MBG TV adalah kanal baru di televisi yang diluncurkan pada Februari 2026 lalu. Melansir dari tempo.co, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji mengkritik keras rencana peluncuran MBG TV oleh pemerintah. Ia menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap persoalan mendesak di lapangan, terutama terkait kasus keracunan makanan pada anak sekolah dan lemahnya pengawasan program.
Forum Ketahanan Pangan Nasional dan Gizi Indonesia atau Jupnas Gizi Indonesia merupakan pihak yang menginisiasi MBG TV. Disisi lain Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan program MBG TV tidak ada kaitannya dengan BGN, disisi lain ia mendukung inisiatif Jupnas Gizi Indonesia yang ingin mengedukasi gizi.
Rival Achmad Labbaika yang merupakan Ketua Forum Jupnas Gizi Indonesia menyebut siaran MBG TV nantinya akan berisi materi edukasi dari BGN, edukasi dapur gizi, standar higienitas sampai pelaporan pembukaan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Reporter Pabelan-online.com berhasil mewawancarai Dosen Komunikasi Politik, Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Andika Sanjaya pada Jumat (6/3/2026). Ia menilai pemerintah harus gerak cepat jika MBG TV bukan berasal dari pemerintah karena akan menimbulkan masalah.
Menurut Anda akan dibawa ke arah mana program MBG TV ini?
Jadi begini, kemarin saya mencari ternyata MBG TV itu pemerintah masih ragu-ragu. Soalnya yang saya baca justru tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Ada yang komentar kalau itu bukan dari pemerintah. Jadi sebenarnya agak rancu juga ketika ada nama MBG di situ. Tapi menurut informasi yang beredar, bukan dari pemerintah.
Lalu itu dari siapa?
Padahal, kalau misalnya dari pemerintah, masih polemik MBG itu, kan seperti program yang punya niat tulus atau baik ya, cuma kan masih polemik dan tiba-tiba ada stasiun TV yang mengatasnamakan pakai nama MBG itu. Masalahnya, itu benar punya pemerintah atau tidak? Kalau semisal dari swasta, menggunakan nama MBG kan aneh ya?
Kira-kira pola komunikasi seperti apa yang akan digunakan di MBG TV untuk menyiarkan tayangan?
Kalau dari sekilas yang saya baca itu tentang gizi. Tapi kan kalau TV itu kan ada tema utama, nanti ada tambahan yang lain pasti. Cuma ini katanya buat gizi. Nah kalau itu gizi, berarti semakin mengerucut ke inti yang sangat berkaitan dengan MBG. Masalahnya, apakah stasiun TV itu milik pemerintah atau tidak, sebenarnya itu yang jadi polemik juga.
Tapi, menurut Anda, akankah MBG TV menayangkan berita buruk?
Kalau menurut saya, kecil kemungkinan, pernah dengar GNFI? Itu adalah media yang mengungkap sisi baik tentang pemerintah, semua. Kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia, di satu sisi kita merasa sebagai WNI itu kadang-kadang, “Indonesia kok begini ya?”. Dia (GNFI -red) memunculkan wacana agar orang-orang itu tidak lihat dari sisi buruk Indonesia, akhirnya ada yang namanya GNFI. Itu sebagai contoh ya.
Kemudian MBG TV ini ada kemungkinan, kan kita melihat, bagaimana implementasi MBG di masyarakat. Ada yang protes, ada yang menolak ingin tidak lanjut. Cuma, mungkin media itu bisa difungsikan untuk itu. Saya juga belum paham apakah ini dari pemerintah atau swasta.
Jika ini program pemerintah, bukannya hanya bakal membuang anggaran saja?
Nah kalau itu jika dari pemerintah, sebenarnya polemik ya masalah anggaran itu. Mungkin kalau bikin stasiun TV, akan ada dana lagi. Itu misalkan bukan dari pemerintah stasiun TV nya, pemerintah harus gerak cepat. Jangan sampai, ketika misalkan MBG TV itu hadir bisa membahayakan program utamanya.
Kenapa bisa membahayakan?
Kalau misalkan MBG TV itu ada anggaran dari pemerintah ya masyarakat akan protes. Kalau semisal bukan dari pemerintah ya, nah seseorang diperbolehkan membuat stasiun TV dengan nama itu, nanti kan ada masalah polemik.
Jika dari pemerintah apakah bisa menjadi alat propaganda?
Jadi begini, namanya media itu adalah alat buat rezim. Jadi, misal kita punya media, itu pasti tujuannya sesuatu. Dalam penelitian saya, itu ada yang namanya teknologi politik. Teknologi politik itu bagaimana suatu entitas atau pimpinan politik menggunakan media untuk kepentingan publik. Medianya itu, ya, MBG TV itu, salah satu media untuk kepentingan politik, kepentingan apa itu saya tidak tahu.
Pasti ada yang diuntungkan jika media itu berhasil. Apakah media itu efektif atau tidak? Apakah efisien? Penontonnya siapa saja? Apakah pada mau menonton? Itu belum bisa dikatakan efisien. Padahal kalau misalkan media itu berhasil, manfaatnya besar, bisa langgeng itu rezim. Tapi kalau itu bukan dari pemerintah, justru bisa jadi tidak enak itu.
Menurut anda bentuk komunikasi lewat TV seperti ini ditujukan untuk audiens yang bagaimana?
Sinetron itu masih ada di TV tidak? Kenapa sinetron itu masih ada? Ya karena masih ada yang menonton. TV itu masih ada yang menonton. Targetnya kan komunikasi. Jadi mungkin itu sasarannya bukan Gen Z, tapi orang-orang yang sudah ditarget. Tidak mungkin kan, stasiun TV tidak tahu mau menyasar ke mana. Ini menyasarnya ke siapa?
MBG kalau Anda lihat kan tergantung orang-orang yang diuntungkan dari itu. Kalau misalkan manfaat itu kan mendukung saja. Tapi kalau misalkan tidak memberi manfaat atau justru dirugikan, itu kan masyarakat bakal komplain. Atau merugikan secara langsung ya, misal kayak uang negara dikorupsi.
Jadi tergantung, MBG TV ini juga sama, bisa jadi positif atau negatif, masyarakat nanti menerima atau tidak. Bayangkan saja ada orang-orang yang misalkan, MBG itu produksi, pasti kan dibayar lebih tinggi misalkan. Itu kan untung tiap hari, langsung jadi orang kaya baru kan? Nah, tapi ketika MBG TV, apakah dia bisa memberikan benefit? Manfaat? Peluang untuk masyarakat? Tapi kalau tidak, pasti langsung bakal dikritik.
Kecuali kalau dari masyarakat mendapat manfaat dari situ. Ini kan dari awal muncul langsung ke politik. Misalnya, kalau itu berjalan ya, sebagai kaum intelektual ya mengawasi saja, tahu nanti ujungnya sampai mana. Mahasiswa juga memantau kan, apakah ini dari partai? Tapi tidak mungkin kan. Kalau dari politik semuanya mungkin, awalnya apa nanti tiba-tiba jadi apa. Kunci dari politik itu, salah satunya itu exposure.
Reporter: Irsyada Al Mumtaz
Editor: Fauziah Salma Anfihar
