Novum UMS: Adakan Webinar Penyuluhan Hukum Bahas UU Kontroversial

0
130

UMS, pabelan-online.com – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Novum Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengadakan web seminar (webinar) Penyuluhan Hukum 2020 melalui Zoom Meeting, dengan mengusung tema “Mengukur Lebih Dalam Mengenai Undang-Undang Kontroversial” yang membahas mengenai pandangan dalam menyikapi undang-undang (UU) kontroversial.

Webinar yang diikuti oleh 200 peserta tersebut merupakan acara rutin tahunan yang diadakan oleh UKM Novum FH UMS. Tahun ini mengundang beberapa pembicara, seperti Rohmat Suryadi selaku praktisi, peneliti prospek research center dan Labib Muttaqin selaku dosen FH UMS. Kedua pembicara menjelaskan jika banyak undang-undang yang disahkan di masa pademi dan menuai banyak kontroversi dikalangan masyarakat Indonesia.

Dalam dua tahun terakhir banyak sekali UU yang menuai protes, mulai dari undang-undang KPK, RUU PKS, RKUHP, bahkan undang-undang terkait kesejahteraan buruh beberapa bulan lalu. Menurut Labib Muttaqin, itu semua terjadi karena ada aspek hukum yang kurang diperhatikan dalam pembuatan undang-undang dan partisipasi publik seharusnya ada dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011, terdapat tujuh asas pembentukan perundang-undangan, yaitu kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesucian antara jenis, hierarki, materi muatan, kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, keterbukaan, hasil kegunaan, dan dapat dilaksanakan.

Baca Juga: BAA UMS Sediakan Mesin Pencetak Transkrip Nilai Mandiri

“Asas tersebut sangat penting dalam pembentukan perundang-undangan, jadi jangan sampai ada asas yang terlupa, apalagi sampai sengaja ditinggalkan,” ungkap Labib, Sabtu (28/11/2020).

Sedangkan menurut Rohmat Suryadi, ada asas yang cenderung ditutupi karena pembahasan dini, seharusnya perencanaan ini dilakukan dengan membuka aspirasi dan partisipasi dari masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. “Jangan sampai ada tahapan-tahapan yang tertinggal,” ungkapnya, Sabtu (28/11/2020).

Webinar ini bertujuan untuk mengedukasi para peserta, baik itu dari mahasiswa ataupun masyarakat umum agar lebih mengetahui tentang hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia, karena seperti yang kita tahu, jika tidak semua kalangan itu paham hukum. Hal tersebut disampaikan oleh ketua panitia, Alfia Alfenina.

“Sehingga dengan adanya webinar penyuluhan hukum ini diharapkan para peserta setidaknya sedikit paham dan mengerti tentang hukum dan lebih selektif menghadapi isu-isu yang ada,” ujar Alfia ketika diwawancarai melalui WhatsApp, Minggu (29/11/2020).

Klara Lestari, salah satu mahasiswi FH UMS, sekaligus peserta webinar mengaku bahwa webinar yang mengulas lebih dalam mengenai undang-undang kontoversial tersebut sangat  bermanfaat dan menambah wawasan tentang hukum di Indonesia.

“Semoga tahun depan masih ada penyuluhan hukum seperti ini lagi, karena sangat bermanfaat,” ungkap Klara, Minggu (29/11/2020).

Reporter         : Alya Rahmawati Dewi

Editor             : Rifqah