Sejak 18 tahun berdiri, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta belum memiliki korsa sebagaimana prodi-prodi lain. Tahun ini, adalah saatnya mereka, mahasiswa prodi itu memiliki korsa sebagai identitas resmi.
Produksi korsa itu pun diwadahi oleh Himakom sebagai pemegang legalitas yang bertanggung jawab atas prosesnya. Himakom juga menyebut telah melibatkan berbagai pihak dalam proses penentuan korsa.
Sayembara desain korsa pun digelar dengan Kaprodi Ilmu Komunikasi sendiri yang menjadi jurinya. Kloter pertama pembuatan korsa prodi itu berjalan lancar sebagaimana mestinya.
Namun, pada kloter kedua, proses produksinya tersandung dan molor hingga dua bulan lamanya. Desas-desus masalah pembuatan korsa itu pun mengemuka begitu cepat di kalangan mahasiswa Ilmu Komunikasi.
Mahasiswa yang memesan korsa kloter kedua hanya diminta untuk bersabar karena tak ada kepastian serta tempo proses pembuatannya melebihi estimasi yang dijanjikan. Rupanya, dugaan mahasiswa itu benar.
Panitia yang semestinya bertanggung jawab malah tidak membereskan tugasnya dengan baik. Ia tiba-tiba menghilang dan susah dihubungi saat dimintai kejelasan soal proses pembuatan korsa ketika liburan semester berlangsung.
Tanpa transparansi yang memadai, wajar jika mahasiswa menduga dana itu digelapkan oleh panitia, sebagaimana kasus yang sudah-sudah. Sebab, masa liburan adalah kesempatan emas untuk menggondol duit organisasi. Citra Himakom sempat tergores karena tudingan yang tidak-tidak.
Kita patut mengapresiasi Himakom yang telah rendah hati dalam mengakui kesalahan dan menyikapi polemik masalah pembuatan korsa prodinya. Menindak tegas panitia yang tak becus adalah sehormat-hormatnya langkah yang mesti dilakukan. Panitia yang inkompeten dalam melaksanakan tanggung jawab memang tak semestinya dibiarkan begitu saja.
Memegang duit jelas tidak pernah main-main urusannya. Terlebih, benda itu bisa sangat sensitif bila tak ada transparansi yang memadai.
Kasus molornya produksi korsa mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi adalah pelajaran bagi siapa pun yang menjadi panitia pemegang duit publik. Bahwa, mengemban amanah harus dilaksanakan dengan transparansi yang memadai dan maksimal dalam mengikhtiarkan tanggung jawabnya.
