Kapitalisme tak pernah lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari sejarah panjang kolonialisme, dari kekerasan yang disamarkan sebagai peradaban, dari struktur dunia yang sejak awal dibangun untuk menumpuk kekayaan di satu sisi, dan menanam kemiskinan di sisi lain.
Selama lima abad lebih, kolonialisme Eropa mempraktikkan penaklukan yang kejam di tiga benua: Amerika, Afrika, dan Asia. Sementara Amerika Serikat (AS) kemudian menyempurnakan metode itu menjadi mekanisme penguasaan yang lebih licin dan efisien. Berbeda dengan penjajahan klasik, AS tidak perlu menanam bendera atau menempatkan penduduknya secara permanen di tanah jajahan.
Setelah Perang Dunia II, dominasi dilakukan melalui ekonomi, keuangan, dan teknologi. Negara-negara yang “merdeka” memanglah berdiri dengan bendera dan konstitusinya. Namun, kebijakannya justru sering tersandera oleh utang, investasi, dan perjanjian dagang. Model baru ini dikenal sebagai neokolonialisme: penjajahan tanpa perang, tanpa gubernur kolonial, yang tetap efektif mengalirkan kekayaan dari negara dunia ketiga menuju pusat-pusat negara adidaya.
Dalam sistem ini, kekuatan negara berkembang dibatasi oleh mekanisme ekonomi yang seolah rasional dan legal. Penjeratan utang, penimpangan perdagangan, pelarian modal, dan pendominasian budaya menjadi cara baru untuk mempertahankan hierarki dunia. Penelitian Wid.World (2024) menunjukkan bahwa sejak tahun 1970 hingga 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) negara-negara kaya sebenarnya berasal dari transfer kekayaan negara-negara miskin.
Artinya, pembangunan di dunia maju secara langsung dibiayai oleh keterbelakangan yang diciptakan di dunia berkembang. Dengan begini, kapitalisme global tidak pernah benar-benar menanggalkan karakter kolonialnya. Ia hanya bertransformasi menjadi wujud lain. Aparatus militer kolonial telah digantikan oleh instrumen lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Sementara penaklukan wilayah berganti menjadi kontrol atas kebijakan ekonomi negara lain.
Pinjaman pembangunan, liberalisasi pasar, dan privatisasi sumber daya menjadi alat baru bagi ekspansi modal global. Dalam konteks inilah, apa yang terjadi di Gaza dan Iran hari ini tidak bisa lepas dari ketimpangan struktur ekonomi dunia. Gaza bukan hanya wilayah konflik, tetapi juga laboratorium kapitalisme militer.
Buku The Palestine Laboratory menjelaskan bagaimana Israel menjadikan Gaza sebagai tempat uji coba senjata, algoritma pengawasan, dan teknologi kontrol sosial yang kemudian dipasarkan ke seluruh dunia dengan label “battle tested.” Penderitaan warga Palestina bukan sekadar tragedi kemanusiaan, melainkan bagian dari rantai industri pertahanan global yang menghasilkan miliaran dolar keuntungan bagi korporasi senjata.
Setiap kali Gaza dibombardir, Lockheed Martin, Rafael Advanced Defense Systems, dan Elbit Systems adalah perusahaan-perusahaan yang diuntungkan karenanya. Bagi mereka, perang adalah mesin ekonomi. Sebuah kota dihancurkan untuk kemudian dibangun kembali dengan dana pinjaman sehingga menciptakan siklus kapital yang tak berujung.
Dalam logika kapitalisme, perang bukan penyimpangan, melainkan kebutuhan struktural untuk mengatasi krisis overproduksi dan memperluas pasar baru. Dalam sepekan terakhir, dunia kembali menyaksikan bagaimana kekerasan dijalankan atas nama stabilitas. Serangan militer AS-Israel terhadap Iran melalui Operation Epic Fury dan Roarring Lion telah menghancurkan sejumlah fasilitas militer dan sipil di Teheran. Kementerian Kesehatan Iran menyatakan jumlah korban tewas mencapai 926 orang—dan masih bisa bertambah. Pemimpin spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bahkan dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.
Rudal-rudal yang dijatuhkan atas nama keamanan (yang justru) menghancurkan rumah sakit dan pabrik, membuktikan bahwa dalam imperialisme modern, garis antara militer dan sipil telah dihapuskan sepenuhnya. Namun, yang lebih mencolok adalah cara dunia menanggapinya. Media Barat menarasikan serangan ini sebagai langkah “menjaga stabilitas kawasan”, sementara pasar global menanggapinya dengan pergerakan harga minyak dan saham industri pertahanan yang melonjak. Di sini terlihatlah bahwa perang dan ekonomi bersatu dalam mekanisme yang sama: laba.
Dampak perang itu jelas terasa hingga ke Indonesia. Nilai tukar rupiah makin melemah—mendekati Rp17.000 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga jatuh lima persen lebih. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings menurunkan outlook utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Bahkan, dua kapal tanker Pertamina dilaporkan terjebak di Selat Hormuz akibat blokade yang mengakibatkan stok BBM nasional hanya cukup untuk kurang dari 21 hari.
Dalam situasi seperti ini, keterhubungan antara perang dan ekonomi global menjadi semakin pekat. Sayangnya, di tengah ketegangan internasional yang menuntut sikap moral, politik luar negeri Indonesia justru terjebak dalam kebisuan. Presiden Prabowo Subianto, yang kini duduk di Dewan Perdamaian (Board of Peace) pimpinan Donald Trump, belum mengambil langkah tegas atas agresi tersebut.
Sikap hati-hati pemerintah dipahami sebagian pihak sebagai bentuk pragmatisme politik luar negeri yang menimbang kepentingan ekonomi. Di saat yang sama, sikap ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah abai terhadap prinsip kemanusiaan universal yang menjadi dasar politik bebas aktif Indonesia.
Menariknya, di tengah kebisuan itu, suara moral justru datang dari kalangan akademisi. Dua universitas besar di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII), secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah. UGM menolak ratifikasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS karena dinilai merugikan kepentingan nasional, sementara UII mengecam ketidaktegasan pemerintah terhadap pelanggaran hukum internasional oleh AS-Israel di Iran. Sikap dua kampus ini mengingatkan bahwa tanggung jawab moral dan intelektual tidak boleh kalah oleh kalkulasi diplomatik.
Di era globalisasi informasi, perang dan penindasan tidak lagi berlangsung di ruang tersembunyi. Semuanya bisa disaksikan secara langsung melalui layar ponsel. Namun,kemudahan akses ini menimbulkan paradoks baru: semakin sering manusia menyaksikan penderitaan, semakin mudah pula mereka menganggapnya kelumrahan. Tak jarang ketika konflik ini dibahas dalam media sosial, perdebatan justru bergeser pada isu pertentangan Sunni dan Syiah, alih-alih menyoroti inti persoalan sesungguhnya: imperialisme.
Dunia modern telah membangun peradaban yang mampu merekam setiap bentuk kekerasan, tetapi gagal mencegahnya. Sejarah memperlihatkan bahwa sistem ekonomi yang menjadikan akumulasi laba sebagai tujuan utama niscaya melahirkan konflik. Kapitalisme, dalam segala salin rupanya seperti imperialisme, kolonialisme, neoliberalisme, hingga digital, selalu berakhir pada eksploitasi manusia dan alam.
Dalam pandangan saya, jalan keluar dari krisis kemanusiaan hari ini tidak bisa hanya bersandar pada seruan moral, kebijakan negara, apalagi romantisme ideologi masa lalu. Indonesia butuh revolusi kesadaran rakyat untuk menolak tunduk pada logika pasar yang mengatur seluruh aspek kehidupan, dari harga pangan hingga arah politik luar negeri.
Kedaulatan ekonomi harus kembali menjadi inti politik nasional. Negara wajib berani menolak perjanjian yang menjerat dan memulihkan kendali rakyat atas sumber daya alamnya, sementara pendidikan harus kembali membebaskan pikiran, bukan sekadar mencetak tenaga kerja murah bagi pasar global. Namun, kesadaran tanpa pengorganisasian hanyalah api kecil yang rentan padam. Kita memerlukan wadah yang mempersatukan kehendak rakyat menjadi kekuatan politik yang berdisiplin ideologis dan terarah.
Karena itu, tugas generasi hari ini bukan sekadar mengkritik sistem atau menuntut perubahan dari atas, melainkan membangun front pelopor seperti Vanguard Party yang mampu menyatukan mahasiswa, buruh, petani, PNS bergaji rendah, kaum miskin, bahkan polisi dan militer berpangkat rendah. Mereka menjadi satu dalam garis perjuangan yang jelas, anti imperialis, anti kapitalis, dan berpihak pada kemanusiaan. Hanya melalui organisasi yang sadar arah, perlawanan rakyat dapat keluar dari moralitas spontan dan menjadi gerakan yang sistematis, terukur, dan berani menata ulang arah bangsa.
Di situlah masa depan Indonesia akan ditentukan. Bukan oleh kekuatan modal, tetapi oleh rakyat yang bersatu dalam kesadaran dan keyakinan bahwa kemerdekaan sejati lahir dari keberanian untuk memimpin dirinya sendiri.
Penulis: Fernanda Wahdani
