UMS, Pabelan-online.com – Aliansi mahasiswa Tarakan menuntut program Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dalam Aksi Tapera. Tuntutan yang diberikan kepada DPRD telah disetujui dan akan direkomendasikan terhadap DPRD Provinsi Kalimantan Utara dan DPR RI.
Beberapa waktu yang lalu aliansi mahasiswa di kota Tarakan melakukan aksi demo terhadap DPRD kota Tarakan atas kebijakan pemerintahan yang tidak pro kepada rakyat. Aliansi aksi mahasiswa tersebut terdiri atas HMI Cabang Tarakan, BEM UBT, dan BEM POLTEK BISKAL untuk menyuarakan dan melakukan Aksi Tapera.
Latar belakang adanya Aksi Tapera ini disebabkan adanya program Tapera, sistem pendidikan di Indonesia yang membuat banyak anak bangsa mengubur mimpi mereka akibat kendala biaya yang tinggi, dan menyuarakan hak-hak rakyat pada hal kriminalisasi.
Melansir dari radartarakan.jawapos.com, Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus menyetujui tiga tuntutan dari mahasiswa. Namun, ia mengatakan jika tidak bisa memperjuangkan tuntutan lantaran hal tersebut bukanlah domain DPRD sebagai legislatif.
“Dari apa yang mereka sampaikan saya memberikan tanggapan tadi, memang secara lembaga kita tidak bisa menyampaikan kepastian mengenai keputusannya, saya menyampaikan bahwa saya berani mengungkapkan secara pribadi dan pimpinan DPRD kota Tarakan merupakan bagian dari yang tidak setuju dengan Tapera,” ujarnya.
Secara pribadi pihaknya tidak setuju dengan program Tapera. Menurutnya kebijakan itu tidak cocok diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Rawannya korupsi serta sulitnya penerapan program Tapera pada negara yang memiliki jumlah penduduk cukup besar.
Menurutnya, pemerintah seharusnya mendapatkan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu baru membuat programnya. Ia juga menyebutkan program tersebut belum tepat karena pelaksanaannya di negara maju masih sulit.
“Kecuali beberapa negara maju di Eropa yang penduduknya tidak besar seperti Swiss, Austria, Belanda. Sekelas Amerika Serikat saja tidak berhasil menerapkan program ini, apalagi di negara kita yang Potensi korupsinya cukup besar,” pungkasnya.
Sehubungan dengan hal itu reporter Pabelan-online.com menghubungi Ndaru Teguh Prakoso selaku selaku Koordinator Lapangan (Korlap). Terkait aksi yang telah dilakukan, menurutnya hal itu merupakan bentuk aksi mahasiswa di Tarakan bahwasanya mereka akan tetap membuka mata dan telinga terhadap isu-isu nasional.
“Dengan turunnya kami ke jalan ini juga membuktikan kami akan selalu ada di barisan perjuangan untuk memperjuangkan masyarakat yang haknya ditindas,” ujarnya, Rabu (19/06/2024).
Ndaru berharap ke depannya tuntutan tersebut akan cepat diproses agar tidak ada lagi kriminalisasi pada aktivis, tidak ada lagi komersialisasi pendidikan, dan pembatalan kebijakan Tapera. Namun ia juga harus sedikit bersabar sebab ini merupakan isu nasional yang persoalannya akan berdampak luas.
“Tentunya kami akan terus melakukan follow up isu ini dengan cara mengadakan audiensi terhadap pihak DPRD Kota Tarakan,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang berbeda, reporter Pabelan-online.com juga berkesempatan menghubungi Dicky Nur Alam sebagai salah satu mahasiswa yang mengikuti dan terlibat secara langsung pada Aksi Tapera di Tarakan tersebut. Ia mengatakan, bahwa tiga tuntutan pada aksi tersebut berjudul Tiga Persoalan Rakyat (Tapera) yang berasal dari keresahan masyarakat maupun mahasiswa atas berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat.
Ia berharap agar pemerintah dapat menarik kebijakan yang tidak pro kepada rakyat tersebut dan sekaligus berbenah dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat.
“Harapan kedepan saya bersama dengan teman teman aliansi adalah DPRD Tarakan dapat menekan pemerintah sesuai dengan tuntutan yang kami sampaikan,” harapnya, Minggu (30/06/2024).
Reporter: Aprilia Mayang Putri
Editor: Aulia Azzahra