
Suasana Silaturahmi Nasional (Silatnas) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang semula dipersiapkan sebagai ruang silaturahmi antar mahasiswa berubah menjadi ketegangan. Acara justru diwarnai kericuhan hingga dugaan kekerasan terhadap panitia lokal.
Kericuhan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada sejumlah persoalan telah terjadi di tengah jalannya kegiatan, mulai dari keterlambatan registrasi, perbedaan pandangan mengenai mekanisme persidangan, hingga polemik pemilihan Koordinator Presidium Nasional. Ketegangan yang awalnya berlangsung di dalam forum meluas setelah sejumlah peserta meninggalkan ruang sidang dan rombongan penggembira (bukan peserta resmi Silatnas) terlibat dalam kerusuhan.
Di tengah situasi, panitia lokal turut menjadi pihak yang terdampak. Sejumlah anggota kepanitiaan dilaporkan mengalami kekerasan fisik dan intimidasi. Peristiwa ini kemudian menyisakan persoalan mengenai jalannya persidangan, tanggung jawab penyelenggaraan, serta tindak lanjut atas tindakan yang terjadi selama kegiatan berlangsung.
Bermula dari Registrasi Peserta
Wakil Presiden BEM-U UMS 2026, Faris Abid Muwaffaq, menjelaskan ketegangan mulai terlihat sejak Jumat sekitar pukul 14.00 WIB, sebelum persidangan dilaksanakan di Balai Besar Guru Penggerak (BB GTK). Saat itu, proses registrasi ulang peserta mengalami keterlambatan karena panitia diminta menunda pelaksanaannya oleh Koordinator Pusat (Korpus) yang ingin mendampingi proses tersebut.
Selain registrasi yang tertunda, sejumlah peserta juga menyampaikan keberatan terhadap mekanisme pemeriksaan yang diterapkan panitia. Mereka menginginkan agar proses registrasi cukup dilakukan dengan menunjukkan kartu identitas (ID card).
Namun, panitia tetap mempertahankan prosedur pemeriksaan yang telah ditetapkan. Faris menjelaskan banyaknya rombongan penggembira yang hadir menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan penyalahgunaan ID card. Oleh karena itu, pemeriksaan dinilai perlu untuk memastikan hanya pihak yang berhak yang dapat memasuki ruang persidangan.
Ketegangan tersebut berlanjut ketika forum mulai berlangsung. Faris menyebut kericuhan pertama terjadi pada hari yang sama sekitar pukul 17.11 WIB. Saat itu, sejumlah peserta mempersoalkan keterlambatan dimulainya persidangan serta sikap pimpinan sidang yang dianggap tidak netral.
Menurut Faris, persoalan yang disampaikan peserta sebelum kericuhan bermula lebih banyak berkaitan dengan pimpinan sidang. Ia menilai tudingan terhadap panitia lokal justru berkembang setelah kejadian tersebut berlangsung.
Perbedaan pandangan semakin terlihat ketika persidangan memasuki tahap pengambilan keputusan. Faris menerangkan mekanisme persidangan sebelumnya telah melalui pembahasan, mulai dari diskusi, lobi, hingga pemungutan suara apabila tak mencapai mufakat.
Dalam proses tersebut, pimpinan sidang sempat mengajukan mekanisme satu zona memiliki satu suara. Usulan itu kemudian mendapat sanggahan dari sejumlah peserta. Setelah dilakukan pembahasan, forum menyepakati mekanisme alternatif dengan memberikan satu suara kepada setiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA).
Faris mengatakan, setelah penghitungan dilakukan, calon yang berhadapan dengan kandidat dari Zona 3 dan Zona 5 tetap memperoleh kemenangan. Hasil penghitungan tersebut memicu keberatan dari sebagian peserta yang mempertanyakan netralitas pimpinan sidang.
“Tidak lama, mereka seakan tepuk tangan seakan-akan pimpinan sidang tidak netral dan mengancam walk-out dari forum. Pimpinan sidang menjelaskan kalau tadi sudah dituruti kemauannya,” kata Faris, Rabu (4/11/2026).
Meluas hingga Melibatkan Rombongan Penggembira
Keputusan sejumlah peserta untuk meninggalkan ruang persidangan menjadi salah satu titik yang disoroti Faris. Ia menduga keluarnya peserta secara bersamaan membuat pintu ruang sidang terbuka, sementara rombongan penggembira telah berada di sekitar lokasi.
Menurut penuturannya, setelah pintu terbuka, sejumlah orang kemudian masuk ke ruang persidangan. Situasi yang sebelumnya hanya sekadar berdebat berubah menjadi kericuhan. Faris menyebut kejadian tersebut kembali memuncak pada Jumat pukul 19.33 WIB.
Dalam peristiwa itu, sejumlah barang dilaporkan menjadi sasaran pelemparan, mulai dari kursi hingga makanan yang baru saja disediakan panitia. Kondisi tersebut membuat situasi di sekitar ruang persidangan semakin tidak terkendali.
Kericuhan tidak hanya disaksikan oleh peserta, tetapi juga dialami langsung oleh panitia yang bertugas di sekitar pintu masuk. Salah satunya adalah Sari (bukan nama sebenarnya), salah satu anggota kepanitiaan yang mengaku menjadi korban kekerasan saat kejadian berlangsung.
Ketika rombongan mulai merangsek masuk, Sari yang sedang bertugas di bagian pintu mengaku tidak sempat menghindari serangan. Ia mengalami pemukulan, tendangan, hingga jambakan dari sejumlah orang yang berada di lokasi.
“Dipukul, tendang. Ya gitu, dikeroyoklah. Sama dijambak juga,” tutur Sari, Rabu (4/11/2026).
Sari mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan korban karena saat kejadian dirinya berada di bagian luar ruangan. Namun, berdasarkan pengamatannya, terdapat tiga orang yang mengalami kekerasan di area depan pintu tersebut.
Setelah mengalami serangan, Sari diselamatkan oleh panitia lain yang menariknya menuju ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) agar dapat dijauhkan dari kerumunan dan mendapatkan perlindungan. Selain kekerasan fisik, Sari juga menceritakan adanya tekanan terhadap panitia ketika menjalankan tugas. Salah satu kejadian yang diingatnya berlangsung saat terdapat peserta yang hendak keluar untuk menggunakan kamar mandi, sementara pintu ruangan dalam keadaan terkunci dari dalam.
Kondisi tersebut kemudian dipersoalkan oleh sejumlah orang yang berada di luar. Sari menyebut situasi itu turut memunculkan tekanan terhadap panitia yang sedang berusaha menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan.
Panitia Perempuan Turut Diamankan
Kericuhan yang semakin meluas membuat panitia harus mengambil langkah pengamanan terhadap sejumlah anggota kepanitiaan, terutama perempuan. Sari menjelaskan sebelum situasi semakin tidak terkendali, panitia perempuan sempat dipindahkan ke ruang makan yang berada tidak jauh dari area persidangan.
Pemindahan dilakukan untuk mengurangi risiko mereka terdampak kericuhan. Namun, Sari mengaku tidak mengetahui secara pasti pihak yang pertama kali memberikan instruksi tersebut. Ia hanya mengingat pemindahan dilakukan secara bersamaan oleh anggota panitia lainnya.
Di sisi lain, Faris turut mengungkapkan adanya dugaan intimidasi terhadap panitia perempuan. Ia menyebut sejumlah anggota kepanitiaan menerima ajakan yang tidak pantas, diminta secara paksa untuk mengantarkan seseorang ke tempat tertentu, hingga mengalami pengejaran dan ancaman verbal.
Menurut Faris, kejadian tersebut menambah persoalan yang harus dihadapi panitia selama kegiatan berlangsung. Dampak kericuhan tidak hanya menyangkut keselamatan fisik, tetapi juga keamanan psikologis anggota kepanitiaan.
Sebagai pihak penyelenggara lokal, BEM UMS disebut telah mengerahkan sekitar 120 anggota kepanitiaan untuk menjalankan kegiatan. Faris menjelaskan mereka bekerja secara bergantian, bahkan sebagian tetap harus membagi waktu dengan kewajiban akademik yang tidak dapat ditinggalkan.
Faris menyebut pihaknya memiliki rekaman kamera pengawas atau CCTV ketika kericuhan berlangsung.
“Kami memiliki bukti rekaman CCTV yang dengan jelas menunjukkan bagaimana panitia lokal justru berada di garis depan untuk mengawal, melindungi, dan menenangkan kerusuhan yang terjadi di dalam ruang sidang,” kata Faris.
Persoalan Fasilitas dan Tanggung Jawab Kepanitiaan
Di tengah kericuhan yang terjadi, persoalan fasilitas peserta turut menjadi sorotan. Keluhan mengenai konsumsi dan pemenuhan kebutuhan selama kegiatan berlangsung disebut sebagai salah satu hal yang dipersoalkan oleh sejumlah pihak.
Menanggapi hal tersebut, Faris membantah persoalan fasilitas menjadi penyebab utama kerusuhan. Ia menjelaskan ketentuan mengenai fasilitas dan pembagian tanggung jawab telah disampaikan sejak awal melalui surat undangan, buku panduan, serta situs web kegiatan.
Menurutnya, panitia lokal hanya bertanggung jawab memberikan fasilitas kepada delegasi resmi dengan batas maksimal dua orang dari setiap kampus. Adapun biaya yang ditetapkan meliputi Sumbangan Wajib Peserta (SWP) sebesar Rp250.000 untuk setiap delegasi dan Sumbangan Wajib Organisasi (SWO) sebesar Rp250.000 untuk setiap universitas.
Faris menyebut biaya tersebut telah mendapatkan subsidi dari panitia sehingga lebih terjangkau dibandingkan kebutuhan pengeluaran sebenarnya. Sementara itu, rombongan penggembira yang datang dalam jumlah besar—mencapai tiga armada bus—merupakan tanggung jawab zona masing-masing.
“Fakta di lapangan, rombongan tersebut tidak kunjung mendapatkan fasilitas dari pihak zona yang membawa mereka. Dapat disimpulkan bahwa oknum zona yang memobilisasi rombongan ini justru tidak memikirkan dan menelantarkan keperluan rombongannya sendiri, lalu melemparkan amarahnya kepada panitia,” ujarnya.
Dua Koordinator Presidium Nasional
Persoalan lain yang turut mencuat setelah kericuhan adalah munculnya dua unggahan tahniah yang ditujukan kepada dua nama berbeda sebagai Koordinator Presidium Nasional BEM PTMAI. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai hasil persidangan dan keabsahan kepemimpinan yang ditetapkan dalam forum.
Faris menegaskan berdasarkan pemahaman pihaknya, hanya terdapat satu mekanisme persidangan yang sah dan diakui secara konstitusional dalam forum Silatnas. Ia menyebut klaim mengenai munculnya koordinator presidium nasional lainnya berasal dari proses yang dilakukan di luar persidangan resmi.
Faris menyebut Alfikri Habibullah dari Zona 1 sebagai Koordinator Presidium Nasional yang ditetapkan melalui persidangan. Ia juga menjelaskan jalannya forum turut diawasi oleh Ketua Forum Silaturahmi Mahasiswa (Fosma) Ihwan Susila, bersama Suyatmin Waskito Adi yang beberapa kali keluar masuk ruang sidang untuk memantau jalannya kegiatan.
Koordinator Presidium Nasional, Alfikri Habibullah justru menyayangkan adanya pihak yang berada di luar barisan, tetapi menyatakan tetap terbuka untuk merangkul seluruh pihak demi menjaga persatuan BEM PTMAI.
“Kita memang sangat menyayangkan hal tersebut, akan tetapi saya dan teman teman yg lain bersepakat bahwasanya kita tetap akan terbuka dan mencoba merangkul segala pihak semata hanya untuk persatuan dan kesatuan gerakan BEM PTMAI kedepannya, karena gerakan kita akan kuat jika kita bersatu dan tidak terpecah belah,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Fikri berharap seluruh zona dan kampus PTMAI di Indonesia dapat kembali hadir dalam agenda mendatang. Serta Arah gerakan BEM PTMAI, Ia ingin BEM PTMAI menjadi garda terdepan gerakan mahasiswa yang konstruktif, solutif, dan berdampak bagi bangsa dan negara.
Meski demikian, kemunculan dua klaim kepemimpinan tersebut menunjukkan adanya persoalan yang belum selesai. Perbedaan pandangan mengenai mekanisme persidangan dan pengakuan terhadap hasil pemilihan masih membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat.
Menuntut Pertanggungjawaban atas Kericuhan
Rangkaian kericuhan selama Silatnas tidak hanya meninggalkan persoalan mengenai keberlangsungan forum, tetapi juga menyangkut keselamatan panitia dan kerusakan fasilitas di lokasi kegiatan.
Faris menyatakan BEM UMS akan mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban atas kekerasan fisik maupun psikologis yang dialami anggota kepanitiaan. Pihaknya juga menyoroti kerusakan fasilitas di lingkungan UMS dan BB GTK yang merupakan instansi resmi yang berada di bawah Kementrian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Kami akan menempuh jalur yang diperlukan agar kelompok yang rusuh ini mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum maupun institusi,” ungkap Faris.
Sementara itu, Sari menyampaikan pihak kepanitiaan tengah berupaya mengumpulkan bukti-bukti terkait kejadian yang dialami. Baginya, pengumpulan bukti menjadi langkah awal sebelum menentukan tindak lanjut bersama.
“Saat ini pihak BEM sedang mengumpulkan bukti-bukti juga,” ujar Sari.
Reporter: Aulia Freyaniti Rengganis & Fauziah Salma Anfihar
Editor: Muhammad Farhan








