UMS, pabelan-online.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Negeri Padang (UNP) menggelar aksi penolakan atas gelaran Musyawarah Rakyat (Musra) seri ke VI. Aksi ini diinisiasi oleh Gabungan Relawan Pendukung Presiden Joko Widodo pada Minggu, 6 November lalu.
Melansir dari detik.com, aksi tersebut terjadi lantaran penyelenggaraan Musra tersebut dilakukan pada area kampus UNP. Massa yang tergabung dalam aksi penolakan tersebut membawa sejumlah spanduk penolakan Musra bertuliskan “Stop Politisasi Kampus”, “Auditorium Bukan Tempat Kampanye”, dan “UNP Bersih dari Politik Praktis”.
“Kami menolak keras kegiatan-kegiatan kampanye di kampus,” ucap Irwandi, selaku Presiden Mahasiswa UNP pada saat orasi, Minggu (6/11/2022).
Aksi penolakan tersebut semata-mata bukan untuk berbuat kerusuhan, melainkan menyadarkan pada sejumlah penyelenggara Musra bahwa kampus bukanlah tempat politik praktis.
“Niat kami bukan untuk membuat rusuh, tetapi kami ingin menegaskan bahwa tidak boleh ada agenda politik di kampus. Kami menolak penyalahgunaan fasilitas kampus untuk kegiatan-kegiatan politik. Kami juga menuntut Rektor UNP untuk lebih selektif dalam pengelolaan fasilitas kampus,” tambah Irwandi, Minggu (6/11/2022).
Dilansir dari bentengsumbar.com, Husni Nahar selaku penanggung jawab pada kegiatan Musra di Padang mengungkapkan, bahwa Musra merupakan program nasional dari Relawan Jokowi yang terdiri dari 18 orang yang diputuskan melalui Rapat Kerja Nasional di Magelang bulan Juli lalu.
“Musra ini murni bertujuan untuk menjaring aspirasi rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan nasional pengganti Jokowi,” ujarnya kepada awak media, Jumat (4/11/2022).
Dikatakan oleh Husni Nahar, kegiatan Musra tersebut tidak ada tujuan politik tertentu, tetapi murni menjaring aspirasi rakyat terkait calon pemimpin bangsa yang akan menggantikan Jokowi di 2024 mendatang.
Dihubungi oleh tim Reporter Pabelan-online.com, Ach Mubarok dari Universitas Janabadra Yogyakarta yang tergabung dalam BEM Nusantara berpendapat, kalau hal tersebut kurang pantas dipandang, bahkan bisa dikatakan miris, di mana fasilitas kampus seharusnya digunakan untuk hal akademik bukan kegiatan yang berbau politik praktis.
“Kita mahasiswa bukan alergi pada politik tetapi kami lebih sepakat seandainya ketika kampus dijadikan lokasi untuk membedah wawasan daripada bakal calon pemimpin,” ungkapnya Selasa,(15/11/2022).
Mubarok menambahkan, tentunya hal tersebut akan berpengaruh apalagi yang hadir di situ merupakan orang-orang pendukung pemerintahan dan mereka enggan untuk mengkritisi pemerintah meski kebijakannya kurang pro bagi masyakat.
Menurutnya, melihat itu bisa saja mereka melakukan sebuah tekanan ataupun intimidasi pada pihak rektorat agar membatasi ruang gerak mahasiswa saat ingin menyampaikan aspirasi bagi pemerintah.
“Kurang pas penyelenggaraan di area kampus, karena kampus bukan tempat untuk politik praktis. Ketika lingkungan kampus sudah jadi tempat politik praktis maka akan mengurangi nalar kritis mahasiswa,” lanjut Mubarok.
Menurutnya, adapun efek penyelenggaraan Musra di area kampus ialah berkurangnya nilai kritis mahasiswa karena mahasiswa malah akan sibuk dan turut terjun pada bobroknya perpolitikan.
“Kita jangan pernah alergi pada politik karena kebijakan baik atapun buruk itu lahir dari rahim politik. Akan tetapi kita sebagai kaum berpendidikan harus selektif mana yang politik untuk rakyat mana politik yang untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.
Mubarok berharap agar UNP menjadi kampus yang pertama dan terakhir dijadikan sebagai tempat politik praktis.
Ia menambahkan, agar kampus sebaiknya bisa dijadikan lokasi untuk membedah ide dan gagasan dari setiap bakal calon Presiden Negara Kesatuan Repubik Indonesia ( NKRI) dengan mengadakan penyampaian visi dan misi di dalam kampus di depan ribuan mahasiswa, dosen dan civitas academica.
Reporter : Shafy Garneta Maheswari
Editor : Anisa Fitri Rahmawati
