Isu tentang Student Goverment masih sangat relevan untuk dibahas. Melihat bahwa perkembangan Student Goverment di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mulai menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kualitasnya. Mahasiswa seakan tak sadar bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam dimensi ruang mahasiswa. Student Goverment merupakan proyeksi dari negara ini sendiri.
Ketika mahasiswa tak paham bagaimana mekanisme negaranya berjalan maka sudah dipastikan masa depan negara ini sedang tidak baik-baik saja. Faktor pandemi juga turut membuat perhatian mahasiswa akan kehidupan kampus menjadi menurun dan juga melemahnya kaderisasi. Namun pandemi bukan menjadi satu-satunya alasan penurunan drastis tersebut, melainkan ada beberapa faktor yang menjadi “tim sukses” dalam kasus ini.
BEM UMS yang saban hari pincang dalam berkomunikasi antar sesama pengurus BEM-F dan juga kepada beberapa UKM di UMS kini mulai sedikit menyadari kesalahannya dan berupaya memperbaiki di akhir periode kepengurusannya. Memang terlihat sedikit naif, namun saya tetap mengapresiasi kinerja mereka walaupun harus dipecut dahulu untuk bergerak bagaikan kuda balap.
Namun masih ada beberapa poin yang dilupakan BEM, terkhusus presiden mahasiswa yang menjadi “public figure” dan panutan mahasiswa UMS secara umum. Keduanya telah gagal dalam mengedukasi dan mensosialisasikan urgensi Student Goverment. Itu terbukti dari adanya calon tunggal dan pemilihan secara aklamasi yang tidak mengikutsertakan mahasiswa UMS secara luas.
Dalam program kerja Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) BEM UMS tertera bahwa salah satunya adalah melaksanakan pemilwa yang di mana tujuannya adalah mengajak mahasiswa turut andil ambil bagian dalam menyemarakkan pemilihan mahasiswa di kampus. Namun nyatanya nol, Mendagri UMS belum bisa merealisasikan hal itu yang terindikasi dari adanya paslon tunggal dan minimnya partisipasi publik.
Memang keberadaan calon tunggal dalam pemilwa tidak langsung memberikan citra politik UMS yang buruk. Namun, hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing BEM Fakutas tidak memiliki atensi lebih terhadap tampuk kepemimpinan di UMS. Secara tidak langsung itu sudah merusak profil negara yang demokratis ini. kembali lagi ke statement awal bahwa Student Goverment kampus adalah miniatur negara, dimana jika masyarakatnya acuh tak acuh maka bisa diprediksi bagaimana kondisi negara kedepannya.
Selain BEM, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) juga patut bertanggung jawab atas butanya mahasiswa UMS atas pemilwa dan acara politik kampus lainnya. DPM selaku badan legislatif yang bertugas sebagai penyampai aspirasi mahasiswa sepatutnya menggambarkan sifat dan kemauan mahasiswa itu sendiri. Jika poin-poin tersebut malah tidak ada dalam DPM atau malah bertentangan, maka Kinerja bahkan independensi DPM patut dipertanyakan.
Apakah DPM masih berpihak terhadap kepentingan mahasiswa, oligarki atau bahkan kepentingan pejabat kampus? Sosialisasi perihal pemerintahan mahasiswa harusnya sering atau bahkan selalu digaungkan DPM demi terciptanya politik kampus yang demokratis.
DPM juga memiliki fungsi pengawasan yang mana dalam hal ini DPM telah gagal dalam menjalankan fungsinya sendiri, ini terlihat dari berbagai proker yang berjalan tidak optimal dan tidak tuntas. Hal ini menimbulkan banyak spekulasi liar dalam internal mahasiswa UMS itu sendiri, mulai dari anggapan bahwa semua yang terjadi sudah terpola sejak awal hingga naiknya paslon tunggal, ada juga anggapan bahwa KPUM telah bekerja sama dengan beberapa oknum untuk kemudian mengurangi partisiasi mahasiswa dalam pemilwa.
Itu terbukti dari adanya surat peringatan II yang di luncurkan PANWASLU UMS beberapa hari lalu. Isinya tentu adalah setumpuk kejanggalan yang ada dalam tubuh KPUM, mulai dari tidak adanya tranparansi data, minimnya sosialisasi dan masih banyak lagi.
Kemungkinan lainnya adalah karena memang mahasiswa UMS telah melupakan jati dirinya sebagai mahasiswa hingga buta akan politik yang ada di kampus. Penyebab paling besarnya mungkin adalah pandemi yang mengharuskan mahasiswa belajar dari rumah tanpa mengenal kampus dan kehidupan politiknya. Namun jika seperti itu tetap saja BEM dan DPM yang patut disalahkan, mereka seharusnya mampu membaca realitas itu dan mencari solusi alternatifnya. Namun di sini BEM dan DPM tidak menunnjukkan kesungguhan dalam melakukan hal itu.
Yah, pada akhirnya itu semua masih berupa kemungkinan yang saya prediksi selama melihat politik yang ada di kampus. Semoga saja hal-hal di atas tidak benar-benar terjadi di bumi UMS. Kedepannya saya berharap peran BEM dan DPM dapat dijalankan sebagaimana mestinya, juga kesadaran mahasiswa UMS dalam melihat dan menjadi pemain dalam politik di kampus.
Baca Juga : Pro dan Kontra Eksistensi Akun Mahasiswi Cantik
Penulis : Kowalski (Nama Pena)
Mahasiswa Aktif Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
Editor : Mulyani Adi Astutiatmaja
