Setelah tersandung hingga lebih setengah tahun, sidang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Laluta Continua yang ditangguhkan sejak Februari lalu, kini kembali dilanjutkan. Di hari pertama pembahasan sidang, hanya ada 1 dari total 65 anggota kabinet yang hadir. Wajar bila musyawirin yang telah menyempatkan hadir kecewa karenanya. Tentu tak banyak yang dievaluasi ketika yang hadir hanya Menteri Luar Negeri Naufal Aulia Darojat saja.
Berita dengan tajuk “Sidang Pleno IV Hanya Dihadiri 1 dari 65 Kabinet BEM UMS”, rupanya tak cukup menyentil rasa tanggung jawab jajaran kabinet untuk sekadar hadir—yang entah membaca berita tersebut atau tidak. Esoknya, alih-alih makin banyak, cuma Presiden Muhammad Naufal Fajar yang hadir—meski via Google Meet karena sedang tertimpa musibah. Sama halnya dengan peserta sidang seperti UKM se-UMS yang seharusnya mengevaluasi, mereka juga absen. Lagi-lagi peristiwa ini membenarkan pepatah “Pemimpin adalah cerminan rakyatnya”.
Masalah-masalah baru pun mengemuka di sidang hari kedua. Selain transparansi laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang kembali dipersoalkan, forum juga menyoroti buruknya koordinasi antara BEM dan DPM, lemahnya komunikasi internal kabinet, hingga tidak lengkapnya bukti transaksi penggunaan anggaran. Ketidaktahuan adanya reshuffle pejabat setingkat biro adalah contoh kelalaian besar.
Ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana pun memicu kecurigaan, terlebih setelah Naufal Fajar menyatakan dirinya tidak memegang uang organisasi. Di sisi lain, absennya anggota biro keuangan membuat berbagai pertanyaan peserta sidang tidak dapat dijawab secara langsung.
Kondisi tersebut diperparah dengan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana, yang turut melemahkan validitas capaian kinerja biro yang diklaim mencapai 60 persen. Sederet persoalan itu akhirnya membuat sidang kembali ditunda hingga BEM dapat melengkapi LPJ beserta bukti-bukti transaksi yang diminta.
Padahal, persoalan akibat kurangnya harmoni dan kolektivitas lembaga ini—yang berdampak pada hilangnya semangat anggota—sebenarnya sudah terendus sejak lama. Dugaan komunikasi internal yang carut-marut membuat informasi hanya berputar-putar dan mandek di kalangan biro, sehingga lapisan kementerian ke bawah justru tak tahu menahu. Hal itu menjadi indikasi kuat ketiadaan rasa percaya antar kabinet, sekaligus penghambat profesionalitas dalam mengemban amanah tersebut.
Mau bagaimanapun, yang dihadapi kabinet ini sejatinya adalah masalah fundamental. Ada masalah sepele di awal yang tak dibereskan, hingga menimbulkan efek bola salju dan semuanya menjadi sekusut ini. Apa pun yang terjadi, presiden BEM tetaplah harus bertanggung jawab mulai dari sekadar mengonsolidasikan jajaran kabinetnya untuk hadir dalam sidang, hingga mengumpulkan nota-nota transaksi yang tak jelas juntrungannya.
Upaya itu bisa dimulai dengan melobi kabinet yang tersisa dan memahamkan mereka akan pentingnya bertanggung jawab atas amanah yang diembankan. Walaupun tak bisa dimungkiri bila menjalankan amanah memanglah berat. Namun, sepanjang tidak ada niat jahat, melakukan hal yang benar, dan bertanggung jawab, seharusnya hadir dalam sidang juga tidak pernah menjadi masalah. Kalau pun sudah semuak itu, paling tidak, lepaskan tanggung jawab tersebut dengan sehormat-hormatnya, bukan dengan menelantarkan masalah dan segudang tanda tanya lalu enyah begitu saja.
Musim masa ta’aruf (masta) sudah di depan mata. Semua UKM dan ormawa tentu tak ingin asumsi dan kabar miring yang tak berdasar soal BEM terus mengemuka di sana-sini, bahkan sampai tiba di telinga mahasiswa baru, yang kemudian tiba-tiba ikut mengutuk dan mencerca institusi BEM tanpa tahu duduk perkaranya. Jika masih ingin membuktikan bahwa Kabinet Laluta Continua memang bijaksana, berintegritas, dan bertanggung jawab, maka inilah saatnya.
