Sebelum tulisan ini dianggap dan dicurigai sebagai luapan kekecewaan seorang mahasiswa yang gagal menjadi pejabat kampus, ada baiknya saya memperjelas satu hal sejak awal: saya tidak sedang marah kepada seseorang. Saya sedang marah kepada sebuah imajinasi yang sudah terlalu lama dianggap normal yang bernama BEM, DPM beserta antek-anteknya. Atau yang lebih akrab kita sebut sebagai: student government.
Saya pernah mempercayainya. Sebagaimana banyak mahasiswa lain pada umumnya yang tumbuh dengan keyakinan bahwa perubahan kampus dapat lahir dari ruang-ruang kabinet, rapat kerja, pelantikan, serah terima jabatan, hingga foto bersama yang diunggah dengan takarir panjang tentang pengabdian.
Namun, semakin lama saya berada di lingkungan organisasi mahasiswa, semakin sulit pula saya menghindari pertanyaan sederhana yang terus mengganggu kepala: mengapa kampus butuh presiden? Mengapa kampus butuh gubernur?
Pertanyaan itu mungkin terdengar konyol, tetapi justru karena kekonyolannya, hal ini hampir nyaris tak pernah dibicarakan. Kampus bukan negara. Mahasiswa juga bukan warga negara. BEM tak punya wilayah kekuasaan, begitu pun dengan instrumen pemerintahan, apalagi tak memiliki kemampuan membuat kebijakan yang mengikat seluruh mahasiswa. Lantas, mengapa kita begitu terobsesi membangun miniatur negara di dalam kampus?
Kita memang memiliki presiden, menteri mahasiswa, gubernur, hingga kabinet mahasiswa. Kadang-kadang, kita bahkan juga memiliki oposisi mahasiswa. Sementara itu, yang tidak kita miliki adalah mahasiswa yang benar-benar terorganisir.
Barangkali, di sinilah letak persoalannya. BEM lahir dari imajinasi student government. Sebuah gagasan yang menganggap mahasiswa perlu belajar menjadi penguasa sebelum menjadi warga negara yang baik. Maka kampuslah dijadikan laboratorium politik. Jabatan-jabatan diciptakan. Struktur diperbanyak. Upacara-upacara politik diselenggarakan.
Masalahnya, hari ini kita tidak kekurangan simulasi kekuasaan. Yang kita kekurangan justru pengalaman membangun solidaritas.
Saya teringat ucapan seorang kawan saat konsolidasi beberapa waktu lalu. Ia berkata bahwa banyak aktivis mahasiswa hari ini ingin menjadi pemimpin, tetapi sangat sedikit yang ingin menjadi pengorganisir. Kalimat itu terus terngiang di kepala saya karena memang demikian adanya.
Kita hidup di zaman ketika mahasiswa lebih bersemangat mencalonkan diri sebagai presiden mahasiswa daripada mengorganisir mahasiswa yang uang kuliahnya naik. Lebih sibuk menyusun kabinet daripada menyusun basis massa. Lebih tertarik membangun citra daripada membangun kekuatan. Maka jangan heran apabila setiap tahun kampus dipenuhi pemilu mahasiswa yang kelihatannya tidak ada habisnya. Bayangkan, setengah tahun berlalu dan mereka belum juga selesai mengurus urusan elektoralnya sendiri.
Namun, begitu kebijakan kampus yang merugikan mahasiswa muncul, sebagian besar organisasi itu mendadak kehilangan pendengaran serta suaranya. Kalau boleh mengutip Antonio Gramsci, mereka tampaknya telah memilih menjadi “intelektual tradisional”, alias sibuk mengurus kedudukannya sendiri sambil mengira dirinya sedang mengubah dunia.
Saya jadi teringat catatan Zen RS dalam sebuah kesempatan diskusi. Bahwa problem gerakan hari ini bukan semata-mata kurangnya teori. Justru sering kali kita kelebihan teori dan kekurangan kedekatan dengan kenyataan. BEM adalah contoh paling menarik untuk melihat gejala tersebut. Di atas kertas, mereka berbicara tentang mahasiswa, padahal yang sebenarnya, mereka tak lebih dari sekadar sering berbicara atas nama mahasiswa. Dua hal itu sangat berbeda.
James C. Scott dalam Seeing Like a State pernah mengingatkan tentang bahaya ketika sebuah struktur memandang masyarakat hanya sebagai objek yang harus diatur. Dalam bahasa Scott, negara sering gagal karena terlalu percaya pada rancangan dari atas dan mengabaikan pengetahuan yang tumbuh dari bawah. Sialnya, penyakit yang sama juga menjangkiti banyak organisasi mahasiswa.
Mahasiswa diperlakukan sebagai massa yang harus dimobilisasi ketika pemilu, peserta ketika seminar, audiens ketika menjalankan program kerja, tetapi sangat jarang diperlakukan sebagai subjek politik yang menentukan arah organisasi.
Akibatnya, hubungan antara BEM dan mahasiswa sering kali mirip hubungan pemerintah dengan rakyat yang paling sering mereka kritik. Jauh, formal, dan penuh representasi semu.
Barangkali karena itulah saya semakin percaya bahwa bentuk organisasi mahasiswa yang kita warisi hari ini tidak lebih dari barang usang. Bukan karena orang-orangnya bodoh, bukan karena aktivisnya malas, tetapi karena wadahnya memang dibangun untuk tujuan yang berbeda.
BEM memang dibangun untuk mensimulasikan pemerintahan, tetapi yang dibutuhkan mahasiswa adalah alat perjuangan. Kita tidak butuh presiden mahasiswa, tetapi butuh pengorganisir mahasiswa. Kita tidak butuh kabinet, tetapi butuh solidaritas. Kita tidak butuh menteri, tetapi butuh kader yang mampu bekerja bersama mahasiswa biasa.
Tan Malaka, dalam Naar de Republiek Indonesia membayangkan organisasi pelopor bukan sebagai kumpulan orang yang sibuk memerintah dari atas. Sebaliknya, organisasi itu hadir untuk menyatukan berbagai persoalan rakyat agar menjadi kekuatan politik. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah BEM hari ini melakukan hal tersebut? Ataukah ia justru lebih sibuk mengurus dirinya sendiri?
Saya rasa jawabannya dapat dibaca dengan mudah. Lihat saja setiap pergantian kepengurusan. Energi yang dihabiskan untuk memperebutkan jabatan sering kali lebih besar daripada energi untuk memperjuangkan mahasiswa. Pertikaian internal lebih ramai daripada advokasi. Koalisi politik lebih hidup daripada konsolidasi massa. Dan yang paling ironi, banyak aktivis yang begitu bersemangat mengkritik DPR, partai politik, dan birokrasi negara, tetapi diam-diam sedang mereplikasi kebiasaan yang sama di skala kampus.
Mungkin inilah alasan mengapa saya mulai merasa bahwa masa depan gerakan mahasiswa bukan terletak pada penyempurnaan BEM, melainkan pada keberanian untuk membayangkan sesuatu yang berbeda, yaitu sebuah organisasi yang tidak dibangun berdasarkan logika pemerintahan, yang tidak sibuk menciptakan pejabat-pejabat kecil, yang bertumpu pada kebutuhan nyata mahasiswa.
Perkenalkan: serikat mahasiswa. Atau sebut saja apa pun sesuka hati kalian.
Toh, nama tidak terlalu penting. Yang penting adalah keberpihakannya. Sebab pada akhirnya sejarah tidak pernah berubah karena banyaknya kabinet yang dibentuk. Sejarah berubah ketika orang-orang biasa menemukan cara untuk berkumpul, mengorganisir diri, dan memperjuangkan kepentingannya secara bersama-sama. Dan untuk tugas itu, saya kira BEM sudah terlalu usang untuk melakukannya.
Penulis: Larasati
