Kekerasan Terhadap Jurnalis Masih Terjadi

0
215

UMS, pabelan-online.com – Beberapa pekan lalu, marak berita mengenai kekerasan pada anggota Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Progress Universitas Indraprasta PGRI Jakarta (Unindra), kekerasan tersebut dilakukan oleh Kader Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Komisariat Fakultas Teknik Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FTMIPA) Unindra. Lantaran tulisan opini dari salah satu anggota LPM Progress yang berjudul “Sesat Berpikir Kanda HMI dalam Menyikapi Omnibus Law” yang dimuat pada 21 Maret 2020.

Menurut informasi dari Instagram @persmahasiswa, hari Minggu, 22 Maret 2020 sekitar pukul 19.08 diskusi berlangsung, tapi  berapa menit kemudian diskusi menjadi panas. Pasalnya pihak HMI yang diwakili Kevin, Abdul, Ramandi alias Remon, dan Ridwan Gusung tidak terima atas tulisan yang diterbitkan di Media LPM Progress.

Pihak dari LPM Progress juga datang untuk menjelaskan sikap dari LPM Progress. Namun, selang beberapa menit ketika korban mencoba untuk mempertanggung jawabkan tulisannya, tiba-tiba beberapa orang yang tidak dikenal datang dan terakhir, Irfan datang mengancam dengan parang pada korban.

Beberapa orang mulai mengerumuni korban, pukul 19.20 WIB korban dipukul dari belakang (ke arah telinga), kemudian korban dipukul kembali dari depan, ke arah wajah yang mengakibatkan sobek di bibir.

Teman-teman korban berusaha melindungi korban dari pukulan orang-orang yang tidak dikenal, bahkan beberapa teman korban pun ikut diserang. Kemudian korban dan teman-temannya menyelematkan diri dengan menjauhi area, tanpa sempat mengambil barang-barang mereka.

Baca Juga: Lewat Daring, LPM Natural UMS Gelar Diskusi Tentang Bullying

Namun, korban dan teman-temannya masih dikejar untuk diserang kembali. Irfan mengejar dengan motor dan menyetop mereka, lalu mengancam untuk diparang. Terdapat beberapa warga juga yang berusaha melerai.

Kekerasan yang dilakukan Oknum HMI Unindra merupakan tindakan pidana, sebagaimana yang diatur pada Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam Pasal 18 Ayat 1 disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta.

Menurut data dari Jurnal Dewan Pers, mengenai Perlindungan Terhadap Wartawan Pekerjaan Rumah Tanpa Akhir edisi 17 Juli 2018, wartawan masih kerap mengalami kekerasan saat melaksanakan tugas jurnalistik di Indonesia.

Perlindungan hukum untuk wartawan sebenarnya sudah dipertegas dalam Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut menegaskan dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

Pemberian hak tersebut sekaligus sebagai jaminan kepada wartawan dalam melaksanakan tugasnya tanpa ada rasa takut. Karena itu, kasus-kasus kekerasan dan berbagai bentuk ancaman terhadap wartawan dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelanggaran hukum.

Semua bentuk kekerasan terhadap wartawan merupakan pelanggaran hukum yang pelakunya harus ditindak. Bahkan kekerasan terhadap wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers.

Reporter                     : Cindi Ameliayana Wulandari

Editor                         : Rio Novianto