UMS, Pabelan-online.com – Pusat Data Nasional (PDN) mengalami peretasan pada Kamis, 20 Juli 2024. Peretasan tersebut menyebabkan adanya gangguan layanan di sejumlah kementerian termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Kemendikbud Ristek mengumumkan bahwa, terdapat sebanyak 47 domain layanan di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak gangguan atas peretasan yang dialami oleh PDN. Salah satu layanan yang mengalami gangguan yaitu layanan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang terdapat di laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id.
PDN sendiri merupakan fasilitas pusat data yang digunakan untuk penempatan, penyimpanan, dan pemrosesan data, serta pemulihan data yang nantinya akan digunakan secara sharing oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. PDN dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dihubungi oleh reporter Pabelan-online.com, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret (UNS), Iwan Wisnu Anggono menyampaikan pihaknya dirasa kurang tepat untuk berkomentar terkait peristiwa terjadinya peretasan pada PDN. Pihaknya sudah berusaha melakukan mitigasi agar dampaknya tidak terlalu besar.
Akibat adanya peretasan tersebut, pengajuan terkait data KIP-K harus dilakukan kembali. Ia menyebutkan, backup data sudah dilakukan sebelum adanya peristiwa terjadi sehingga cukup mengambil data yang sudah di backup sebagai pengajuan ulang.
“Jadi kami tidak akan pernah memposisikan kecewa dengan segala persoalan yang muncul, tapi kami ingin menjadi bagian dari penyelesaian persoalan tersebut,” jelasnya, Jumat (05/07/2024).
Lanjutnya, ia menyatakan tidak adanya pengunduran pembayaran yang berkaitan dengan sistem peretasan. Dikarenakan sistem yang dimiliki oleh UNS seperti sistem pembayaran dan registrasi mahasiswa baru yang tidak bergantung dengan hal tersebut.
Pengunduran pembayaran yang dilakukan UNS bukan karena akibat peretasan tersebut. Namun dikarenakan masih banyak mahasiswa yang kesulitan dalam melakukan pembayaran, dimana sebagai bentuk pelayanan yang baik dari UNS saja.
“Kita kan mengizinkan pakai semua bank, kadang-kadang kan koneksinya ada yang tidak bagus,” jelasnya.
Berkaitan dengan mahasiswa KPI-K di UNS sendiri, menurutnya tidak terkena dampak yang disebabkan oleh peretasan tersebut. Karena sudah tercatat setiap semester tidak perlu membayar biaya kuliah.
Mahasiswa yang baru mendaftar KPI-K, saat ini masih pada tahap verifikasi untuk penentuan bahwa dirinya lolos atau tidak. Kemudian perlu sedikit waktu untuk verifikasi ajuan KIP-K untuk tahun ajaran ini.
“Tentu saja semoga lebih baik dan kami menginginkan agar kerahasiaan data-data pribadi setiap orang itu bisa terjaga dengan baik”, harapnya.
Dihubungi pada kesempatan berbeda, Mahasiswa UNS, Afifah Setyawati merasa resah karena ini sangat berdampak pada calon mahasiswa yang sudah submit di laman KIP-K namun tidak terbackup. Sangat disayangkan Institusi sebesar itu tidak mempunyai backup data yang baik.
Menurutnya hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah tentang sistem keamanan dan minimnya kesadaran pemerintah tentang keamanan data. Yang mana sangat membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurun.
“Dari sebegitu banyaknya jajaran dan pemimpin tapi kok bisa lengah dalam keamanan, lalu anggaran yang seharusnya digunakan untuk keamanan tapi nyatanya tidak terealisasi,” ungkapnya, Jumat (05/07/2024).
Ia menambahkan, pemerintah harus dapat meningkatkan sistem keamanan supaya tidak diretas lagi. Kemudian memberikan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dalam kemampuan menghadapi siber atau ancaman sejenisnya.
“Pemerintah juga perlu menerapkan sistem backup yang kuat supaya tidak terjadi kebobolan data kembali,” jelasnya.
Dalam persoalan ini, menurutnya mahasiswa bisa lebih meningkatkan kesadaran baik diri sendiri dan orang lain yang berkaitan dengan keamanan cyber. Kemudian langkah yang dapat diambil jika mereka menemukan adanya kebocoran atau peretasan data, mahasiswa dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang di kampus atau lembaga terkait untuk tindakan lebih lanjut.
“Semoga segera terselesaikan dan pemerintah lebih aware kepada tingkat keamanan data ya karena data-data itu sangat krusial dan merupakan data nasional dimana data itu harapan banyak masyarakat,” tutupnya.
Reporter : Bagas Pangestu
Editor : Kania Aulia Nazmah Nabilla
