Pabelan-online.com, UMS – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) mengadakan aksi demonstrasi untuk memeringati dua tahun Prabowo-Gibran menjabat. Mahasiswa membawakan 7 tuntutan dengan tema besar “#SaatnyaTurunkanPrabowoGibran” ke Balai Kota pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Poin-poin tuntutan yang dibawakan oleh mahasiswa UNS dipublikasikan melalui akun Instagram @bemuns. Berikut tuntutannya:
- Tetapkan Karhutla sebagai bencana nasional dan evaluasi sistem penanggulangan bencana di Indonesia
- Wujudkan pendidikan gratis yang tersistematis
- Evaluasi menyeluruh penetapan desil dan pulihkan hak masyarakat
- Pulihkan kondisi ekonomi masyarakat
- Evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Reformasi TNI Polri
- Hentikan praktik militerisme di berbagai daerah
Bakrie, seorang mahasiswa Program Studi Statistika UNS, mencontohkan bagaimana kebobrokan pemerintah saat ini. Ia mengkritik data desil, dari 280 juta masyarakat Indonesia, tingkat kesejahteraan rakyat dibagi menjadi 10 desil. Untuk desil 1 sampai desil 4 adalah mereka yang berhak untuk menerima bantuan-bantuan sosial dari pemerintah.
Akan tetapi, kata Bakrie, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia hanya sekitar 8% atau kurang dari 10%. Dengan indikator, rakyat Indonesia dikatakan miskin jika pendapatannya hanya kurang dari 20 ribu. Menurutnya, uang 20.000 rupiah tidak cukup untuk hidup sehari-hari dan merasa bahwa masyarakat dibodohi oleh penguasa yang memiskinkan rakyat.
“Sedangkan menurut Bank Dunia, indikator kemiskinan kita adalah pendapatan yang di bawah 50 ribu. Jika menurut data BPS indikator kemiskinan kita adalah kurang dari 10%, menurut indikator Bank Dunia tingkat kemiskinan kita adalah 65% atau hampir 70%. Artinya dari 10 orang yang ada di sini, 7 orang darinya adalah rakyat yang tergolong miskin,” tegasnya saat berorasi di depan massa, Kamis (22/10/2026).
Orasi lain juga disampaikan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fernanda, ia menegaskan bahwa protes tidak hanya dilakukan oleh kaum intelektual saja, tetapi juga seluruh masyarakat sipil dengan peran dan pekerjaan apa pun. “Untuk ke depannya kita pasti akan kalah kalau kita cuma seperti ini (hanya kaum intelektual yang protes -red),” ungkapnya di hadapan massa, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, gerakan yang mereka lakukan adalah gerakan reaktif. Ia mencontohkan bagaimana mahasiswa turun aksi menunggu pemerintah berbuat salah. “Nggak ada konsolidasi yang jelas. Nggak ada strategi, strategi yang ada dalam situ cuma reaksioner,” tambah Fernanda.
Ia juga menyebut bahwa gerakan mereka belum terorganisir. Namun, ia berharap bahwa pertemuan-pertemuan massa ke depannya dapat berupa pengoordinasian. Paling tidak, menurutnya, setelah aksi usai, peserta pulang bersama teman-teman baru dan merangkul dalam barisan bahwasanya besok akan turun lagi.
“Jangan lupa kalau kita pulang pada hari ini, ‘Mas, temen kita masih ini-ini saja, kenalan kita masih ini-ini saja’, berarti kita gagal,” pesannya saat menjadi orator terakhir dalam aksi demo tersebut.
Hasan selaku Direktur Jenderal Aksi dan Propaganda BEM UNS, mengatakan bahwa aksi demo kali ini tidak mengundang dewan, tetapi karena murni ingin menghadirkan bahwa UNS juga memiliki kepedulian yang tinggi atas isu-isu yang ada di Indonesia. “Jadi hari ini kita berdiri atas dasar UNS dan masyarakat,” ucapnya saat diwawancarai oleh reporter Pabelan-online.com, Kamis (22/10/2026).
Kata Hasan, aksi ini merupakan aksi kesekian kalinya dari mahasiswa UNS, dirinya percaya bahwa suara radikal yang dihadirkan di Solo bersama teman-temannya merupakan salah satu indikator di mana mahasiswa dan masyarakat masih memiliki hajat. Ia masih meyakini jika seluruh masyarakat bersatu, mereka bisa melawan musuh yang sama.
“Insyaallah maka satu hari nanti kita satu suara, kita sama-sama nanti kita mencapai kemenangan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengaku belum benar-benar bisa menghadirkan dampak yang terasa nyata melalui aksi demo karena pemerintah yang sangat anti kritik. Namun, sebagai alternatif lain, Hasan menjelaskan bahwa BEM UNS juga menghadirkan rekomendasi kebijakan.
“Jadi harapannya selain dari gerakan-gerakan yang memancing perhatian dari pemerintah, itu juga adanya aksi dari delegasi, dari diplomasi, dari ruang-ruang selain ini (aksi demo -red) kita juga manfaatkan gitu. Kalau ini memang tidak ber-impact, ada jalan-jalan lain. Semoga kalau memang tidak memberikan impact kepada government, dapat memberikan pencerdasan kepada publik,” harapnya.
Reporter: Fauziah Salma Anfihar
Editor: Muhammad Farhan
