Pabelan-online.com, UMS – Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Universitas (BEM U) meluncurkan platform aspirasi Publik Bicara (PURA) pada Sabtu, 4 Oktober 2025 lalu. Platform ini ditujukan untuk menampung suara dan keluhan mahasiswa di tingkat universitas.
Menteri Opini Publik BEM U, Nurul Fahri Brianda, menjelaskan bahwa ide pembentukan PURA muncul dari bidang Media dan Komunikasi (Medkom) yang ingin menghadirkan media aduan mahasiswa di tingkat universitas.
“Kami ingin membuat media aduan untuk mencurahkan keresahan mahasiswa, agar keresahan mereka bisa disampaikan secara langsung dan terarah,” ujar Fahri, Kamis, (9/10/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa perbedaan antara platform aspirasi milik BEM U dengan DPM U belum sepenuhnya jelas dikarenakan belum ada pembahasan bersama pihak DPM U.
“Kalau yang saya pahami, BEM itu sebagai pelaksana, seperti kabinet. Kalau DPM itu yang mengawasi gerakan BEM itu sesuai jalur apa nggak,” tambahnya.
Sejauh ini, ucapnya, PURA masih berada di tahap awal peluncuran. Sosialisasi baru dilakukan melalui akun Instagram resmi mereka, @bem.ums. Namun, pihaknya berencana mengembangkan sistem pelaporan dan penyampaian aspirasi yang lebih mudah dijangkau oleh mahasiswa.
“Untuk sekarang baru lewat Instagram dulu. Selanjutnya mungkin akan diperluas melalui sosialisasi, bisa melalui UKM atau forum-forum diskusi mahasiswa,” ujarnya.
Namun, saat dimintai keterangan terkait Quick Response Code (QR Code) PURA BEM yang eror, ia tidak merespons.
Sementara itu, dari pihak DPM U, Eky Muamar selaku Ketua Umum (Ketum) DPM U, mengaku bahwa permasalahan ini belum terlalu mereka dalami lebih lanjut. Eky mengatakan persoalan terkait PURA akan dibahas lebih lanjut pada rapat yang akan datang.
Meski begitu, ia mengapresiasi adanya PURA sebagai bentuk inovasi dalam meningkatkan transparansi dan komunikasi antar-lembaga mahasiswa. “Secara umum ini langkah bagus, karena bisa jadi alternatif media transparansi kegiatan lembaga. Tapi sejauh ini kami dari DPM belum terlalu mendalami soal platform itu karena belum ada koordinasi resmi,” jelasnya, Senin (13/10/2025).
Eky menuturkan bahwa dalam sistem pengawasan, DPM membagi tugas pengawasan kepada tiap komisi yang membidangi kementerian terkait di BEM. Ia berharap kedepannya koordinasi dapat ditingkatkan agar fungsi kelembagaan di tingkat universitas dapat berjalan dengan baik.
“Kalau platform ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal, tentu dampaknya positif bagi mahasiswa dan universitas. Tapi kalau tidak berjalan efektif, ya, akan kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Ahmad Zaki selaku anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ahmad Dahlan, menilai hadirnya PURA ini sebagai langkah positif yang sejalan dengan peran organisasi mahasiswa.
“Menurut saya, ini langkah bagus. Memang sudah seharusnya organisasi seperti BEM dan DPM menyediakan wadah aspirasi agar mahasiswa bisa menyampaikan ide atau keluh kesahnya,” tutur Zaki, Selasa (14/10/2025).
Namun, Zaki juga mengaku bahwa dirinya belum mengetahui secara langsung tentang keberadaan platform tersebut karena sosialisasinya masih terbatas. “Saya pribadi belum pernah mendengar langsung tentang platform itu. Mungkin karena sosialisasinya baru lewat Instagram dan belum sampai ke semua mahasiswa,” katanya.
Ia menambahkan bahwa dalam praktiknya, mahasiswa umumnya lebih sering menyalurkan aspirasi melalui BEM karena forum-forum diskusi atau aduan biasanya difasilitasi oleh lembaga tersebut.
“Biasanya kalau ada forum, saya lebih menyampaikannya lewat BEM. Tapi kalau tidak ada, bisa juga lewat DPM karena mereka juga punya formulir aspirasi masing-masing,” ujarnya.
Reporter : Mg. Aulia Freyaniti Rengganis & Mg. Khansa Faizah Zahra
Editor : Ridhwan Nabawi
Dari pada buat PURA tindak lanjuti dulu Dari Aspirasi Audiendi Rektorat mas mas yang terhormat