Ilustrasi: Shendyka Akmal Oktara

Pertengahan tahun 2026 ini, masyarakat dihebohkan dengan kemunculan lagu “Mas Bahlil Ganteng”, Strategi komunikasi politik berbasis humor tersebut kini dinilai menjadi instrumen mutakhir dalam merebut atensi publik di Indonesia. Melansir dari Suara.com, lagu viral “Mas Bahlil Ganteng” atau MBG dinilai menjadi contoh bagaimana sarkasme di media sosial dapat berubah menjadi alat penguatan citra politik.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai fenomena tersebut menunjukkan cara kerja algoritma media sosial yang mampu mengubah kritik menjadi popularitas. Menurut Fajar, pada awal kemunculannya, lagu tersebut banyak dipahami sebagai bentuk sindiran terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Namun seiring berjalannya waktu dan tingginya tingkat penyebaran di media sosial, makna kritik yang terkandung di dalamnya perlahan memudar.

Lebih lanjut, Reporter Pabelan-online.com berhasil mewawancarai Dosen Komunikasi Politik, Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Andika Sanjaya pada Senin (8/5/2026). Ia menilai masyarakat menggunakan meme sebagai sarana kritik yang inovatif. Hanya saja, politisi juga menggunakan cara yang sama untuk menaikkan popularitasnya. 

Bagaimana Anda menanggapi fenomena ini?

Jadi dari masyarakat sendiri sebenarnya ketika membuat meme itu karena mereka berhati-hati kayak membuat sindiran atau refleksi politik, keresahan masyarakat. Tapi disisi lain, yang namanya politisi menggunakan itu untuk merangkul masyarakat. Hanya saja untuk kasus Bahlil itu memang lain. Jadi  istilahnya masyarakat membuat konten tapi beliaunya itu nggak marah. Malah justru itu dijadikan semacam jalan agar orang-orang lupa (akan tindakan masalalu –red). Akhirnya jadi sarana bagi Bahlil untuk menaikkan namanya. Tapi sebenarnya itu dari keresahan masyarakat.

Apakah strategi semacam ini memang sudah lumrah dalam dinamika kampanye politik kita?

Kalau saya melihatnya memang cara yang dari dulu ada ya. Selama ada kampanye, yang namanya meme politik itu tetap jalan, apalagi di era sekarang di sosial media, berbagai cara digunakan. Nggak yang 2024, tahun 2019 pun sudah banyak. Memang itu adalah teknik ya, dan Prabowo menang juga gara-gara juga itu.

Mengapa pendekatan visual dan humor ini justru lebih mudah diterima dibandingkan adu data atau gagasan?

Sekarang masyarakat sudah kritis, tapi disisi lain ketika ada pendekatan yang berbau humoris itu masyarakat biasa kena. Bisa jadi karena teknik mereka tuh macem-macam. Jadi jangan dibayangkan kalau teknik kampanye pemenangan itu cuma humor. Dan salah satu yang mungkin cocok di Indonesia, humor itu ya cukup bagus.

Seberapa besar peran algoritma media sosial dalam melanggengkan strategi komunikasi politik yang sifatnya sensasional atau gimmick ini?

Jadi gini, kalau kita main di Twitter itu ya. Itu, banyak pejabat yang agak takut. Karena isinya orang-orang yang kritis. Dan yang terbaru ini Threads ya. Tapi kalau misalkan kita main di TikTok atau di Instagram. TikTok itu ada FYP (For Your Page –red), Misalkan melakukan kegiatan meme, ada (tren –red) apa ditiru. Pejabat di Instagram sama TikTok itu kalau misalkan menggunakan itu, ya viral. Istilahnya mengikuti arus.

Apakah terdapat korelasi langsung antara tingkat literasi politik masyarakat dengan keberhasilan strategi rebranding para politisi ini?

Literasi itu kan intinya upaya orang-orang tertentu seperti kita untuk mengingatkan masyarakat bahwa tidak terkoyak di situ. Tapi kenyataannya masyarakat sendiri pun banyak yang terbuai juga. Kita misalnya mau ngasih tau kalau ini tokoh ini seperti ini lho. Tapi ketika dia (politisi-red) bisa memainkan peran di meme itu, kita juga tidak ada pengaruhnya. Saya melihat nggak setiap pejabat itu bisa berperan di sosial media meme. Jadi memang ada yang bisa, ada yang enggak. Nggak gampang lho untuk meme itu. 

Karena konten tersebut dikonsumsi oleh audiens yang masif. Apakah anda melihat benturan antara upaya literasi politik masyarakat dengan kenyataan di lapangan?

Ada, Kita waktu di pemilu kemarin, ada yang sampai menangis karena konten di sosial media. Padahal kita nggak tau kenapa alasannya menangis, kita cuman bertanya-tanya, “Kenapa?” Tapi pada kenyataannya, masyarakat itu banyak. User itu banyak. Gen Z itu mungkin ada perbedaan landscape dalam menggunakan sosial media di kalangan milenial atau di kalangan Gen Alpha. Kita nggak mungkin bisa mengatur semua, namun mengingatkan literasi politik itu juga tetep perlu. Kenyataannya penggunaan sosmed itu kan banyak sekali. Jumlah akun sosmed itu jauh melebihi jumlah penduduk Indonesia, agak susah juga untuk mengatur itu. Tapi kalau akademisi pasti akan berupaya mengingatkan literasi politik.

Faktor pop culture apa yang membuat Gen Z begitu mudah terpengaruh dan merasa terhibur oleh gimmick tersebut?

Saya melihatnya Bahlil itu termasuk kalangan menteri yang banyak orang yang tau. Mungkin persepsi (masyarakat-red) ada yang pertamanya mikir ‘oh ini yang gini-gini’. Ketika ternyata ada musik itu, justru malah membuat sebagian orang ‘terhibur’. Saya melihatnya memang itu suatu blessing in disguise dari Bahlil. Karena kalau di TikTok sekali ada lagu yang viral itu kaya enak banget buat FYP gitu. Nah itu momentum, mungkin dari pihak timses (Tim Sukses –red), tim politiknya mungkin ada cara apa.

Apakah ada indikasi skenario dari politisi yang sengaja memproduksi meme demi menutupi rekam jejak masa lalu yang dinilai buruk oleh masyarakat?

Itu bisa sekali. Jadi istilahnya kaya politik itu membentuk, mengendalikan pembentukan opini publik, ada istilahnya spin doctor. Seperti kita mengubah persepsi masyarakat melalui cara apa. Contohnya waktu Pilpres, circle-nya mereka pasti yang membuat skenario-skenario itu kan. Spin doctor itu ada, dan nggak kelihatan. Kadang-kadang orang yang ngatur itu nggak kelihatan.

Kalau dari sudut pandang ilmu komunikasi, apakah fenomena meme politik ini merupakan ancaman bagi iklim demokrasi?

Saya melihatnya sebagai warna ya. Kalau zaman sekarang namanya campaign itu pasti ada yang memainkan bermacam cara. Tinggal (bagaimana-red) bisa mengingatkan masyarakat. 

Untuk menghadapi narasi gimmick yang kerap mengaburkan substansi politik, seperti apa seharusnya masyarakat memposisikan diri?

Masyarakat sekarang sebenarnya saya pikir sudah pada pinter-pinter. Kadang-kadang saya ngeliat di sosmed itu misalkan ada figur tertentu muncul, kalau kita amati komen-komennya itu sudah banyak yang sangat berpikiran negatif gitu. Masyarakat sebenarnya sudah menjalankan perannya. Nggak serta merta kayak zaman dulu, misalkan pesan disampaikan melalui media mainstream, orang langsung percaya. Kritis itu pasti, cuman ketika sudah dihadapkan dengan pemilihan itu beda lagi urusannya.

Melihat pola saat ini, bagaimana prediksi Bapak mengenai lanskap kampanye politik ke depan?

Ya pasti bertambah. Jadi kita udah di era post-truth. Malahan sekarang ini bukan (hanya-red) politisi, tapi PR (Public Relation) kadang membuat krisis itu sendiri. Kalau dulu PR perusahaan atau politisi itu menghindari krisis, Sekarang kita justru menginisiasi krisis. Tapi nanti dibenerin, dan kita harus nge-handle itu.

Reporter: Aditya Putra Purnama

Editor: Fauziah Salma Anfihar

Penulis

  • Aditya Purnama Putra

    Kuliah S1 Ilmu Hukum, bergabung di LPM Pabelan sejak 2025. Kini menjabat sebagai Manajer Diskusi 2025.

Also Read

Tinggalkan komentar