UMS, Pabelan-online.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (BEM UNS) menggelar aksi pada Senin, 24 Juni 2024 di Boulevard UNS. Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan 7 tuntutan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Aksi yang digelar oleh BEM UNS pada 24 Juni lalu bukan sekadar pergerakan biasa. Aksi ini menjadi cerminan keresahan yang berkembang di masyarakat, khususnya di kalangan akademisi muda, terhadap arah kebijakan pemerintah.
Saat dihubungi oleh reporter Pabelan-online.com, Presiden BEM UNS, Agung Lucky Pradita sekaligus koordinator aksi, menekankan akan pentingnya aksi tersebut. Ia menjelaskan bahwa menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, masyarakat dihadapkan pada berbagai kebijakan yang tak hanya menimbulkan pertanyaan, tetapi juga kegelisahan yang mendalam di kalangan rakyat.
Menurut Agung, situasi ini menjadi alasan kuat bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi mereka melalui aksi demonstrasi. Ia juga menuturkan, bahwa tujuan aksi tersebut sebagai bentuk evaluasi dan peringatan untuk pemerintah.
“Keadaan bangsa Indonesia hari ini semakin tidak baik-baik saja. Dibutuhkan control balancing untuk bisa kembali ke arah dan tujuan bangsa yang baik,” ujarnya, Selasa (02/07/2024).
Tuntutan yang mereka suarakan mencakup berbagai isu krusial, mulai dari RUU TNI/Polri, Tapera, RUU Penyiaran, Putusan MA, hingga komersialisasi pendidikan. BEM UNS juga menyatakan telah melakukan kajian mendalam dengan menghimpun data dari seluruh fakultas di UNS.
“Akan ada eskalasi lebih besar lagi ke depannya dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat. Kami juga telah menyebarluaskan kajian ke masyarakat luas melalui media dan terjun langsung ke lapangan,” jelasnya.
Pihaknya juga berencana membangun koalisi yang lebih besar dan kuat, yang tak hanya melibatkan BEM dari institusi lain, tetapi juga mengajak partisipasi aktif masyarakat. Pada akhir wawancara, ia turut menyampaikan harapannya agar Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya.
“Semoga Indonesia menjadi lebih baik lagi dan bisa menjadi negara yang besar dengan masyarakatnya yang sejahtera,” harapnya.
Dihubungi pada kesempatan berbeda, Ezra Nolan Adriel Herpas, Presiden BEM Fakultas Hukum UNS sekaligus Koordinator Umum Aksi, menjelaskan urgensi di balik tuntutan tersebut. Ia menyatakan bahwa 7 poin tuntutan ini merupakan persoalan yang muncul di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang akan berakhir pada Oktober mendatang.
Ezra menyayangkan, bahwa pada akhir masa jabatan Presiden Jokowi banyak kebijakan kontroversial yang lahir tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara mendalam.
“Beberapa kebijakan yang kami soroti termasuk RUU TNI-Polri, RUU Penyiaran, komersialisasi pendidikan, dan putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah. Kami menilai kebijakan-kebijakan ini merugikan masyarakat dan berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI yang jelas-jelas bertentangan dengan cita-cita reformasi,” ujar Ezra, Kamis (04/07/2024).
Ia juga khawatir terhadap RUU TNI-Polri yang akan diperluas kewenangannya dan berimbas pada kembalinya dwifungsi atau bahkan multifungsi TNI-Polri, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu petinggi TNI baru-baru ini.
Ezra menjelaskan, bahwa tujuan utama aksi ini untuk mendesak peninjauan ulang dan pencabutan kebijakan-kebijakan yang lahir di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ia menekankan bahwa BEM UNS menuntut adanya partisipasi yang bermakna dari masyarakat dalam perumusan kebijakan.
“Kebijakan seharusnya tidak hanya mengakomodasi kepentingan segelintir orang atau oligarki, melainkan harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat luas,” tegasnya.
Dalam proses perumusan tuntutan, BEM UNS turut melibatkan berbagai elemen termasuk eksekutif mahasiswa dari masing-masing fakultas dan organisasi kepemudaan di UNS.
“Gerakan yang kami buat sudah cukup inklusif. Kami mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk tergabung dalam setiap konsolidasi,” tambah Ezra.
Sebagai tindak lanjut, BEM UNS berencana melakukan aksi media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mahasiswa terhadap isu-isu ini. Ezra juga menjelaskan bahwa mereka sedang dalam proses brainstorming dan penggarapan aksi media tersebut.
Ezra berharap melalui media, tuntutan mereka dapat dilihat oleh pemerintah. Ia juga menyampaikan jika akan terus mengadakan eskalasi.
“Karena persoalan ini harus cepat diselesaikan. Jika dipaksa untuk terus dijalankan, harus ada penyesuaian yang betul-betul melibatkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Ferisa Salwa Adhisti
Editor: Muhammad Farhan
