LPM Pabelan

Tangkapan layar unggahan akun instagram @kabinetbayangan.id

Pabelan-online.com, UMS – Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) bersama Remotivi terus mengawal persoalan penurunan konten media sosial yang diduga dilakukan secara sewenang-wenang oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Usai Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, tidak menghadiri undangan debat terbuka pada Selasa (17/11/2026), SAFEnet kini tengah mempersiapkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas tindakan pembatasan konten tersebut.

Sebelumnya, SAFEnet bersama Remotivi melakukan pemantauan terhadap sejumlah konten media sosial yang mengalami moderasi. Berdasarkan data pemantauan SAFEnet yang diperbarui pada 8 November 2026, terdapat 127 konten yang mengalami moderasi, meningkat dari 73 konten pada pemantauan 8 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten atau 75 persen dimoderasi atas permintaan Komdigi.

Temuan tersebut juga menunjukkan konten yang mengalami moderasi tidak hanya berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, tapi juga unggahan masyarakat mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Informasi mengenai peningkatan penurunan konten tersebut sebelumnya turut diberitakan SAFEnet melalui artikel berjudul “Komdigi Makin Agresif Takedown Konten dan Akun Media Sosial, Konten Karhutla Salah Satu Sasarannya.”

Menanggapi perkembangan tersebut, Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, menyampaikan pihaknya bersama Remotivi terus melakukan pemantauan sekaligus membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa kontennya diturunkan secara sewenang-wenang. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui formulir daring dengan menyertakan informasi mengenai konten yang dihapus dari media sosial.

“Dalam konteks pemantauan, Remotivi juga membuka pendaftaran sukarelawan yang melakukan monitoring terhadap media sosial, saat menemukan pengguna yang speakup di media sosial soal kontennya yang dihapus, hal itu akan dicatat dan dikonsolidasi di database pemantauan bersama,” ucapnya melalui WhatsApp, Kamis (19/11/2026).

Nenden menjelaskan setiap laporan yang masuk akan melalui proses analisis serta verifikasi untuk memastikan kebenaran dugaan penurunan konten. Salah satu bukti yang diperlukan yaitu tangkapan layar pemberitahuan dari platform media sosial yang secara eksplisit menyebutkan bahwa penghapusan dilakukan atas permintaan Komdigi. Tim juga mengidentifikasi isu atau tema dari konten yang mengalami moderasi.

“Permintaan takedown dari komdigi dapat diverifikasi jika ada screenshot notifikasi dari platform media sosial yang secara eksplisit menyebutkan bahwan konten dihapus karena ada permintaan dari Komdigi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nenden menyebutkan pemantauan tersebut belum mencakup pendataan mengenai ancaman atau intimidasi lanjutan yang diterima pengguna setelah kontennya diturunkan. Meski demikian, berdasarkan pemantauan terpisah, praktik intimidasi terhadap pengguna media sosial memiliki pola yang beragam.

“Pola untuk penghapusan konten sekarang memang beragam termasuk penggunaan intimidasi di luar platform media sosial, misalnya kontak melalui nomor hp/aplikasi percakapan, hingga intimidasi langsung dengan didatangi orang yang tidak dikenal,” ungkapnya.

Dalam menyikapi batasan moderasi konten, Nenden menegaskan kebijakan tersebut harus mengacu pada prinsip hak asasi manusia (HAM). Ia menyebutkan pendapat, kritik, satire, ekspresi politik, hingga ketidaksetujuan terhadap kebijakan publik merupakan bentuk ekspresi yang tetap harus dilindungi.

“Batasan konten harus dilihat dari prinsip HAM. Pendapat atau kritik, termasuk kritik keras, satire (red-sindiran), ekspresi politik, dan ketidaksetujuan terhadap kebijakan publik, harus tetap dilindungi,” jelas Nenden dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp, Kamis (19/11/2026).

Sementara itu, konten yang secara jelas mengandung pelanggaran, seperti ancaman kekerasan eksplisit, hasutan untuk melakukan kekerasan, maupun eksploitasi seksual, dapat menjadi dasar untuk dilakukan moderasi. Namun, pembatasan tersebut tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, serta memenuhi prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.

Menanggapi ketidakhadiran Meutya dalam debat terbuka, Nenden menilai pemerintah telah kehilangan kesempatan untuk menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola ruang digital.

“Ketidakhadiran menteri pada debat terbuka kemarin bisa dibaca sebagai hilangnya kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas mereka dalam tata kelola ruang digital,” ungkapnya.

Ketidakhadiran Meutya dalam forum tersebut sebelumnya juga diberitakan oleh Tempo.co melalui artikel berjudul “Meutya Hafid Tak Hadiri Undangan Debat soal Takedown Konten.” Pemberitaan tersebut menjadi bagian dari perkembangan polemik antara SAFEnet dan Komdigi terkait kebijakan penurunan konten di media sosial.

Sebagai langkah lanjutan, SAFEnet saat ini tengah mempersiapkan gugatan ke PTUN atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Komdigi terkait pembatasan atau moderasi konten secara sewenang-wenang. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya untuk mendorong pertanggungjawaban pemerintah dalam menjalankan kebijakan moderasi konten di ruang digital.

Reporter : Muhammad Farhan

Editor : Aulia Freyaniti Rengganis 

Penulis

  • Kuliah S1 Ilmu Komunikasi. Kontributor di sejumlah media massa dan media kampus. Bergabung di LPM Pabelan sejak 2023. Pernah menjabat sebagai Redaktur Pelaksana pabelan-online.com 2025. Kini menjabat sebagai Pemimpin Umum LPM Pabelan 2026.

Also Read

Tinggalkan komentar