui selama ini, semestinya kuota SKS yang bisa diambil menyesuaikan perolehan Indeks Prestasi (IP) pada semester sebelumnya.

Baca Juga Berkat Keberuntungan, UMS Raih Peringkat 157 Perguruan Tinggi Terbaik Asia

Sayangnya tidak semua mahasiswa tahu mengenai adanya penambahan SKS di luar kuota tersebut. Tim Pabelan Online mengumpulkan keterangan lebih lanjut dan menemukan narasumber lain.

Seorang mahasiswi semester lima, yang juga tidak ingin dicantumkan namanya ini merasa bahwa tindakan tersebut merugikan dan tidak adil, meskipun ia sendiri juga terpaksa melakukan penambahan SKS.

Karena jika tidak, ia akan tertinggal dua SKS (satu mata kuliah) dari teman-teman sekelasnya yang juga melakukan penambahan SKS.

“Sebenernya sih yang rugi itu yang nggak tahu infonya. Aku kan juga ngerasa dulu nggak tahu infonya sama sekali. Dan aku nggak niat nambah juga sebenarnya, tapi karena temen-temen semua nambah, jadi mau nggak mau aku kudu nambah kalau mau bareng sama temen-temen. Masa yang lain udah selesai gara-gara nambah, aku sendiri yang belum ambil mata kuliah itu,” ungkapnya jujur, Jumat (29/11/2019).

Dalam kasus ini, ia merasa pihak TU sendiri sebenarnya tidak mendapat keuntungan apa-apa ketika meloloskan mahasiswa semester lima tersebut untuk menambah SKS. Namun di sisi lain, secara tidak langsung ia pun merasa memiliki hak, karena telah membayar pada bank sejumlah SKS yang ditambahnya lewat TU FEB.

Tindak Lanjut Birokrat Fakultas dan Tanggapan Universitas

Menyikapi hal ini, Anton selaku WD I FEB menyatakan dirinya sudah sempat menghubungi pihak TU. Keterangan yang ia dapat menyebutkan bahwa hal-hal seperti itu (penambahan SKS oleh mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan) adalah tidak ada.

Adapun jika memang ada, ia dengan jelas menyatakan bahwa itu merupakan suatu pelanggaran sembari menambahkan bahwa kemungkinan, adanya ‘kelolosan’ seperti itu bisa terjadi saat sistem KRS di FEB sedang down/error. “Kecuali tadi, ya, pas kondisi sistem down itu. Kalau itu, saya tidak berhak mengasih statement karena itu di IT (bagian Informasi dan Teknologi, red),” pungkasnya.

Kemudian selaku Ketua Biro Administrasi dan Akademik (BAA) UMS, Triyono menuturkan bahwasanya untuk pengambilan SKS itu secara umum sama untuk seluruh mahasiswa. “Penambahan SKS harus sesuai dengan IP,” ujar Triyono, Rabu (16/10/2019).

Berdasarkan keterangannya pula, pihak BAA beberapa kali menangkap mahasiswa yang melanggar SOP (Standar Operasional Prosedur) atau standar mutu yang dibuat oleh BAA. ”Penambahan tidak sesuai dengan kesepakatan dan standar mutu tentu melanggar kesepakatan kita bersama,” tegasnya, Rabu (16/10/2019).

 

Reporter        : Akhdan Muhammad Alfawwaz

Editor              : Annisavira Pratiwi

Teks ini telah mengalami pembaruan pada Kamis, 19/12/2019 pukul 16.10 WIB