Pabelan-online.com, UMS – Mengusung tema “Gaya Baru Militerisme di Ruang Sipil” Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Pabelan kembali mengadakan Diskusi Publik pada Sabtu, 14 Juni 2025. Forum ini diselenggarakan di Gedung Griya Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), yang dipantik oleh Guru Besar Fakultas Hukum UMS, Aidul Fitriciada Azhari.
Dalam pengantar diskusinya, Aidul Fitriciada yang pernah menjadi Ketua Komisi Yudisial periode 2016-2018, menyampaikan kekhawatirannya akan campur tangan militer dalam ruang sipil. Meski tak seagresif pada masa Orde Baru yang menguasai partai politik, parlemen, hingga jabatan-jabatan politik karena tidak bisa secara konstitusi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menguasai birokrasi dan mendapat alokasi anggaran yang besar.
“Jadi sebenarnya lebih berbahaya, karena anggaran ada di birokrasi,” ujarnya dalam diskusi pada Sabtu sore, (14/06/2025).
Dalam sesi tanya jawab, Aidul juga menanggapi rencana rekrutmen 24 ribu anggota Tamtama oleh TNI. Adanya kehadiran tentara dalam ruang sipil dengan mengambil alih pekerjaan dari berbagai sektor seperti pertanian, akan melemahkan keamanan dan pertahanan Indonesia. Sebab, TNI tidak lagi terfokus pada tugas pokok dan fungsinya, seperti keamanan di perbatasan negara.
“Anda harus khawatir tentara mengambil alih jabatan sipil, menguasai sumber daya. Itu akan memperkuat posisi militer. Suatu saat, kalau ada apa apa, Anda harus sowan dulu ke tentara,” kata Aidul.
Ketua Panitia Diskusi Publik, Herlina Damayanti, menjelaskan alasannya mengangkat tema militerisme di ruang sipil adalah minimnya kesadaran masyarakat terkhusus mahasiswa. Dalam kajian tema diskusinya, ia mengungkapkan, berbagai elemen masyarakat masih banyak yang tidak mengkhawatirkan kehadiran militer di ruang sipil.
“Sebenernya tidak sesepele itu, bisa meluas dan menurutku membahayakan kita dalam tatanan demokrasi,” jawabnya setelah diskusi pada Sabtu, (14/06/2025).
Nizam Rifyal Aufa, selaku Pemimpin Umum LPM Pabelan menambahkan penjelasan Herlina. Salah satu tujuan mengangkat tema, “Gaya Baru Militerisme di Ruang Sipil” adalah agar mahasiswa dan masyarakat paham akan batas-batas seorang prajurit aktif dalam jabatan sipil dan segala dampak ketika birokrasi dominan dipimpin oleh TNI.
“Hal ini menjadi alarm dini bahwa perluasan wewenang TNI, akan menjadi pemicu kembalinya dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang tidak mengindahkan supremasi sipil,” ucap Nizam, Sabtu, (14/6/2025)
Reporter: Aqill Adhitya
Editor: Muhammad Farhan
