Alasan Berita DPN UMS Tak Pantas Dihargai

Beberapa hari setelah Masa Ta’aruf (Masta) berakhir, mahasiswa baru—yang kadang lebih mencintai kampusnya ketimbang kampus mencintai mereka—mulai mengenal akun Instagram @dpn.ums. Di sana, mereka mendapati kenyataan pahit: kampus tercinta rupanya sarat dengan masalah. Sederet masalah mulai dari pelecehan seksual, maling, kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang semrawut, skandal organisasi, dosen, hingga jajaran rektorat, beserta hal ihwal sambatan tetek bengek DM mahasiswa, banyak diungkap di akun tersebut.

Jika Anda belum tahu akun tersebut, bagus. Memang sebaiknya Anda tak usah mengetahuinya sama sekali. Sebab, apa yang disajikan lebih mirip desas-desus ketimbang berita. Mengandalkan tangkapan layar anonim sebagai “bukti”, lalu menyulut emosi publik dengan narasi setengah matang, bahkan dengan mencak-mencak dan misuh-misuh adalah resep lawas dari dapur akun gosip.

Tentu, ada kalanya DPN dianggap berjasa. DPN pernah menaikkan isu-isu yang tak terendus oleh publik. Berkat jumlah pengikut yang besar, publik dapat tercerahkan, paham, dan tahu bagaimana harus bersikap. Misalnya, isu pelecehan mahasiswi yang pelakunya ternyata adalah dosen pembimbingnya sendiri. Wajar jika citra DPN naik tajam berkat isu tersebut. Media nasional bahkan turut meliputnya.

Selanjutnya, seperti yang sudah-sudah, kini DPN menjadi wadah banyak korban kekerasan seksual yang ingin berkeluh kesah. Sebab, bagi para korban, DPN adalah pahlawan sejati. Tapi, ini bukan tentang baik dan buruk atau benar dan salah lagi. Pasalnya, media DPN merupakan media yang tak ada bedanya dengan Folkative, Ussfeeds, dan berbagai media homeless lainnya yang tak memiliki redaksi. 

Dalam redaksi, untuk menerbitkan sebuah berita saja, terdapat jajaran penanggung jawab yang berlapis-lapis. Isu desas-desus yang hanya kabar burung harus didiskusikan, digodok, ditentukan siapa narasumber yang akurat agar informasi yang diperoleh tak sembarangan disebarkan pada publik. Barulah kemudian dapat dilakukan proses reportase. 

Belum selesai, setelah informasi dan data diperoleh, berita masih harus melewati editor untuk mengecek validitasnya. Jika ada yang ganjil, tak jarang pula reporter terpaksa mengonfirmasi ulang informasi ke narasumber, baru kemudian berita dapat diterbitkan, dan disebarluaskan pada khalayak. 

Sayangnya, serangkaian proses verifikasi itu jelas tidak mungkin dilaksanakan oleh DPN UMS. Selain karena tak memiliki kompetensi, mereka juga tak akan mau melakukannya. Itulah yang sangat membedakan kualitas informasi yang diberitakan oleh media massa dengan media lambe turah. DPN, hanyalah akun troll yang sama sekali bukan merupakan media massa. 

Berita LPM Pabelan dengan DPN UMS jelas tak akan pernah bisa disamakan. Menyamakan keduanya sama halnya dengan membadingkan langit dengan sumur bor. Terlebih, jika DPN menantang kasus-kasus yang pernah diangkat. Padahal, selama ini mereka telah banyak sekali meliput masalah-masalah kampus. Ini jelas pertanda bahwa orang di balik DPN tak pernah membaca liputan LPM Pabelan karena literasinya terlanjur jongkok meneladani akun-akun gosip.

Jangankan kasus di kampus ini, kasus negara saja dibongkar olehnya. Silakan cek saja arsipnya di Majalah Pabelan, Koran Pabelan, dan laman Pabelan-online.com. Namun, mengingat, admin DPN UMS adalah orang yang malas membaca, perlu kerja keras untuk melakukannya karena konten yang dibuat adalah berbasis tulisan. 

Jangankan hanya kasus di sepanjang 2025, mereka sudah banyak sekali mendokumentasikan berbagai peristiwa sejak 48 tahun silam, di saat era Orde Baru masih bergulir. Sementara itu, DPN baru muncul di sekitar tahun 2020an–5 tahun lalu. Itu seperti media ampas kemarin sore jika disandingkan media resmi yang sudah ajeg. Mau bertanding secara kualitas berita pun, DPN hanya memiliki tangkapan layar DM. Kasihan sekali.

Namun, itu tak masalah. DPN boleh-boleh saja menantang LPM Pabelan. Paling banter, LPM Pabelan hanya akan meliputnya dan menuliskan editorial. Itu pun jika mereka sudi meliput. Mereka bisa saja membongkar kedok dan membuat Headline “Ini Dia Orang di Balik DPN UMS” tapi belum tentu mereka bakal melakukannya. 

Media yang berintegritas tak perlu baper menanggapi unggahan akun yang tak jelas juntrungannya itu. Bukan karena tak berani atau tak mampu, tapi buat apa pula meladeni akun yang identitasnya saja tak jelas? Meladeni DPN hanya akan menurunkan integritas sebuah media. Toh, media akan selalu memiliki musuh–ada pihak yang tak akan suka jika hasil liputan tak sejalan dengan seleranya. Pihak manapun bisa saja dikritik. 

Lagi pula, meliput yang jelek-jeleknya kampus saja akan mencitrakan LPM Pabelan sebagai media yang suka cari musuh. Baik ya diberitakan baik, jelek ya diberitakan jelek. Keberimbangan pemberitaan mesti dilakukan oleh media yang berkualitas. 

Tak ada gunanya menggembar-gemborkan isu yang panas untuk dinaikkan ke permukaan jika tak terjamin kebenarannya. Menyebarluaskan informasi tanpa verifikasi yang memadai menjadikan DPN tak lebih dari sekadar pabrik hoaks. Terlebih jika dikerjakan oleh anonim yang boleh jadi, adalah mahasiswa semester tua yang terlalu lama menganggur karena sulit mendapat pekerjaan tapi memiliki akun dengan massa pengikut yang besar.

Agaknya, DPN terlampau yakin anonimitasnya kebal bocoran. Padahal dengan militansi, jaringan, dan sumber daya LPM Pabelan, sungguh naif jika DPN terlalu percaya diri akan identitasnya tak akan bocor. Tak selamanya jika tidak ada yang membongkar berarti belum terbongkar.

Maka, publik patut mencurigai DPN UMS sebagai sarang hoaks. Sebab, nyatanya tak ada yang bertanggung jawab sama sekali atas informasi yang diunggah dan kontroversi yang diciptakan. DPN dengan admin kacangan jauh sekali kualitasnya dengan redaksi di LPM Pabelan. 

Berbeda dengan orang-orang di balik LPM Pabelan, khususnya tim redaksinya. Wajah mereka terpampang jelas di profil organisasi agar berita yang terbit dapat dipertanggungjawabkan. Tinggal kontak saja nomor HP-nya jika hendak memprotes. Jangankan diteror admin anonim, di era Soeharto, LPM Pabelan bahkan sudah pernah dibredel karena karya jurnalistiknya dinilai terlalu keras mengkritik pemerintah. 

Kalaupun ada narasumber atau pihak yang dirugikan karena sebuah pemberitaan, media telah menyediakan hak jawab agar pemberitaan tetap dapat berimbang. Memang seperti itulah kerja-kerja jurnalistik yang menunaikan undang-undang dengan sebaik mungkin tanpa dipengaruhi oleh siapa pun.

Apalagi saat DPN melempar tuduhan sebagai Lembaga Pencari Makan yang hanya meliput berita jika ada nasi bungkusnya. Kali ini DPN benar-benar kehabisan isu. Laporan DPN bagai kepulan asap tanpa api—heboh, tapi nihil substansi. Selama ini, nyaris setiap hari, LPM Pabelan konsisten dalam menerbitkan hasil liputannya. Tak seperti DPN sendiri yang timbul tenggelam dalam memposting tangkapan layar.

Di sisi lain, mereka sangat terbuka untuk dimintai transparansi. Tinggal datangi saja sekretariatnya di lantai 4 Gedung Griya Mahasiswa dan minta saja transparansi dananya. Kalau memang tidak dungu dan bebal, kekhawatiran bilamana LPM Pabelan telah dipengaruhi dan dikendalikan oleh suatu pihak akan terhapus setelah menyaksikan fakta yang ada. 

Tapi jika memilih menuduh tanpa dasar, artinya DPN semakin menebalkan perbuatannya yang anti intelek. Silakan saja. Publik bisa menilai dan membandingkan dengan mudah, mana yang sembarangan dengan yang tak bisa sembarangan dalam memberitakan informasi. 

LPM Pabelan sejatinya tak peduli barang sedikit terhadap apa pun tuduhan dan drama yang dipantik oleh DPN UMS. Hanya, amat kasihan jika mahasiswa, bahkan dosen hingga jajaran rektorat UMS yang, lagi-lagi, dijadikan bahan propaganda karena terus dibodohi dengan tangkapan-tangkapan layar yang nihil verifikasi. Sebab, mereka berhak teredukasi, tercerahkan, dan tercerdaskan oleh berita hasil liputan LPM Pabelan. 

Alangkah sedih dan miris jika berita yang tidak memiliki kredibilitas lagi nihil akuntabilitas seperti DPN justru ditelan mentah-mentah dan dipercaya oleh publik begitu saja. Tentu, ini bukan semata-mata soal LPM Pabelan versus DPN UMS. Drama DPN adalah ujian bagi intelektualitas para mahasiswa. Tak ada alasan untuk menghargai berita dari DPN, lebih-lebih malah mempercayainya.

Ini adalah tentang bagaimana kita, sebagai mahasiswa, menentukan standar informasi macam apa yang layak dipercaya. Apakah kita akan berpihak pada proses atau pada kegaduhan? Pada fakta atau pada tangkapan layar DM belaka? Karena pada akhirnya, pilihan itu adalah cerminan isi kepala kita sendiri.

Penulis: Orang Dekat DPN UMS